Rabu, Jadwal Paripurna Pembatalan Proyek Multi Years Digelar

Ketua Fraksi PAN Mukhlis Zulkifli: Bukan tak Setuju, Tapi MoU Multi Years Cacat Regulasi dan Perlu Diluruskan

Ketua Fraksi PAN Mukhlis Zulkifli: Bukan tak Setuju, Tapi MoU Multi Years Cacat Regulasi dan Perlu Diluruskan
Mukhlis Zulkifli
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Badan Musyawarah (Banmus), Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), telah sepakat jadwal paripurna pembatalan proyek multi years (tahun jamak),  sekaligus pembentukan panitia khusus (Pansus). Termasuk Pansus pembangunan Gedung Oncology Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin (RSUZA) serta pencairan kredit PT. Bank Aceh Syariah, dilaksanakan pada Rabu, 22 Juli 2020 mendatang.

Keputusan itu diambil Senin, 20 Juli 2020 dalam rapat Bamus di Gedung DPR Aceh, Banda Aceh. Sedangkan paripurna rekomendasi DPR Aceh, terhadap keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh dan penyampaian laporan panitia khusus DPRA terhadap LHP BPK RI, dijadwalkan, Jumat (24/7/2020).

"Untuk LHP BPK dan LKPJ dilaksanakan Jumat,”  kata Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mukhlis Zulkifli, Senin malam.

Saat media ini menyinggung ada tokoh yang muncul dan berbicara agar proyek multi years tidak dibatalkan, Wakil Ketua Komisi IV DPR Aceh itu merespon dingin.

Mukhlis Zulkifli menegaskan, yang dibicarakan DPR Aceh itu bukan membatalkan proyek multi years, tapi kesepakatan bersama anggaran multi years itu cacat prosedural atau regulasi.

“DPRA tidak melihat tokoh yang bicara. Kami melihat prosedur MoU Multi Years yang cacat dan itu perlu diluruskan. Masalah pembangunan tetap dilanjutkan,” jelas mantan DPRK Aceh Besar itu.

Mukhlis mengaku, terkait alokasi anggaran multi years, DPR Aceh tidak akan membenarkan yang salah. Itu sebabnya, soal pembangunan sejumlah ruas jalan tetap dilanjutkan. Caranya, bisa saja dengan sistem tender ulang tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2021.

“Pembangunan tetap lanjut, masalah tahun depan ditender ulang. Kalau masalah pembangunan jalan Jantho-Aceh Jaya tidak dilanjut, saya tidak sepakat dan akan melawan. Tetapi yang kita bicarakan ini bukan soal pembangunannya, tapi  MoU (kesepakatan) yang cacat prosedural,” ungkap Muklis.

Lanjut Muklis, meski bukan periodenya MoU multi years itu dilakukan. Tapi saat ia dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPRA Periode 2019-2024, paham betul rekam jejak anggaran MoU proyek multi years itu.

“Jadi itu yang perlu diluruskan,” kata dia.

Sebab secara peraturan perundang-undangan, pengajuan MoU multi years harus berbarengan dengan KUA-PPAS. Namun ini tidak dilakukan. Jadi, mekanisme multi years tidak boleh terpisah.

“Sedangkan MoU ini diajukan setelah KUA-PPAS, itu sudah menyalahi prosedur. Apalagi Komisi IV periode lalu tidak membahas anggaran tersebut,” papar Mukhlis.

Itu sebabnya, Mukhlis menjelaskan bahwa publik dan akademisi harus tahu dan paham bahwa DPRA bukan tidak setuju terhadap pembangunan sejumlah ruas jalan yang tersebar di kabupaten-kota di Aceh. “Tapi ingin meluruskan hal yang salah,” tegas Mukhlis kembali.

MoU 'Kilat' Anggaran Multi Years

Sebelum DPRA Periode 2019-2024 dilantik, jauh hari DPR Aceh Periode 2014-2019, terutama Komisi IV DPRA telah sepakat anggaran tahun jamak itu dibatalkan.

Argumentasinya, bukan soal tidak setuju membangun jalan untuk rakyat yang tersebar di beberapa kabupaten-kota. Tetapi persetujuan anggaran multi years dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2020, karena ada dugaan tersebut cacat prosedur.

Itu dibuktikan dengan surat Komisi IV DPR Aceh, tanggal 9 September 2019. Dalam surat Komisi IV DPRA yang ditanda tangan Tgk. H. Anwar Ramli, S.Pd, MM (Ketua) dan Sekretaris Zulfadhli nomor 86/Komisi IV/IX/2019, jelas menyebutkan tidak setuju penganggaran tahun jamak pada APBA 2020-2022.

Sikap tidak setuju Komisi IV DPR Aceh itu memang tak begitu lama dibalas dengan surat permohonan dari Plt. Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, MT. Hanya tujuh hari dari surat permohonan izin penganggaran tahun jamak Nomor 602/14465, tanggal 2 September 2019 yang diajukan Nova Iriansyah.

Bahkan, jika merujuk dari disposisikan pimpinan DPR Aceh Periode 2014- 2019,  tanggal 6 September 2019, justru hanya tiga hari sikap Komisi IV DPRA menolak penganggaran multi years tadi.

Anehnya, justeru belakangan muncul kesepakatan bersama antara Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tentang pekerjaan pembangunan dan pengawasan beberapa proyek melalui penganggaran tahun jamak (multi years) tahun anggaran 2020-2022.

MoU tersebut tertuang dengan Nomor 903/1994/MOU/2019 dan 11/MOU/2019, tanggal 10 September 2019.***

Komentar

Loading...