Di Balik RKA Panwaslih dan KIP Aceh Barat Pada Pilkada 2017

Ketua DPRK Aceh Barat Ramli, SE: Panwaslih Lebih Banyak ke Provinsi dan Jakarta

Ketua DPRK Aceh Barat Ramli, SE: Panwaslih Lebih Banyak ke Provinsi dan Jakarta
Ketua DPRK Aceh Barat Ramli, SE/MODUSACEH/DOC
Penulis
Rubrik

Meulaboh | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Ramli, SE mengaku, setelah membaca Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Panwaslih Aceh Barat, diakuinya ada kejanggalan dan terkesan suka wara-wari, daripada melaksanakan tugas Panwaslih di lapangan.

"Kalau kita lihat masalah Panwas, di lapangan tidak ada bekerja. Yang ada cuma ke Provinsi dan ke Jakarta, ini terbaca dari RKA dana hibah,” kata kader Partai Amanat Nasional (PAN) Ramli, SE,  di ruang kerjanya, kantor DPRK Aceh Barat, Kamis (02/03/2017).

Semestinya, kata Ramli, SE alokasi anggaran Panwaslih lebih banyak untuk pengawasan di lapangan, terutama untuk mengecek Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada 2017 di Aceh Barat.

“Seharusnya banyak diplotkan anggaran untuk pengecekan DPT karena DPT di Aceh Barat banyak bermasalah,” ujar Ramli, SE.

Bahkan, Ramli, SE juga mengaku Panwaslih Aceh Barat terkesan buang badan terkait berbagai laporan kejanggalan dalam pelaksanaan Pilkada 2017 dan terkesan memihak pada pasangan calon nomor dua.

“Panwaslih sendiri seperti buang badan sekarang, sebenarnya DPRD juga pernah menyurati supaya dilakukan Pilkada ulang di beberapa titik, tetapi Panwaslih buang badan. Malah kita lihat Panwas seperti memihak sebelah, apakah Panwaslih ini tidak berani, kita tidak tahu,” kata Ramli, SE, kesal.

Begitupun, Ramli, SE menegaskan tidak ada masalah. Tetapi apapun yang dilakukan Panwaslih dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) untuk dua lembaga itu Rp 26 miliar, DPRK Aceh Barat akan melalukan perhitungan anggaran.

“Itu tidak masalah, apapun yang digunakan anggaran APBK oleh Panwaslih dan KIP, tetap kita lakukan perhitungan, dalam perhitungan anggaran akan nampak dan dalam waktu dekat juga akan kita lakukan pemanggilan Panwaslih dan KIP untuk dengar pendapat terkait penggunaan anggaran,” ujar Ramli, SE menegaskan.

Tak hanya itu, DPRK Aceh Barat kata Ramli, SE diperkirakan pekan depan akan berkonsultasi dengan Banwaslu Pusat untuk menindaklanjuti berbagai persoalan Pilkada Aceh, selain itu DPRK Aceh Barat akan bertemu dengan Komisi III DPR RI dan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) di Jakarta, untuk menindaklanjuti masalah gelar S1 dan S-3 Ramli. MS.  “Kita juga akan melaporkan masalah Ijazah pada Komisi III DPR RI, juga pada Dirjen Otda dalam dua tiga hari ini,” kata Ramli, SE.***

Komentar

Loading...