Terkait Lanjutan Pembangunan Asrama Haji Aceh Mangkrak

Kepala UPTD Ali Imran Minta Surat Rekomendasi Khusus dari Kejati Aceh

Kepala UPTD Ali Imran Minta Surat Rekomendasi Khusus dari Kejati Aceh
Ali Imran
Penulis
Rubrik


Banda Aceh l Memasuki tahun 2020, tampaknya kasus mangkrak Gedung Asrama Haji Embarkasi Aceh belum terselesaikan juga. Kondisi itu, terlihat dari bangunan yang masih terbengkalai, selain itu surat rekomendasi dari pihak Kejaksaan tinggi Aceh juga belum keluar.

Kepala UPTD Asrama Haji Aceh, Ali Imran saat dihubungi wartawan MODUSACEH.CO, Rabu 15 Januari 2020 membenarkan kondisi tersebut. Katanya, sampai sekarang pihaknya belum mendapat surat rekomendasi khusus dari Kejati Aceh.

“Proses hukumnya di Kejati Aceh sekarang. Surat rekomendasi sampai sekarang belum ada. Saya minta rekomendasinya jangan dari mulut ke mulut, ada surat. Kalau dari omongan tidak bisa dipegang secara hukum,”  jelas Ali.

Rabu (13 Januari 2020) pihak UPTD Asrama Haji Aceh telah melakukan ekspose atau pengungkapan kasus tersebut dengan Kejaksaan tinggi Aceh, namun belum dapat diketahui hasilnya.

“Kemarin sudah ada acara ekspose di Kejati, ini sedang proses hukum di Kejati. Kita undang UPTD yang lama dan kita minta keterangan, tapi belum ada hasil,” katanya.

Menurut Ali, jika sudah ada surat rekomendasi yang sah dari Kejati Aceh, rencananya pembangunan gedung akan segera dilaksanakan.

“Kalau ada rekomendasi sah dari Kejati baru kita laksanakan. Kalau dari omongan tidak bisa kita pegang tapi kalau ada suratnya akan sah secara hukum,” sebut Kepala UPTD itu.

Di sisi lain, Kasipenkum Kejati Aceh, Munawal Hadi yang dihubungi secara terpisah mengaku penyelidikan kasus Asrama Haji sudah dihentikan sejak tahun 2019, dan sudah dikeluarkan pernyataan yang mengatakan bangunan itu tidak bermasalah secara hukum.

Itu berdasarkan penyidik bersama ahli dari Politeknik Negeri Lhokseumawe yang telah menghitung bangunan tersebut, walau ada kekurangan di beberapa bagian.

“Kita tidak ada rekomendasi, jika mereka mau lanjutkan ya lanjutkan. Kita sudah katakan bahwa penyelidikan sudak kita hentikan. Rekomendasi apa, belum pernah dengar rekomendasi,” jawab Munawal sambil bertanya.

Selain itu, pihaknya sudah menjelaskan bahwa tidak menemukan adanya kerugian negara. “Memang ada yang kurang-kurang tapi sudah dihitung kerugian negaranya dari tim ahli. Bagunan layak, itu menurut ahli yang bilang, bukan kita,” jelas Kasi Penkum.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, gedung asrama haji yang mulai dibangun tahun 2013 itu milik Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, bukan milik Kanwil Kemenag Aceh yang dibiayai melalui anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 2013 senilai Rp 10 miliar.

Belakangan, pembangunan gedung ini dinilai tidak sesuai spek. Apalagi bangunan tersebut tidak rampung dikerjakan hingga kini alias mangkrak. Akibatnya berdampak pada pelayanan jamaah haji Aceh terganggu dalam beberapa tahun terakhir.***

Komentar

Loading...