Terkait Putusan MA

Ketua DPRK Aceh Barat Samsi Barmi: Bupati Segera Kembalikan Jabatan Keuchik

Ketua DPRK Aceh Barat Samsi Barmi: Bupati Segera Kembalikan Jabatan Keuchik
Ketua DPRK Aceh Barat Samsi Barmi/Foto MODUSACEH.Co/Dok

Meulaboh | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Samsi Barmi dengan tegas meminta Bupati Kabupaten Aceh Barat segera mengembalikan jabatan sejumlah kepala desa (keuchik) sesuai aturan yang berlaku.

Menurut kader Partai Aceh (PA) itu, bila putusan Mahkamah Agung (MA) memutuskan agar Bupati Aceh Barat, mengembalikan jabatan kepala desa, maka aturan tersebut harus segera dilaksanakan.

“Sesuai aturanlah. Gimana aturan yang diatur begitu dilaksanakan,” kata Ketua DPRK Aceh Barat Samsi Barmi menanggapi konfirmasi media ini, terkait kisruh pemberhentian dan pengangkatan Keuchik di Negeri Teuku Umar, melalui sambungan telpon, Kamis (28/5/2020).

Itu sebabnya, wakil rakyat dari daerah pemilihan Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh, Aceh Barat ini menegaskan, eksekutif harus segera memelaksanakan putusan MA dalam perkara kepala desa yang sudah diberhentikan, untuk diangkat kembali sesuai aturan yang ada.

Bahkan, menurut Samsi Barmi,  Pemerintah Aceh Barat tidak mesti menunggu surat Plt. Gunernur Aceh. Tapi, bila putusan hukum sudah ada, maka aturan harus dilaksanakan.

“Kalau putusan Mahkamah Agung mengatakan begitu, berarti harus segera diangkat. Itu ketentuannya,” tegas Samsi Barmi.

Setali tiga uang. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Fuadri melalui sambungan telpon, Kamis (28/5/2020) menyampaikan hal serupa.  

“Sebenarnya sudah harus dilakukan jauh jauh hari setelah ada putusan MA. Tidak mesti tunggu surat Plt. Gubernur Aceh,” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Menurut Fuadri, persoalan pengangkatan kembali sejumlah kepala desa di Aceh Barat, semestinya Plt. Gubernur Aceh tidak harus menunggu disampaikan DPRK Aceh Barat.

“Plt tanpa disampaikan DPRK Aceh Barat, harus menertibkan kepala daerah kabupaten dan kota yang memang suka melakukan pelanggaran hukum,” ujar Fuadri.

Karena itu, Fuadri berharap Pemerintah Aceh dalam hal ini Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, harus betul-betul melakukan pembinaan terhadap pemerintah kabupaten-kota, terutama dalam kebijakan pemberhentian dan pengangkatan kepala desa yang menyimpang dari ketentuan.

Tak hanya itu, anggota Komisi I DPRA dari daerah pemilihan Aceh Barat, Nagan Raya, Simeulue dan Aceh Jaya itu mengapresiasi kepada keuchik yang sudah memperjuangkan hak mereka melalui hukum yang sudah diatur konstitusi sehingga persoalan pembehentian mereka ada titik terang dari putusan Mahkamah Agung.

"Kita juga beri apresiasi pada keuchik yang sudah menempuh jalur hukum yang diatur sesuai konstitusi, sehingga ada titik terangnya. Sebaliknya Bupati adalah kepala daerah maka harus patuh dan tunduk pada konstitusi. Bupati juga harus taat pada konstitusi,” sebut Fuadri.

Sebelumnya, Rabu (27/5/2020) melalui pesan WhatsApp Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Barat Drs. Adonis, M. Si mengaku terhadap surat Plt. Gubernur Aceh tertanggal 22 Mei 2020 tentang tindaklanjut hasil pertemuan dengan DPRK dan Pemerintah Aceh Barat. “Lagi kita telaah ke pimpinan/bupati,” kata Sekda Aceh Barat.

Sementara, sesuai Plt. Gubenur Aceh nomor 141/7581 tanggal 22 Mei 2020, salah satu bunyi surat tersebut bahwa Bupati Aceh Barat diminta untuk menindaklanjuti putusan MA.***

Komentar

Loading...