Terkait Indikasi Empat Paket Multi Years Tak Sesuai Prosedur

Kepala BPKP Aceh Indra Khaira Jaya: Kami Sudah Sampaikan Kepada Gubernur

Kepala BPKP Aceh Indra Khaira Jaya: Kami Sudah Sampaikan Kepada Gubernur
Kepala BPKP Perwakilan Aceh Indra Khaira Jaya (Foto: Ist)
Rubrik

Banda Aceh I Pelan tapi pasti. Begitulah indikasi dan fakta yang terungkap dibalik proses lelang proyek Multi Years Contract (MYC) 2020, 2021 dan 2022.

Nah, salah satu hasil temuan auditor Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh. Bayangkan, dari  15 paket proyek tersebut, ada empat diantaranya terindikasi tak sesuai prosedur.

Itu sebabnya, auditor BPKP merekomendasikan agar penetapan pemenang dibatalkan, dan proyek-proyek tersebut dilelang ulang.

Kepala BPKP Perwakilan Aceh Indra Khaira Jaya yang dikonfirmasi MODUSACEH.CO, Rabu, 30 Desember 2020 petang di Banda Aceh, membenarkan temuan tadi.

“Kami telah memberi masukan kepada Gubernur Aceh, Inspektorat, kepala dinas terkait, ULP dan teman-teman Pokja sebagai pertimbangan,” ungkap Indra Khaira Jaya.

Katanya, indikasi tersebut diambil, karena pihak ikut mengawasi sejak dari perencanaan, pelelangan hingga pengumuman pemenang berdasarkan berbagai dokumen yang disesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jadi, proyek itu kami awasi mulai dari perencanaan, lelang hingga pembayaran,” ujar dia.

Karena itu sebutnya, sejak awal pihaknya sudah berikan masukan dan saran untuk perbaikan, sesuai aturan standar yang berlaku dari semua proses yang dilakukan.

“BPKP bersama Inspektorat Aceh melakukan pendampimpingan 15 paket tersebut mulai dari perencanaan termasuk pembuatan HPS, hasil pendampingan kami HPSnya memerlukan dikoreksi senilai Rp145 miliar lebih di 10 paket pekerjaan multiyear tersebut agar harganya wajar, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan,"jelas Indra.

Sebut Indra, tugas yang dilakukan jajarannya dengan mengoreksi dan perbaiki proses  lelang MYC, semata-mata untuk mengamankan uang negara sehingga jangan sampaikan keluar dari aturan yang berlaku. Apalagi jumlah tidak sedikit yaitu, Rp2,7 triliun.

“Misal, jika ada harga terlalu tinggi dan tidak sesuai prosedur, kami beri saran dan benarkan. Termasuk mengawasi kualitasnya, jangan sampai nilainya besar tapi kualitasnya rendah”.

Masih kata Indra. “Semua itu kami lakukan bersama Inspektorat Aceh, termasuk melakukan audit forensik untuk memastikan semua proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Apakah proses pelelangan itu sesuai dengan perundang-undangan atau terjadi persaingan usaha tidak sehat,” tegas dia.

Dijelaskan Indra, semua itu tidaklah sulit. Sebab, mulai dari perencanaan hingga lelang dan penentuan pemenang, semua dapat kami telusuri melalui jejak digital.

“Sehingga semua menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan. Termasuk melihat faktor-faktor yang bersifat adanya dugaan persekongkolan. Selain itu, meneliti dan menelaah semua dokumen dan harga yang ditawarkan serta harga yang dimenangkan. Apakah sudah diatur atau tidak. Itu yang kami telusuri,” sebut Indra.

Nah, dari hasil yang kami pelajari, ada empat dari 15 paket yang terindikasi tidak sesuai prosedur. Sementara 11 paket lainnya, menurut Indra walau pun ada persoalan, tapi tidak terlalu fatal untuk disikapi.

“Apalagi mereka sudah menandatangani kontrak dan mengambil uang muka. Semua inikan karena situasi,” papar dia.

Artinya, pemerintah daerah juga punya keterbatasan dan proyek itu untuk kepentingan masyarakat juga. Apalagi sempat terlambat dan berlarut-larut. “Karena itu kami pagari dan awasi sesuai aturan yang berlaku,” ulas dia.

Lantas, proyek mana saja yang pemenangnya terindikasi tak sesuai prosedur dan perlu dilelang ulang? “Paket ruas Peuruelak-Lokop-Batas Gayo Lues segment 1-3 dan Ruas Simpang Tiga Redelong-Pondok Baru-Samar Kilang,” kata Indra, Rabu, 30 Desember 2020.

Menurut Indra, proses lelang ulang itu penting agar tidak bertentangan dengan Pasal 7, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

“Tentu, semua wajib memenuhi etika pengadaan barang/jasa untuk tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat,” tegas Indra.

Seperti diwartakan MODUSACEH.CO beberapa waktu lalu dan sesuai laman LPSE Pemerintah Aceh. Empat paket yang terindikasi tak sesuai prosedur tadi total anggaran (pagu)  mencapai Rp 883,4 miliar.

Lalu, keempat paket itu adalah, Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues (Segmen 1) dengan nilai penawaran Rp 183,4 miliar lebih dari pagu Rp 201,9 miliar dan dimenangkan PT Perapen Prima Mandiri.

Paket Peningkatan Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues (Segmen 2) dengan nilai penawaran Rp 172,8 miliar dari pagu Rp 205,8 miliar lebih, dimenangkan PT Sumbersari Ciptamarga.

Lalu, Paket Peningkatan Jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues (Segmen 3) dengan nilai penawaran Rp 204,2 miliar dari pagu Rp 223,2 miliar dimenangkan PT Wanita Mandiri Perkasa.

Terakhir, PT Galih Medan Persada pada Paket Peningkatan Jalan Simpang Tiga Redelong-Pondok Baru-Samar Kilang dengan nilai penawaran Rp 228,2 miliar dari Pagu Rp 252,6 miliar lebih.

Nah, bagaimana sikap Gubernur Aceh Nova Iriansyah, jangan terus dengan mengambil resiko atau lelang ulang? Kita tunggu saja!***

Komentar

Loading...