Ketika Wakil Rakyat Aceh "Memburu" Dana Abadi Pendidikan di Bank Aceh Syariah

Ketika Wakil Rakyat Aceh "Memburu" Dana Abadi Pendidikan di Bank Aceh Syariah
Ilustrasi/Tempo.co

Banda Aceh | Tentu Anda pernah mendengar atau nyaris mengetahui tentang; Dana Abadi Pendidikan Aceh. Tapi, jangan cepat puas dan gembira dulu. Sebab, hingga kini jumlah total dana tersebut diketahui alias kabar-kabur.

Menariknya, uang milik daerah (rakyat) Aceh ini tersimpan pada Bank Aceh Konvensional. Namun,  hingga berubah status menjadi Bank Aceh Syariah, belum diketahui secara pasti berapa jumlah totalnya.

Fakta mirisnya terungkap dalam pertemuan antara pejabat Bank Aceh Syariah dengan pimpinan dan anggota Komisi III, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPR Aceh, Banda Aceh, Rabu.

Sejumlah wakil rakyat tersebut "memburu" dana abadi pendidikan itu dan sempat mempertanyakannya pada pejabat Bank Aceh Syariah.

Ironisnya, walau anggota DPR Aceh memiliki hak pengawasan dan anggaran. Namun, pihak Bank Aceh Syariah tidak memberi tahu berapa nominal dana yang disimpan Pemerintah Aceh dalam bentuk devosito.

“Dana abadi pendidikan sampai hari ini belum tahu berapa besarannya,” kata Sekretaris Komisi III DPR Aceh Hendri Yono, Rabu (24/6/2020).

Menurut Hendri Yono, Bank Aceh Syariah tidak menjelaskan besaran devosito dana pendidikan tersebut. Alasannya, masih tergabung dengan dana-dana lain.

Namun, untuk jumlah total devosito di bank plat merah itu, kini berjumlah Rp 2,5 triliun. “Karena gelondongan semua, masuk dana abadi dan dana lain, maka bank tidak tahu. Berapa sisanya kami belum dapat,” sebut Hendri Yono.

Itu sebabnya, Hendri Yono juga menegaskan, bila ada opini yang berkembang di media pers bahwa DPRA ingin mengobok-ngobok Bank Aceh, itu tidak benar.

Sebaliknya, Komisi III DPR Aceh hanya melakukan pengawasan. Karena Bank Aceh Syariah modalnya berasal dari anggaran Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Pertemuan Kom III DPRA dengan Bank Aceh Syariah

Apa yang disebut Hendri Yono ada benarnya. Liriklah sejenak belakang. BPK RI Perwakilan Aceh, dalam LHP tahun anggaran 2018 Pemerintah Aceh, BPK RI merekomendasikan agar Gubernur Aceh mengintruksikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), untuk mengintensifkan penyelesaian Qanun Pembentukan Dana Cadangan Aceh.

Penegasan tersebut disampaikan BPK dalam LHP tahun anggaran 2018, Nomor 9.A/LHP/XVIII.BAC/05/2019, tanggal 20 Mei 2019. Rekomendasi BPK RI itu bukan tanpa alasan.

Sebab, hasil pemeriksaan, BPK mengaku pembentukan dana cadangan belum didukung perangkat hukum yang kuat. Akibatnya, membuka peluang risiko digunakan tidak sesuai pembentukannya.

Belum terbentuknya regulasi dana cadangan menurut BPK RI, disebabkan Pemerintah Aceh belum optimal dalam mengupayakan diselesaikannya Rancangan Qanun (raqan) dana cadangan dan melakukan alternatif lain, sebagai dasar hukum pembentukan dana cadangan.

Kecuali itu, Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2012, tentang Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh. Kemudian. dana cadangan di Pemerintah Aceh berdasarkan LHP BPK, ada tiga klasifikasi.

Pertama, dana cadangan umum. Besaran saldo awal Rp 284 miliar lebih. Dana abadi pendidikan dengan saldo awal Rp 402 miliar lebih. Dana abadi pendidikan ini dibentuk 16 tahun silam, yaitu tahun 2004 oleh Plt. Gubernur Aceh, Mustafa Abu Bakar.

Terakhir dana cadangan pendidikan yang saldo awal Rp 331 miliar lebih. Dana cadangan pendidikan ini dibentuk tahun 2005. Dan, semua dana dimaksud disimpan di Bank Aceh Syariah.***

Komentar

Loading...