Ketika Nova "Mengantung" Anggaran Operasional Wali Nanggroe (bagian satu)

Ketika Nova "Mengantung" Anggaran Operasional Wali Nanggroe (bagian satu)
Surat Mendagri RI (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)
Rubrik

MODUSACEH.CO | Meski sudah dilakukan pengukuhan dan mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo. Namun, anggaran operasional Wali Nanggroe Aceh, Tengku Malek Mahmud Al-Haytar, hingga kini masih belum bisa dicairkan.

Akibatnya, berbagai tugas kewalian yang disandang Tengku Malek Mahmud Al-Haytar menjadi terkendala. Bahkan, biaya sejumlah kegiatan terpaksa ditanggung secara pribadi. Padahal, terkait posisi Wali Nanggroe Aceh, merupakan amanat dari MoU Helsinki dan UUPA. Buah dari perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia.

Alasannya, Pemerintah Aceh belum mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub). Sebaliknya, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, masih menunggu penjelasan tertulis dari Kemendagri RI, Jakarta. Padahal, melalui suratnya kepada Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), nomor: 121.11/1413/SJ, tanggal 15 Februari 2019, Kemendagri menyimpulkan tiga hal. Pertama, pengukuhan Wali Nanggroe masa jabatan 2018-2023 telah sah dan tidak ada permasalahkan.

Kedua, anggaran operasional Wali Nanggroe dapat dilaksanakan dan ketiga, perlu dilakukan rotasi (penyegaran) pejabat pada Sekretariat Wali Nanggroe. Surat tersebut ditembuskan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Menteri Sekretaris Negara, Kepala Staf Presiden serta Plt. Gubernur Aceh.

Ironis, surat Kemendagri RI dengan salinan kepada tiga institusi negara tadi, tidak membuat Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah yakin. Sebaliknya, melalui suratnya nomor: 821.29/3486, tanggal 1 Maret 2019. Nova justeru masih meminta penjelasan tertulis dari Kemendagri RI di Jakarta.

“Kami mengharapkan kiranya Bapak Menteri berkenan memberikan penjelasan tertulis terhadap pengunaan Anggaran Operasional Wali Nanggroe Aceh, sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tulis Nova Iriansyah dengan perihal surat: pengisian jabatan Wali Nanggroe dan Fasilitasi Administrasi dan Keuangan Pasca Berakhirnya Masa Jabatan Wali Nanggroe Ke-IX. Menariknya, surat tadi juga ditembuskan kepada Wakil Presiden RI, Wali Nanggroe Aceh, Ketua DPR Aceh, Kepala Sekretariat Wali Nanggroe, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh serta Inspektur Aceh. Ada apa?***

Komentar

Loading...