Melirik Baliho di Jembatan Simpang Surabaya

Ketika Dahlan Sejajar Presiden Joko Widodo  

Ketika Dahlan Sejajar Presiden Joko Widodo  
Baliho Ketua DPRA di depan Jembatan Simpang Surabaya Banda Aceh (Foto: Dok.MODUSACEH.CO)
Rubrik

Banda Aceh I Ada pandangan menarik dan mengoda, jika Anda melintas dari Simpang Surabaya menuju Simpang Jambo Tape Kota Banda Aceh, Ibukota Provinsi Aceh.

Lihatlah, persis di depan jembatan, satu baliho ukuran 10 kali 5 meter terpampang dengan sangat jelas.

"Terima kasih Pak Jokowi, Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur," begitu tulis kalimat di dalamnya.

Lalu, pada sisi kanan terpasang foto Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin dan di sebelah kiri ada foto Presiden RI Joko Widodo.

Sekilas, mungkin tak ada masalah dan terkesan biasa saja. Tapi, jika dipandang secara etika periklanan dan aturan pemasangan simbol negara, bisa jadi baliho tersebut “sarat masalah”.

Maklum, ada aturan yang berlaku terhadap pemasangan foto Presiden dan simbol negara lainnya.

Ironisnya, baru kali ini foto seorang Presiden RI yang juga simbol negara, sejajar dengan seorang pejabat daerah sekelas Ketua DPR Aceh.

Lazim terjadi, foto Presiden biasanya satu paket (pasang) dan sejajar dengan Wakil Presiden. Kementerian atau Panglima TNI serta Kapolri.

Bila ada setingkat dibawahnya atau menteri, maka posisinya tetap berada paling atas dari foto para menteri. Kecuali, foto acara resmi. Misal, bersalaman, saat ucapan selamat. Bukan pada posisi terpisah.

Nah, yang terlihat dan terpasang di depan jembatan Simpang Surabaya justeru berbeda.

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin justeru sejajar dengan Presiden RI. Sudahkah dibenarkan secara aturan?

Bila mengacu pada Pasal 51 jo. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009), jelas tersebut bahwa, wajib dipasang di Gedung dan/atau Kantor Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah adalah Lambang Negara yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 51 huruf a serta Pasal 53 ayat (1) UU 24/2009 jelas menegaskan: Lambang Negara wajib digunakan di dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan.

Pasal 53 ayat (1) UU 24/2009: Penggunaan Lambang Negara di dalam gedung, kantor atau ruang kelas satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dipasang pada: gedung dan/atau kantor Presiden dan Wakil Presiden; gedung dan/atau kantor lembaga negara; gedung dan/atau kantor instansi pemerintah; dan gedung dan/atau kantor lainnya.

Yang dimaksud dengan “penggunaan Lambang Negara di dalam gedung atau kantor” adalah untuk menunjukkan kewibawaan negara yang penggunaannya dibatasi hanya pada kantor dinas.

Memang, dalam UU 24/2009 tidak ada aturan tentang kewajiban pemasangan gambar atau foto presiden dan/atau wakil presiden.

Namun ada ketentuan pemasangan dalam hal lambang negara ditempatkan bersama-sama dengan gambar presiden dan/atau gambar wakil presiden.

Ini dinyatakan dalam Pasal 55 UU 24/2009: Dalam hal Lambang Negara ditempatkan bersama-sama dengan Bendera Negara, gambar Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden.

Penggunaannya diatur dengan ketentuan: Lambang Negara ditempatkan di sebelah kiri dan lebih tinggi daripada Bendera Negara; dan gambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada Lambang Negara.

Dalam hal Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipasang di dinding, Lambang Negara diletakkan di tengah atas antara gambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden.

Dari bunyi pasal tersebut sekiranya tidak ada perintah atau kewajiban tegas pemasangan gambar atau foto presiden dan/atau wakil presiden seperti pada gedung dan/atau kantor lembaga negara atau instansi pemerintah.

Namun ada ketentuan bahwa jika lambang negara ditempatkan bersama-sama dengan gambar presiden dan/atau gambar wakil presiden, maka gambar resmi presiden dan/atau gambar wakil presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada lambang negara.

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri PANRB saat dijabat Yuddy Chrisnandi ada mengingatkan pada segenap instansi pemerintah.

Isinya, bila memasang gambar resmi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla Periode 2014-2019 di lingkungan instansi masing-masing.

Himbauan ini dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2014, tentang Pemasangan Gambar Resmi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2014-2019.

Hanya itu? Tunggu dulu. Presiden RI Joko Widodo sendiri malah tak berkenan bila fotonya dipajang pada spanduk atau Baliho HUT ke-75 RI, 17 Agustus 2020 lalu.

20201203-baliho2

Pemasangan Presiden dan lambang serta simbol negara yang benar dan sesuai aturan (Foto: google.com)

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono menyarankan untuk menggunakan gambar lain. Itu disampaikan pada Minggu, 9 Agustus 2020 lalu di Jakarta.

Saat itu, Heru berharap kepada seluruh kementrian/lembaga yang memasang spanduk maupun baliho HUT RI ke-75 disertai dengan foto Presiden Joko Widodo untuk menurunkannya.

Yang jadi soal kemudian adalah, pantaskah foto Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin sejajar dengan Presiden Joko Widodo? Entahlah, hanya pihak berwenang bisa menjawabnya.***

Komentar

Loading...