Pansus Pengadaan Barang dan Jasa APBA-P 2019

Ketua Fraksi PA Tarmizi: Karena Ada Dugaan Serius Maka Dibentuk Pansus

Ketua Fraksi PA Tarmizi: Karena Ada Dugaan Serius Maka Dibentuk Pansus
Tarmizi Panyang. Foto: sinarpost.com
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Ketua Fraksi Partai Aceh, Tarmizi Panyang, merupakan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang masuk dalam tim Panitia Khusus (Pansus) pengadaan barang dan jasa tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) tahun 2019 yang dibentuk melalui Sidang Paripurna DPRA, Rabu kemarin .

Melalui sambungan telpon, pada media ini, Kamis. Tarmizi mengaku Pansus pengadaan barang dan jasa APBA-P 2019 dibentuk DPRA, karena ada dugaan serius tentang pengadaan barang dan jasa pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Tarmizi mencontohkan, pengadaan mobiler Dinas Pendidikan Aceh yang tersebar di Sekolah Lanjutan Menengah Atas (SLTA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di kabupaten-kota se-Aceh.

Menurut Tarmizi, pengadaan mobiler dimaksud sarat dugaan serius. Misal pengadaan alat elektronik, antara barang dan jasa dengan penyerahannya, jauh berbeda.

"Maka pengadaan barang dan jasa harus kita bentuk Pansus," ujar Tarmizi Panyang.

Tarmizi menduga, ada permainan pada pengadaan barang dan jasa dalam APBA-P 2019. Begitupun lanjut politisi Partai Aceh itu, dibentuknya Pansus tersebut bukan tujuan mencari-cari kesalahan.

Namun, bila saat dilakukan Pansus DPRA dan ditemukan tidak sesuai peraturan perundang-undangan, maka Pansus akan menindaklanjutinya ke proses hukum lebih lanjut.

Bahkan Tarmizi menegaskan, anggota DPRA Periode 2014-2019 termasuk korban. "Kami anggota dewan periode lalu termasuk korban juga," jelas Tarmizi.

Karena itu kata Tarmizi, tindaklanjut dari Pansus barang dan jasa tersebut nantinya, sangat tergantung pada kondisi ril di lapangan. Dan itu dilakukan bukan pada Dinas Pendidikan Aceh saja.

Pansus pengadaan barang dan jasa ini, bukan dibentuk karena ada temuan saat DPRA melakukan Pansus perhitungan anggaran tahun 2019 dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang dilaksanakan baru-baru ini.

Tetapi, sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. "Pansus ini lahir dari awal, memang ada temuan-temuan dari bahasa yang kita temukan," ujar Tarmizi Panyang, Kamis.

Tim Pansus berjumlah 20 anggota DPRA yang dikirim masing-masing fraksi di DPRA. Bukan hanya itu, Tarmizi Panyang juga mengaku kondisi Pemerintah Aceh sekarang, terkadang suka berjalan sepihak.

Contoh tentang anggaran multi years yang MoUnya sudah dibatalkan DPRA dalam sidang paripurna, Rabu.

Padahal, bukan DPRA tidak sepakat melakukan pembangunan di Aceh. Tapi, persetujuan anggaran multi years itu tidak sesuai mekanisme. "Bukan DPRA tidak setuju pembangunan," tegas Tarmizi.***

 

Komentar

Loading...