Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Dibalik Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh

Ketua DPR Aceh Muharuddin: Persoalan Bendera Harus Diselesaikan Irwandi-Nova

Ketua DPR Aceh Muharuddin: Persoalan Bendera Harus Diselesaikan Irwandi-Nova
Rapat Koordinasi Terkait Pelantikan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah/Foto MODUS ACEH/Juli Saidi
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, Rabu (05/07/2017) akan dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas nama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Pelantikan tersebut akan dilaksanakan sesuai Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 tahun 2006 atau melalui Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Banda Aceh.

Itu sebabnya, Ketua DPR Aceh Muharuddin menegaskan, setelah dilantik Rabu (5 Juli 2017), Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah sudah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh bersama dan bukan lagi milik kelompok atau partai politik tertentu. Untuk itu, kader Partai Aceh (PA) ini menyampaikan pada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, agar menatap Aceh ke depan dengan beberapa agenda atau pekerjaan yang harus dilakukan dan tuntaskan Irwandi-Nova.

Pertama kata Muharuddin, persoalan yang belum terjawab dan terpecahkan sampai hari ini adalah angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi. Dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang masih berjalan lamban. Tentu itu mesti menjadi perhatian serius Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah. “Saya lihat yang belum terjawab dan terpecahkan hari ini persoalan kemiskinan, penggangguran, kesediaan lapangan kerja bagi masyarakat Aceh. Begitu juga peningkatan ekonomi,” kata Ketua DPR Aceh Muharuddin, melalui sambungan telpon, Minggu (02/07).

Selain itu jelas Muharuddin, yang juga tak kalah pentingnya adalah persoalan reintegrasi bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Menurut Muharuddin,  ini juga belum terjawab. Bahkan sebut Muharuddin, selama ini masih banyak regulasi-regulasi turunan UUPA yang belum terselesaikan. Seperti Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kewenangan Aceh, kemudian diskusi-diskusi antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat juga belum berjalan dengan baik.

Begitu pula lanjut Muharuddin persoalan bendera dan lambang Aceh. Menurutnya, pada era Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah masalah tersebut harus bisa diselesaikan. “Setelah dilantik persoalan bendera juga saya pikir harus segera diselesaikan Pak Irwandi-Nova,” sebut Muharuddin. Untuk itu kata Muharuddin, DPR Aceh akan mendukung Pemerintah Aceh Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, sejauh program yang dilakukan itu positif dan objektif serta dibarengi out put jelas. Sebaliknya, jika tak sesuai DPR Aceh memberi sinyal untuk bersikap lain. Karena di DPR Aceh juga punya cara tersendiri. Jadi Muharuddin mengatakan, semua aspirasi masyarakat Aceh itu harus diakomodir Pemerintah Irwandi-Nova. “Sejauh program itu positif dan objektif, outputnya bagus kenapa kita tidak dukung. Sebaliknya, ini bukan hanya pada Pemerintahan Irwandi-Nova,” kata Muharuddin.***

Komentar

Loading...