Aksi Demo Bendera Bulan Bintang

Ketua DPRK Lhokseumawe: Pemerintah Pusat Harus Punya Itikat Baik

Ketua DPRK Lhokseumawe: Pemerintah Pusat Harus Punya Itikat Baik
Foto: Dok. MODUSACEH.CO
Penulis
Rubrik
Sumber
Kontributor Kota Lhokseumawe

Lhokseumawe | Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pase, mengelar aksi demontrasi di sejumlah tempat di Kota Lhokseumawe, Kamis, 8 Agustus 2019.

Kontributor MODUSACEH.CO di Lhokseumawe melaporkan. Titik akhir dari aksi tersebut berlangsung di Gedung DPRK setempat dan diterima Ketua DPRK Lhokseumawe, M. Yasir. Mereka menuntut dan mendesak pemerintah pusat untuk mengeluarkan keputusan melaksanakan Milad MoU Helsinky setiap tahun dan dimasukan ke dalam hari libur nasional.

Selain itu, Pemerintah Aceh untuk mengeluarkan keputusan instruksi pengibaran Bendera Aceh di lingkungan Pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013.

Menyikapi hal tersebut, M Yasir mengakui saat ini belum semua MoU Helsinki da UUPA terimplementasi. Salah satunya soal Bendera Aceh. "Saya juga sepakat untuk merealisasikan semua UUPA (Undang-Undang Pemerintah Aceh) yang sudah diqanunkan oleh DPR Aceh,” ujar  M Yasir.

Dikatakan, pihaknya  selaku DPRK Lhokseumawe, berharap kepada penerintah pusat  supaya benar-benar memiliki itikat baik, menyelesaikan semua butir-butir perjanjian damai di Aceh. Bukan hanya terkait bendera saja, tapi seluruhnya.

20190808-bendera2

Selanjutnya, dia  berjanji, seluruh tuntutan pendemo akan disampaikan ke tingkat provinsi. "Kita ingin qanun yang sudah disahkan oleh DPRA jangan di kotak-katik lagi. Makanya satu qanun yang disahkan harus bentul-betul  dijalankan," tegas M Yasir.

Lantas, apa saja yang menjadi tuntutan pendemo? Pertama, mendesak Pemerintah Pusat untuk mengeluarkan keputusan melaksanakan Milan MoU Helsinky setiap tahun dan dimasukan ke dalam hari libur nasional.

Kedua, mendesak Pemerintah Aceh untuk mengeluarkan keputusan instruksi pengibaran bendera Aceh di lingkungan Pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013.  Ketiga, DPRA mendesak DPR RI untuk merevisi UUPA. Dan keempat, mendesak Pemerintah Pusat serius dalam merealisasikan semua butir-butir MoU.***

Komentar

Loading...