Anggaran Operasional Wali Nanggroe Masih Mengantung

Ketua DPR Aceh: Plt Gubernur Aceh Jangan “Suka Main Api” (selesai)

Ketua DPR Aceh: Plt Gubernur Aceh Jangan “Suka Main Api” (selesai)
Ketua DPR Aceh Tengku Sulaiman (Foto: Muhammad Saleh)

MODUSACEH.CO | Ketua DPR Aceh, Tengku Sulaiman SE, MSM mengingatkan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, untuk lebih arif dan bijaksana dalam mensikapi persoalan realisasi anggaran operasional Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia, Tengku Malek Mahmud Al-Haytar, yang hingga kini belum cair atau dapat digunakan.

Alasannya, Wali Nanggroe merupakan sosok yang sangat dihormati para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan tokoh sentral dari perdamaian Aceh. Selain itu, posisi tersebut diakui dunia internasional dan pemerintah Indonesia.

“Lembaga Wali Nanggroe itu amanah MoU Helsinki, buah dari perdamaian antara GAM dengan Pemerintah Indonesia. Turunannya tercantum dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) sebagai pengakuan kekhususan dan keistimewaan Aceh. Karena itu, saya minta kepada Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah agar tidak terlalu sering  dan “suka bermain api,” tegas Tengku Sulaiman.

20190408-nova-dan-wali

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah memberi ucapan selamat pada pengukuhan Wali Nanggroe, 14 Desember 2018 di Banda Aceh (Foto: Dok. MODUSACEH.CO).

Penegasan tersebut disampaikan mantan kombatan GAM yang juga politisi Partai Aceh (PA) itu, Sabtu (6/4/2019) lalu di Banda Aceh. Ini terkait kondisi nyata soal realisasi anggaran operasional dan tunjangan Wali Nanggroe yang hingga kini masih belum terlaksana dan dapat digunakan.

“Saya kira surat Mendagri RI kepada Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) sudah cukup jelas tentang posisi Wali Nanggroe Aceh. Jadi, saya minta kepada Plt Gubernur Aceh untuk segera menghentikan praktik-praktik yang dapat memancing pergesekan dalam masyarakat, khususnya dengan mantan kombatan GAM,” jelas Tengku Sulaiman.

Kata dia, indikasi ke arah itu sudah tercium sejak awal dengan terbitnya surat Plt Gubernur Aceh kepada Mendagri RI, 17 Desember 2018 lalu, yang mempertanyakan soal status pengukuhan Wali Nanggroe melalui Sidang Paripurna DPR Aceh. “Dan, saat itu Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah juga hadir,” papar dia.

Namun, pihaknya dapat memaklumi setelah adanya surat susulan dari Plt Gubernur Aceh soal pengukuhan tadi.

“Kami berpikir positif bahwa, dengan adanya surat tadi, berbagai persoalan mengenai posisi dan kedudukan Wali Nanggroe sudah selesai. Namun, kami bertanya dan kecewa dengan kondisi saat ini. Ada kesan, Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Aceh, Tengku Malek Mahmud Al-Haytar terus dipermainkan. Jika ini terus terjadi, saya khawatir di masa datang akan dibayar dengan harga mahal oleh Plt Gubernur Aceh,” kata Tengku Sulaiman mengingatkan.

Sebelumnya, Mendagri RI, tanggal 15 Februari 2019 mengirim surat kepada Wapres Jusuf Kalla. Isinya menyebutkan bahwa, pengukuhan Wali Nanggroe masa jabatan 2018-2023 sah dan tidak ada masalah. Kedua, anggaran operasional Wali Nanggroe juga tidak ada masalah. Ketiga, perlu dilakukan rotasi pejabat pada Sekretariat Wali Nanggroe. Salinan surat itu pun diberikan kepada Plt Gubernur Aceh.

“Nah, dari surat itu sudah sangat jelas bahwa tak ada alasan lagi untuk menunda pencarian dana operasional Wali Nanggroe,” tegas Tengku Sulaiman.

Namun, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, 1 Maret 2019, membalas surat tersebut dengan meminta penjelasan tertulis. Ironisnya, di hari dan tanggal yang sama, Nova juga mengirim surat kepada Kepada Sekretariat Wali Nanggroe, Syaiba Ibrahim. Isinya, memerintahkan untuk segera melaksanakan anggaran operasional Wali Nanggroe 2019.

Dasar dari perintah tersebut adalah, surat Mendagri yang menyatakan bahwa, pengukuhan Wali Nanggroe Aceh sah dan tidak ada permasalahan. Kedua, anggaran operasional Wali Nanggroe dapat dilaksanakan dan ketiga, perlu dilakukan rotasi (penyegaran) pejabat pada Sekretariat Wali Nanggroe.

Namun, surat dengan nomor: 821.29/3487 yang ditembuskan kepada Wakil Presiden RI, Mendagri, Wali Nanggroe Aceh, Ketua DPR Aceh, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh serta Inspektur Aceh ini. Tetap dikunci Nova dengan kalimat” sesuai perundang-undangan, sambil menunggu penjelasan tertulis dari Mendagri.

20190408-tjahjo

Entah itu sebabnya. Ibarat sedang berbalas “pantun”. Khatibul Wali Nanggroe Aceh Syaiba Ibrahim, melalui suratnya nomor: 900/83/2019, tanggal 8 Maret 2019, membalas surat Plt Gubernur Aceh tadi. Inti dari surat tersebut adalah, Syaiba meminta kepada Plt Gubernur Aceh untuk mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub), terkait realisasi anggaran tunjangan kepada Wali Nanggroe Aceh Periode 2018-2023.

“Sesuai Pasal 131 ayat (1) Qanun Aceh Nomor: 8/2012, tentang Lembaga Wali Nanggroe, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor: 9/2013, tentang Lembaga Wali Nanggroe Aceh dan ketentuan Pasal 6 ayat (8), Peraturan Gubernur Aceh, Nomor: 41/2014, tentang biaya Lembaga Wali Nanggroe,” tulis Syaiba dalam suratnya tadi.

Tak hanya itu, tanggal 27 Maret 2019, melalui suratnya nomor:900/125/2019, Syaiba Ibrahim juga mengirim surat kepada Kepala Biro Hukum Setda Aceh. Isinya menyebutkan bahwa: realisasi anggaran operasional dan tunjangan Wali Nanggroe harus melalui Peraturan Gubernur (Pergub).

“Dari dasar itulah, sekali lagi saya berharap kepada Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk lebih arif dan bijaksana, terkait pencarian dana operasional Wali Nanggroe. Semua itu untuk menjaga dan merawat perdamaian Aceh yang telah kita tebus dengan harga mahal,” himbau Tengku Sulaiman.***

Komentar

Loading...