Puluhan Jurnalis Ikut Edukasi Keuangan syariah

Kepala BI Aceh Z. Arifin Lubis Harap Jurnalis Kritis Beri Informasi

Kepala BI Aceh Z. Arifin Lubis Harap Jurnalis Kritis Beri Informasi
Penulis
Rubrik

Sabang | Puluhan jurnalis Aceh mengikuti Edukasi Ekonomi dan Keuangan Syariah bersama Bank Indonesia Provinsi Aceh. Acara itu berlangsung pada satu hotel di Sabang, Aceh,  Selasa, 4 September 2019.

Kepala Bank Indonesia Provinsi Aceh, Z. Arifin Lubis berharap, jurnalis semakin signifikan dan kritis dalam memberikan informasi atau berita yang bagus kepada masyarakat.

"Misal, saat menjelang meugang harga barang di seluruh Aceh naik. Seperti, daging, beras, telur dan lainnya. Padahal yang terjadi di lapangan pasokan barang sangat banyak. Informasi ini, tentu keliru dan masyarakat harus mengetahui," harapnya.

Contoh informasi lain, Aceh memiliki dana Otonomi Khusus (Otsus) terbesar di Indonesia, namun tidak signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Faktanya, Aceh merupakan wilayah termiskin se-Sumatera setelah Bengkulu.

"Harusnya, kalau sudah ada tambahan dana alokasi, semakin besar dapat mendorong ekonomi rakyat Aceh," ungkapnya.

Sebab itu, kegiatan edukasi ini sangat penting untuk menambah wawasan secara berskala bagi wartawan. "Wartawan dituntut serba bisa, baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sehinggga publik tahu informasi yang sebenarnya," jelas Zainal.

Disisi lain, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Prof. Nazaruddin A. Wahid, MA, memaparkan materinya tentang Qanun Nomor 11 tahun 2018, tentang lembaga keuangan syariah Provinsi Aceh.

Dia mengatakan, landasan filosofi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adanya larangan tegas terhadap praktik riba, yang sesuai dengan Al Quran.

"LKS menjalankan usaha dengan prinsip syariah, transaksi dapat bernilai ibadah di sisi Allah. Selain itu, LKS tidak hanya anti riba, tetapi mengandung keadilan sosial dan kejujuran dalam setiap transaksi bisnisnya. Juga sebagai, fakta bahwa masyarakat Aceh sedang beralih pada nilai syariat Islam dalam transaksi keuangan," ungkapnya.

Wewenang mengenai ruang lingkup sasaran Qanun LKS, mengatur transaksi keuangan bagi masyarakat dalam ruang lingkup Aceh dengan maksud membebaskan masyarakat Aceh dari praktik ribawi.

"Adapun, wewenang kegiatan LKS dan mitra yaitu, mengatur lembaga bank syariah, lembaga keuangan non bank syariah dan lembaga keluangan lainnya. Termasuk mengatur orang Islam dalam aktivitas keuangan, mitra yang terlibat dengan LKS, memastikan transaksi keuangan pada LKS dan individu, pemerintah dan korporat sesuai dengan syariat Islam," kata Guru Besar UIN Ar-Raniry ini.***

Komentar

Loading...