Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Unsyiah Sekaligus Dosen Tetap Pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda.

Keretakan DPRA dan Plt. Gubernur Aceh serta Dampaknya Bagi Rakyat

Keretakan DPRA dan Plt. Gubernur Aceh serta Dampaknya Bagi Rakyat

Dalam UU. No. 9 Tahun 2015 Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2014, JO UU No. 12 Tahun 2008, JO UU No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah (Otda) menyatakan, badan legislatif daerah berkedudukan sejajar, dan menjadi mitra pihak eksekutif dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya agar dapat berlangsung seimbang.

Artinya kedua institusi tersebut tidak dikenal hubungan secara hirarkri atau tidak berlaku hubungan atasan-bawahan, melainkan hubungan yang terbentuk koordinatif atau kerjasama dan bukan hubungan subordinatif.

Pada tataran pemahaman di lapangan terkait hubungan kemitaraan eksekutif dengan legislatif, terkadang sering menimbulkan multi interpretasi, diantaranya; (1). Adanya anggapan kepala daerah bertanggungjawab kepada legislatif sehingga tak perlu bermitra dan kedudukan kepala daerah berada di bawah legislatif. (2). Kemitraan yang sejajar ini menyebabkan harus sama rezeki dan fasilitas yang diterima antara eksekutif dan legislatif, (3). Adanya anggapan bahwa legislatif jika bermitra harus menyetujui kebijakan eksekutif daerah, sedangkan kalau eksekutif dikontrol dianggap bukan bermitra. (4). Pengalaman masa lalu jika eksekutif dipandang kuat sekali, maka sekarang muncul anggapan legislatif harus kuat dan cenderung ekstrem berupaya ke arah itu.

Dalam hal adanya perbedaan persepsi tentang kemitraan menjadi retak, bahkan cenderung menimbulkan konflik kepentingan diantara kedua lembaga tersebut, maka perlu dikomunikasikan secara baik dan benar berdasarkan  kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat.

Retaknya hubungan kemitraan antara DPRA dan Plt. Gubernur Aceh akibat komunikasi politik kurang baik, maka berakibat terganggunya rencana pembangunan di daerah.

Bagi legislatif setiap arah (legal policy) atau political will yang dilaksanakan Pemerintah Aceh dianggap tidak tepat sasaran dan keliru. Hingga pihak DPR Aceh pun mengeluarkan hak interplasinya kepada Plt. Gubernur Aceh, untuk meminta pertanggungjawaban atas telah dilaksanakan kebijakan-kebijakan tertentu.

Fenomena disharmonis antara pihak legislatif dan eksekutif berimbas terjadinya demontrasi-demontrasi oleh LSM, mahasiwa dan Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GERAM).

Para pihak demontran meminta pertanggungjawaban Pemerintah Aceh yang dianggap telah keliru dan tidak tepat sasaran melaksanakan programnya di tengah-tengah pandemi Covid 19 di Aceh.

Diantara program-program tersebut; Gebrak Masker Aceh (GEMA) yang dinilai sebagai pemborosan uang rakyat, pemasangan stiker pada mobil sebagai penghinaan terhadap rakyat.

Pengadaan laptop mewah, rehab ruang Sekda Aceh miliaran rupiah, pembatalan pembangunan rumah dhuafa, pengadaan mobil mewah, pemangkasan dana dayah, tidak adanya transparansi penggunaan dana refocusing covid 19, serta memaksakan proyek multy years meski pun sudah dibatalkan DPRA dan sebagainya.

Disisi lain, pihak DPRA pun dinilai publik terlalu ngotot dengan dana/anggaran pokirnya yang telah dialihkan eksekutif dalam rangka penanganan pandemi Covid 19 selama ini di Aceh.

Seharusnya DPRA pun harus memahami fungsi anggaran, supaya jangan sampai ada dari kalangan dewan yang belum memahami sepenuhnya sistem anggaran kinerja.

Para wakil rakyat perlu menggali aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif, sehingga fungsi pengawasan harus dapat terlaksanakan secara baik dan benar.

Keharusan Membangun Komunikasi

Retaknya hubungan antara legislatif dan eksekutif di Aceh selama ini, harus segera diakhiri dan dibangun dalam suasana/semangat kebersamaan menuju memakmurkan daerah.

Ruang komunikasi dan hubungan kemitraaan yang digagas harus selaras dengan amanat UU Pemerintahan Aceh dan prinsip-prinsip kearifan lokal (local wisdom).

Banyak hal yang wajib dibahas bersama legislatif dan eksekutif, contohnya, DPRA berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan supaya adanya kepastian hukum maka perlu adanya kesepakatan bersama dengan kepala daerah.

Untuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Flafon Anggaran Sementara (PPAS), juga harus dibicarakan dan dituangkan bersama dalam nota kesepahaman.

Tentu disharmonis antara gubernur dan jajaran pejabat Pemerintah Aceh dengan pihak DPR Aceh yang terjadi selama ini sangat tidak menguntungkan kedua belah pihak.

Apalagi dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Aceh yang akan berakhir pada tahun 2027 atau delapan tahun mendatang, diharapkan bisa terus berlanjut maka butuh kestabilan pemikiran mereka.

Tidak mudah memang membangun Aceh, kalau tidak ada kata sepakat dan kerjasama pihak eksekutif dan pihak legislatif apalagi ditengah pandemi Covid-19 selama ini.

Karenanya, suka atau tidak DPRA harus mendukung Plt. Gubernur Aceh untuk kestabilan dan menjadi mitra yang baik dalam pelaksanaan pembangunan.

Pola komunikasi eksekutif dan legislatif harus terjalin secara terbuka, saling mendengarkan/membutuhkan, saling menghargai dan saling percaya, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.***

Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi!
Rubrik

Komentar

Loading...