Soal Tatib dan AKD, Kemendagri Undang DPRA

Ketua Fraksi PAN: Tak Mungkin Dirombak, Salah Mereka Kenapa Tidak Kirim Anggota!

Ketua Fraksi PAN: Tak Mungkin Dirombak, Salah Mereka Kenapa Tidak Kirim Anggota!
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Pukul 13.00 WIB, Senin, 24 Februari 2020, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, mengundang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Undangan itu disampaikan melalui Dirjen Otda. Termasuk meminta kehadiran seluruh Ketua dan Sekretaris fraksi yang ada di DPR Aceh.

“Betul-betul, Senin kami ada undangan, Ketua DPRA, Ketua Fraksi dan Sekretaris Fraksi diundang semuanya. Pertemuan Senin pukul 13.00 WIB,” kata Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mukhlis Zulkifli melalui sambungan telpon, Sabtu (22/2/2020).

Dalam surat Nomor: T.005/1100/OTDA, itu menjelaskan, berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor 162/2138 tanggal 30 Januari 2020 hal pemberlakuan Peraturan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPR Aceh.

“Mungkin yang dibicarakan AKD masalah penafsiran Tatib DPRA,” ujar mantan anggota DPRK Aceh Besar itu Mukhlis Zulkifli.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil I) Aceh ini menegaskan, sebenarnya soal Tatitb dan AKD DPR Aceh tidak ada masalah lagi. Begitupun sebutnya, mungkin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ingin memfasilitasi pertemuan.

“Karena ada tolak tarik antara  Plt Gubernur dengan DPRA, sebenarnya bukan ranahnya Plt. Plt tidak ada hak mengkoreksi masalah AKD DPR. Mungkin Plt memainkan peran partainya, tidak tahu juga,” jelas Mukhlis.

Lanjut Mukhlis, ada tarik ulur dengan eksekutif, ini berdasarkan surat Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh yang mengembalikan Tatib DPR ke DPRA.

“Berdasar surat itu, ada tarik ulur dan berdasarkan pertemuan pimpinan DPRA dengan Menteri Dalam Negeri, Kemendagri akan menfasilitasi fraksi-fraksi di DPRA,” ujarnya.

Meski ada pertemuan dan pengembalian dari pihak eksekutif, menurut Mukhlis Tatib DPRA tidak ada persoalan lagi. Sebab Tatib tidak ada masalah,” tegas Ketua Fraksi PAN.

Saat disinggung media ini bila dalam pertemuan di Kemendagri komposisi pimpinan AKD DPRA dirombak, Mukhlis tegas mengatakan, itu tidak mungkin. Sebab, bukan tidak terakomodir aspirasi dari fraksi sebelah. "Itu salah mereka yang tidak mengirimkan anggota fraksinya," jelas Mukhlis.

“Tidak mungkin kita rombak komposisi AKD, masalah sekarang komposisi pimpinan AKD yang tidak ada dari kubu sana. Tidak mungkin merombak karena untuk mengakomodir kubu lain, karena kenapa pimpinan AKD dipilih oleh anggota AKD, salah mereka kenapa mereka tidak mengirimkan wakilnya dalam alat kelengkapan DPR,”  ucap Mukhlis.

Mukhlis mengaku terlalu jauh dari eksekutif ikut campur urusan rumah tangga DPR Aceh. Sebenarnya itu tak elok. Sebab bukan ranah eksekutif untuk ikut campur persoalan di parlemen.

"Dalam urusan AKD DPRA, tidak boleh ikut campur tangan orang lain. Saya heran kenapa eksekutif bisa ikut campur urusan legislatif yang bukan ranahnya. Seperti saya ucapkan dulu ada kekuatan lain,” kritik Mukhlis Zulkifli, Sabtu.

Mukhlis juga mengaku tidak paham apa tujuan Sekretaris Daerah Aceh yang mengembalikan Tatib DPR Aceh. Sebab, tidak ada satu aturan dan pasal pun yang mengatakan Sekda atau eksekutuf bisa mengembalikan Tatib DPR ke DPRA.

“Saya tidak tahu juga tujuan Sekda mengembalikan Tatib ke DPRA, urgensinya apa hak dia, karena memang tidak ada satu aturan pun masalah Tatib DPRA urusan eksekutif, tidak ada satu pasal pun yang mengatakan Sekda atau eksekutif bisa mengembalikan Tatib ke DPRA. Itu tidak bisa,” kata Mukhlis.

Itu sebabnya tegas Mukhlis, tugas eksekutif melembar daerahkan Tatib DPR Aceh.

“Tugas mereka melembar daerahkan. Seandainya tidak dilembar daerahkan, selama 30 hari menjadi sah peraturan tersebut,” kata Mukhlis.

Lalu, Ketua Fraksi PPP DPR Aceh Ihsanuddin Marzuki yang konfirmasi media ini melalui sambungan telpon, Sabtu (22/02/2020) membenarkan ada undangan untuk pertemuan di Kemendagri.

Ia juga mengaku semua perwakilan fraksi yang belum terakomodir dalam komposisi AKD DPRA, akan hadir.

“Insya Allah hadir,” kata Ihsanuddin Marzuki yang mengaku saat itu masih di Bireuen menghadiri acara Kenduri Kebangsaan, Sabtu (22/02).

Politisi dari partai lambang kabah itu berharap, dari pertemuan di Kemendagri bisa bermuara pada penyelesaian perselisihan.

“Yang kita harapkan pertemuan yang dicoba fasilitasi Kemendagri, agar bermuara pada penyelesaian perselisihan, perbedaan pendapat teman-teman DPR atau anggota fraksi yang ada di DPRA,” kata Ihsanuddin.

Ia mengaku bahwa perbedaan persepsi antara wakir rakyat  itu sudah berlangsung lama.

Karenanya, dengan difasilitasi Kemendagri harapnya, segera tuntas. “Kami berharap segera tuntas, segera terbangun sebuah kebersamaan secara bersama yang semua pihak mendapat kepuasan dan semua pihak tidak ada yang dirugikan dan kita bisa memulai babak baru untuk segera kembali pada fungsi dewan yang telah diatur menurut Undang-Undang,” jelas Ihsanuddin.

Saat disinggung bila pertemuan pada Senin (24/2/2020) di Kemendagri tak membuahkan hasil bahwa komposisi pimpinan AKD tetap seperti yang ada, apakah fraksi yang luar AKD akan tempuh jalur PTUN? Ihsanuddin mengaku tak mau berandai-andai.

“Pertama saya tidak berani berandai-andai karena saya pikir Mendagri akan melihat komposisi ini. Kami belum bicara ke arah itu, kami masih berharap pertemuan di Kemendagri bisa menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.***

Komentar

Loading...