Pemerintah Aceh Tandatangani Kontrak Proyek Strategis RP682 Miliar

Ketua DPRA: Jangan Halangi Tugas Pengawasan Legislatif

Ketua DPRA: Jangan Halangi Tugas Pengawasan Legislatif
Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin (Foto: antara)
Penulis
Rubrik
Sumber
antaranews.com

Banda Aceh | Pemerintah Aceh melalui  Pengendali dan Percepatan Kegiatan (P2K) APBA melaksanakan tanda tangan kontrak bersama kegiatan strategis APBA 2020 senilai Rp682 milyar atau 463 paket.

“Pelaksanaan Tanda Tangan Kontrak Bersama ini lebih cepat 56 hari atau 1 bulan, 26 hari dibandingkan Tahun Anggaran 2019 dengan jumlah paket 318 paket dengan nilai Rp645 miliar. Tahun ini  lebih cepat dan lebih banyak,” kata Asisten II Setda Aceh T Ahmad Dadek di Anjong Mon Mata Banda Aceh, Jumat.

Pernyataan itu disampaikan Ahmad Dadek yang juga Ketua Tim P2K-APBA di sela-sela penandatanganan kontrak bersama kegiatan strategis APBA 2020 yang disaksikan langsung Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Ia menjelaskan Pemerintah Aceh telah mengumumkan lelang pada tanggal 28 November 2019 sebanyak 1.735 paket dengan total dana Rp2,4 triliun.

Dadek menyebutkan sejak penyiapan DPA-RUP-Lelang dan sampai dengan  hari ini yang sudah ada pemenang  464 paket dengan nilai Rp 682,8 Milyar yang tersebar di 27 Satuan kerja perangkat Aceh (SKPA).

“Tanda tanga ini selanjutnya akan dilanjutkan di masing-masing SKPA,” kata Dadek.
 
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan kontrak bersama tersebut sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik dalam sistem pengadaan barang dan jasa di Aceh. 

“Ini adalah amanah rakyat untuk saudara laksanakan dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Ingat ini untuk masyarakat berilah yang maksimal terutama mutu konstruksi dan barang,” kata Nova Iriansyah dalam kegiatan yang turut dihadiri Sekda Aceh, Taqwallah dan unsur Forkopimda.

20200228-kontraka

Penandatanganan kontrak bersama kegiatan strategis APBA 2020 yang disaksikan langsung Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah di Anjong Mon Mata Banda Aceh, Jumat, (28/2/2020). Foto: antara

Ada pun paket kegiatan yang ditandatangani tersebut antara lain Rumah Layak Huni 254 paket dengan nilai Rp198,22 milyar, gedung 12 paket Rp230 milyar, Sarpras Panti 10 Paket Rp6,57 milyar, Sarpras Pasar 10 paket Rp9,28 milyar, PMT Balita/Bumil 8 paket Rp6,95 milyar dan Bantuan UEP 6 paket Rp3 milyar.

Selanjutnya Jalan Lingkungan, Jalan produksi, Jalan perkebunan 4 paket Rp3 milyar, Bibit dan Benih 4 paket Rp2 Milyar, Asrama 4 paket/3,83 milyar, Kapal Fiber dan Perahu 2 paket Rp96,25 milyar, Sarana Ibadah 2 paket Rp5 milyar, Sarpras Peternakan 2 paket Rp1,34 milyar, Sarpras Pendidikan 2 paket Rp1,64 milyar, Bantuan WKSBM 2 paket Rp0,99 milyar, Jaringan Irigasi 1 paket Rp3,19 milyar, Lampu Jalan 1 paket Rp0,50 milyar, Peralatan Bencana 1 paket Rp0,81 milyar, Pupuk 1 paket Rp0,98 milyar, Sarpras Air Bersih 4 paket Rp2,40 milyar, Sarpras Kantor 4 paket Rp2,78 milyar, Perlengkapan Kantor 18 paket Rp10,6 milyar, Jasa Lainnya 13 paket Rp44,61 milyar, Barang lainnya 25 paket Rp20,11 millyar dan Konsultan 72 paket Rp20,77 milyar.

Nova Iriasnyah juga meminta rekanan selaku pelaksana agar melakukan pekerjaan dengan penuh amanah dan jujur yang mencerminkan nilai-nilai Syariat Islam dalam keseluruhan proses pelaksanaan proyek pembangunan Aceh.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dahlan Jamaluddin mengingatkan semua pihak jangan menghalang-halangi tugas pengawasan legislatif.

"Secara konstitusional, DPRA memiliki hak dan kewajiban menjalankan tugas pengawasan terhadap eksekutif. Jadi, tugas tersebut jangan dihalangi," kata Dahlan Jamaluddin di Banda Aceh, Jumat.

Pernyataan tersebut dikemukakan Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin terkait penolakan eksekutif Pemerintah Aceh menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2020.

Dahlan Jamaluddin mengatakan DPRA dua kali menyurati eksekutif pemerintah provinsi untuk menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran tersebut. Namun, ditolak dengan alasan tidak menjadi menjadi kewajiban bagi eksekutif menyampaikannya.

Politisi Partai Aceh menyebutkan dokumen pelaksanaan anggaran merupakan penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (2020) yang ditetapkan menjadi qanun atau peraturan daerah.

Karena itu, dokumen pelaksanaan anggaran tersebut merupakan dokumen publik. Seluruh masyarakat Aceh bisa mengakses dokumen tersebut. Termasuk DPRA yang merupakan lembaga representatif masyarakat.

"Jangan sampai masyarakat menilai bahwa ada yang disembunyikan Pemerintah Aceh dengan menolak menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran. Permintaan dokumen pelaksanaan anggaran sebagai bahan pengawasan DPRA," kata Dahlan Jamaluddin.

Selain untuk pengawasan, kata Dahlan Jamaluddin, dokumen yang diminta tersebut dibutuhkan komisi-komisi DPRA melakukan rapat dengan satuan kerja perangkat daerah yang juga sebagai mitra kerja.

"Kami mengajak eksekutif bersinergi dengan legislatif membangun dan mengurus Aceh. Satu sama lain harus saling menghormati terhadap kewenangan konstitusional dan tugas pokok masing-masing," kata Dahlan Jamaluddin.***

Komentar

Loading...