Breaking News

Mukerwil dan Bimtek PPP se-Aceh

Ketua DPW PPP Aceh Tgk Amri Ali: Kalau tak Serius dan Dibina, Maka Dibinasakan!

Ketua DPW PPP Aceh Tgk Amri Ali: Kalau tak Serius dan Dibina, Maka Dibinasakan!
Mukerwil dan Bimtek Pengurus dan Kader PPP se-Aceh (Foto: Saiful Haris Arahas)
Penulis
Rubrik
Sumber
Saiful Haris Arahas/Reporter Aceh Besar

Banda Aceh | Dewan Pengurus Wilayah (DPW), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Aceh, menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) dan Bimbingan Tekhis (Bimtek) se-Aceh, 13-15 Maret 2020 di Kota Banda Aceh.

Menurut Ketua Panitia H. Ihsanuddin MZ, SE, Mukerwil ini bersamaan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Ketua dan Sekretaris, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten/K serta anggota DPR Aceh serta anggota DPRK se- Aceh.

Mukerwil dan Bimtek ini dibuka Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP PPP, H. Suharso Monoarfa, yang juga merupakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN/Bappenas RI).

Kata Ihsanuddin, Mukerwil membahas tiga poin penting. Pertama, melakukan konsolidasi partai mulai dari tingkat DPC, PAC (Pimpinan Anak Cabang) bahkan tingkat ranting (kelurahan/kemukiman dan desa).

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW-PPP) Aceh, Amri M Ali mengaku, saat ini banyak Pengurus DPC, PAC dan ranting paling bawah kosong. Kondisi ini diperparah saat Pileg 2019 lalu. Pihaknya susahnya mencari para saksi untuk mengawal suara PPP di TPS.

20200314-ppp3

Ketua DPW PPP Aceh Tgk Amri Ali (Foto: Dok.MODUSACEH.CO)

"Melalui konsolidasi ini, kita menegaskan agar para pengurus baik DPC, PAC dan ranting,  serius dan disiplin dalam menjalankan partai. Yang suka main-main dalam berpartai akan kita jadikan mainan. Dan, yang tidak serius akan kita bina dua kali, kalau masih tidak serius maka kita binasakan," tegasnya.

Amri Ali memmang punya alasan. Sebab, hasil Pileg 2019 lalu, PPP Aceh hanya memperoleh 6 kursi di DPR Aceh. Hasil ini sama dengan Pileg 2014 lalu, juga mendapatkan 6 kursi di DPR Aceh.

Sementara untuk jumlah kursi PPP di DPR Kabupaten/Kota pada Pileg 2019 lalu 28 kursi. Jumlah ini jauh menurun dibandingkan Pemilu 2014 yaitu 36 kursi. Berarti, terjadi penurunan 7 kursi.

Namun demikian, PPP Aceh dianggap mampu dalam menutupi ketertinggalan perolehan jumlah kursi, dengan meraih 2 kursi untuk DPR RI pada Pemilu 2019. Dari Dapil Aceh 1 diisi Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal dan Dapil Aceh 2, H. Anwar Idris. Sedangkan pada Pemilu 2014 lalu, PPP Aceh hanya memperoleh 1 kursi untuk DPR RI yaitu Anwar Idris dari Dapil Aceh 2.

Mukerwil juga membahas peran dan komitmen para anggota dewan dari unsur PPP, baik tingkat DPR RI, DPR Aceh, dan DPR Kabupaten/Kota, untuk memperhatikan para calon legislatif (caleg) yang tidak terpilih pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 lalu. Karena bagaimanapun, mereka yang sudah terpilih menjadi anggota DPR tidak terlepas dari konstribusi sesama caleg.

"Saudara-saudara, walau sudah duduk di DPR saat ini, juga ada konstribusi bersama para caleg. Maka berkonstribusilah untuk teman-teman kita yang tidak terpilih. Berkonstribusilah untuk rakyat dan partai yang telah Anda pilih menjadi perahu, karena perjuangan politik itu adalah perjuangan bersama," ajak Amri Ali.

Berkonstribusi dari sisi memberikan kompensasi secara langsung berupa dana, maupun secara cicilan per bulan sesuai nilai yang telah disepakati. “Misal, memberikan dana 30 persen dari pendapatan per bulan untuk partai sesuai tingkatan. Dana ini akan digunakan untuk keperluan dan kebutuhan partai, juga dalam membina kader-kader muda PPP,” ucap Amri Ali.

Selain itu, anggota wakil rakyat dari PPP juga harus berkonstribusi untuk rakyat. Seperti periode sebelumnya, lahirnya Syariat Islam dan Dinas Syariat Islam di Aceh, merupakan hasil konstribusi nyata anggota DPR Aceh dari Fraksi PPP. “Diharapkan untuk ke depan, anggota DPR dari Fraksi PPP pada semua tingkatan dapat memberikan konstribusi nyata untuk rakyat,” kata Amri Ali.

Ketiga lanjut Amri, Partai PPP Aceh akan memperbaiki program-program kerja ke depan. Diharapkan, dengan Mukerwil ini PPP Aceh akan melahirkan program-program yang pro terhadap ummat. "Kita akan mengevaluasi hasil Pemilu 2019 untuk menyongsong Pemilu 2024. Tentu kita akan membina para kader-kader PPP, kita berikan pendidikan politik untuk mereka, karena mereka yang akan menggantikan kita di masa datang," katanya.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPP H. Suharso Monoarfa mengatakan. Pada Pemilu 1999, partai-partai Islam mengalami kekalahan telak. Hanya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mampu meraih suara signifikan.

Katanya, PPP berhasil berada di posisi kedua di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dengan perolehan 11.329.905 suara. “Tapi setelah reformasi, PPP berangsur-angsur mengalami penurunan sampai Pemilu 2019 lalu,” ungkap dia.

"Mengapa partai Islam kalah? Selain tersandung kasus korupsi, juga disebabkan ketidakmampuan para pemuka gerakan Islam politik dalam menawarkan gagasan-gagasan alternatif yang nyata.Misal, bidang ekonomi dan keummatan," jelasnya.

Diakui, memang nepotisme tertinggi ada di partai politik, sehingga parpol dan korupsi saat ini, dapat menimbulkan heterogenitas pandangan umat dan rakyat, terutama soal baik atau buruk. Kedua hal tersebut dapat menimbulkan sensitivitas emosional di kalangan masyarakat.

20200314-ppp2

Foto: Saiful Haris Arahas 

"Tidak dapat dipungkiri, kedua hal tersebut sedikit banyak telah membuat stigma politik, dan ilmu politik menjadi buruk dan memperkuat alasan utama mengapa masyarakat menjadi apatis," ungkap dia. Itu sebabnya, Monoarfa menegaskan kepada seluruh kader partai berlambang Ka'bah itu, jangan bermain-main di lingkaran korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Tentu saya tidak menginginkan ada kader PPP Aceh yang terjaring OTT KPK, atau melakukan KKN," tegasnya. Dia menginginkan, Mukerwil dan Bimbingan Teknis (Bimtek) ini dapat menghasilkan program-program kerja yang konkrit demi membesarkan PPP se- Aceh.

"Sehingga pada pemilu ke depan, masyarakat akan mau memilih PPP bukan karena diiming-iming sesuatu, tapi karena melihat ideologi dan perjuangan partai," katanya. Monoarfa juga menyinggung soal sistem Pemilu Indonesia yang terbuka seperti saat ini. Menurutnya, dengan sistem pemilu terbuka bisa mengurangi pengaruh ketua parpol.

"Saya pikir, cara satu-satunya agar ketua parpol kembali memiliki pengaruh, dan partai pun mempunyai nilai, maka sistem pemilu Indonesia harus dikembalikan kepada sistem pemilu proporsional tertutup," katanya.

Menteri PPN/Bappenas RI Monoarfa juga mengatakan, dirinya siap membantu pembangunan di Aceh.

Diakui pembangunan infrastruktur di Aceh sudah ada peningkatan. Dan ini terlihat sangat pesat sejak Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia. "Ada beberapa pembangunan infrastruktur di Aceh yang kita bangun melalui dana APBN. Ke depan  kita bisa bersama-sama dan bahu-membahu, serta saling membantu dalam membangun Aceh ke arah yang lebih baik," sebutnya.***

Komentar

Loading...