Dibalik DPRA dan TAPA “Rujuk” di Kemendagri Jakarta

Ketua Fraksi Golkar Ali Basrah: Soal Proyek Multy Years Sepakat Dibahas Bersama

Ketua Fraksi Golkar Ali Basrah: Soal Proyek Multy Years Sepakat Dibahas Bersama
Foto Ist
Penulis
Rubrik

Ketua Fraksi PAN DPR Aceh Muchlis Zulkifli: yang bertentangan dengan aturan, dibatalkan!

Banda Aceh I Setelah pertemuan perwakilan pimpinan dan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang difasilitasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah ( Keuda) Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian N, Senin malam kemarin.

Tim DPR Aceh dan TAPA berpakat untuk tidak langsung kembali ke Aceh. Maklum, hari ini, Selasa (3/11/2020), perwakilan pimpinan dan fraksi DPRA kembali melanjutkan pertemuan dengan TAPA.

Agendanya, masih belum lari dari persoalan pertanggungjawaban pelakasanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2019 dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2021.

“Selasa belum pulang,” ujar Ketua Fraksi Golkar Ali Basrah, Senin malam melalui sambungan telpon.

Menurut politisi Golkar itu, pertemuan lanjutan antara perwakilan pimpinan dan fraksi DPRA dengan TAPA, karena masih ada beberapa aturan dan ketentuan terkait anggaran yang perlu dibahas bersama.

Termasuk soal waktu penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2019 dengan peraturan daerah (Qanun) yang sudah terlampaui.

“Kami duduk lagi dengan TAPA, setelah itu lapor kembali ke Dirjen Bina Keuangan Daerah, sehingga kongkritlah kesepakatannya,” jelas Ali Basrah.

Disinggung media ini mengenai anggaran proyek multy years dalam KUA-PPAS 2021. Ali Basrah mengaku saat pertemuan dengan Dirjen Bina Keuang Daerah Mochamad Ardian, sepakat mencari regulasi kembali. “Artinya mencari sesuai aturan dan regulasi,” kata Ali Basrah.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Muchlis Zulkifli, Senin malam juga mengaku hari ini DPRA dengan TAPA kembali melanjutkan pertemuan.

Pembahasannya masih seputar pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2019 dan lanjutan KUA-PPAS 2021.

“Masalah kebuntuan selama ini mengenai Raqan (Rancangan Qanun) pertanggungjawaban APBA 2019 dan bagaimana kelanjutan pembahasan APBA 2021 untuk mencapai titik temu,” jelas Muchlis Zulkifli atau sering disampa Ngoh, Senin malam.

Soal anggaran multy years, menurut Muchlis Zulkifli dalam pertemuan antara DPRA dan TAPA dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian disepekati, yang bertentangan dengan aturan, dibatalkan.

Misal terhadap proyek multy years yang belum ada analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Sedangkan yang sesuai regulasi akan dilanjutkan dengan melakukan penambahan (addendum) kesepakatan bersama tentang anggaran multy years.

“Yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang kita duduk kembali antara TAPA-Banggar DPRA. Harus ada addendum MoU," tegas Muchlis Zulkifli.***

Komentar

Loading...