Sidang Lanjutan Damkar

Kesaksian Meringakan dari Saksi Ahli

Kesaksian Meringakan dari Saksi Ahli
Modus Aceh/ Azhari Usman
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Sidang lanjutan, dugaan korupsi pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) milik Pemerintah Aceh, tahun anggaran 2015, kembali digelar di Pengadilan Tidak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, Kampung Baru, Banda Aceh, Kamis, (28/9/17).

Sidang kali ini, pihak terdakwa menghadirkan Edi Rahman, M.T, AU (TGB & MP), sebagai saksi ahli meringankan bagi tiga terdakwa yaitu; Ketua Pokja UPL Aceh Syahrial, Dheni Okta Pribadi dan Ratzianti Yusri, selaku Direktur dan Komisaris PT Dheza Karya Perdana.

Dihadapan Majelis Hakim, Edi Rahma mengatakan. Pengalamannya ketika mendirikan CV (Perseroan Komanditer), juga akan dihitung ketika satu perusahaan berubah status menjadi PT (Perseroan Terbatas). Katanya, itu juga diatur dalam Peraturan Presiden (PP) tahun 2008, pasal 19 ayat 1 huruf C. “Sepanjang menejemen perusahaan itu sama, ketika menjadi CV sampai menjadi PT, itu tidak terputus, tetap terhitung,” ujarnya.

Padahal, pada sidang sebelumnya, saksi ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Sudarmawan menyebutkan, pengalaman ketika menjadi CV tidak boleh dihitung ketika menjadi PT. Selanjutnya, Edi Rahman mejelaskan. Jika harga perhitungan sendiri (HPS), tidak boleh dijadikan dasar untuk menghitung kerugian negara. Sebab, yang dibayar oleh negara adalah sesuai dengan kontrak. “Itu tertuang dalam PP Tahun 2008, pasal 66 ayat 6, “ jelasnya.

Nah, menyangkut penawaran yang dilakukan PT. Dheza Karya Perdana, melalui sistem elektronik. Dia menjelasakan, PT. Dheza Karya Perdana hanya mengupload syarat yang diminta Pokja. “Untuk pembuktian, baru dimasukkan dalam sebuah dokumen, itu juga harus sesuia yang diminta oleh Pokja, jika tidak bisa digugurkan,” jelasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh menetapkan dan menahan empat tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Rp 17,5 miliar. Empat tersangka tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) Siti Maryami, Ketua Pokja UPL Aceh Syahrial, serta Dheni Okta Pribadi dan Ratzianti Yusri selaku Direktur dan Komisaris PT Dheza Karya Perdana.

Ketika itu, Kepala Kejari Banda Aceh Husni Thamrin mengatakan, keempat tersangka akan dikenakan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, sidang yang dipimpin Deny Syahputra, SH (hakim ketua) bersama M. Nasir, SH dan M. Fatah Riyadhi, SH (anggota), ditunda dan akan dilanjutkan, Selasa pekan depan.***

 

 

Komentar

Loading...