LHP BPK Terhadap Anggaran Pemerintah Aceh Barat 2020

Kesalahan Terulang, Anggaran Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRK Aceh Barat Kembali Jadi Temuan 

Kesalahan Terulang, Anggaran Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRK Aceh Barat Kembali Jadi Temuan 
Ketua DPRK Samsi Barmi saat terima buku LHP BPK RI. (Foto: Juli Saidi)
Penulis
Rubrik

Meulaboh | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Aceh kembali menyajikan temuan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2020, terkait belanja tunjangan perumahan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat.

Dalam LHP-nya menyebut, tunjangan perumahan pimpinan DPRK melebihi ketentuan Rp93 juta lebih.

Dan, hasil audit BPK dari hasil penjelasan Sekretaris DPRK Aceh Barat menyebutkan, Pemerintah Aceh Barat memberikan dana tunjangan perumahan karena pemerintah setempat belum dapat menyediakan fasilitas rumah dinas.

“Tunjangan perumahan tersebut diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRK dalam bentuk uang sewa rumah yang dibayarkan setiap bulan,” tulis BPK RI.

Besaran tunjangan tadi diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 94 tahun 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2017, tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRK.

Sementara, Oktober 2019 Pemerintah Aceh telah menetapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 84 tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 75 tahun 2017, tentang pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRA, mengaturan besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRA ditetapkan Rp10 juta per bulan.

Namun berdasarkan LHP BPK TA 2020 Kabupaten Aceh Barat, besaran tunjangan perumahan per bulan DPRK; Ketua Rp20 juta, Wakil Ketua (Rp16 juta) dan anggota Rp8,7 juta.

Itu sebabnya, BPK menegaskan hasil review dokumen pertanggungjawaban pembayaran tunjangan pimpinan DPRK Aceh Barat Januari-Oktober 2020, senilai Rp 93 juta.

Kelebihan pembayaran tersebut diakui Sekwan Aceh Barat dan temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan tim BPK terhadap tunjangan DPRK Aceh Barat baru diketahui pada Mei 2020 sesuai LHP BPK Tahun Anggaran 2019.

Disebutkan juga, Sekwan belum melakukan survey terkait harga sewa rumah. Sehingga harga sewa melebihi besarasan tunjangan perumahan DPRD Provinsi (DPRA).

Lalu berdasarkan tabel lampiran LHP BPK RI TA 2020 disebutkan, penyetoran kelebihan pembayaran tunjangan perumahan pimpinan DPRK Aceh Barat. Contohnya SB (Ketua/Rp5 juta) pimpinan inisial B (Wakil Ketua II/Rp 5 juta). Dua setoran tersebut dilakukan pada 12 April 2021.

Namun untuk inisial R (Wakil Ketua I) dari jumlah temuan Rp25 juta, tercatat belum ada setoran berdasarkan LHP BPK yang diperoleh media ini.

Untuk diketahui komposisi pimpinan DPRK Aceh Barat Periode 2019-2024, Ketua dijabat Samsi Barmi (Fraksi PA), Wakil Ketua Ramli (Fraksi PAN) dan Khamaruddin dari Fraksi Golkar.

Selain tunjangan, dalam tabel lampiran BPK RI juga disebutkan rincian kelebihan pembayaran penginanpan perjalanan dinas pada Sekretariat DPRK Aceh Barat TA 2020.

Nah, dari 25 nomor surat tugas tadi nama inisialnya berbeda-beda, jumlah lebih bayar itu senilai Rp40 juta lebih.

Menariknya, temuan tadi ternyata bukan hanya pada tahun anggaran (TA 2020). Dalam LHP BPK RI TA 2019 juga disebutkan bahwa, belanja tunjangan perumahan pimpinan DPRK memboroskan keuangan daerah Rp176 juta dan melebihi ketentuan Rp37 juta lebih.

Konfirmasi media ini pada Sekretaris DPRK Aceh Barat Mulyadi belum dapat penjelasan, sebab Senin kemarin (31/5/2021), Sekwan buru-buru ke pendopo karena dipanggil Sekda Aceh Barat.

Ketua DPRK Aceh Barat Samsi Barmi mengaku, dari temuan BPK RI tersebut hanya sekitar Rp30 juta lagi yang belum ditindaklanjuti.***

Komentar

Loading...