Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Terkait Polemik Draf Qanun Dimungkinkan Punya Dayah Selain Agama Islam

Kepala Badan Dayah Aceh Bustami Usman: Benar, Kami Copypaste dari Dinas Pendidikan Aceh!

Kepala Badan Dayah Aceh Bustami Usman: Benar, Kami Copypaste dari Dinas Pendidikan Aceh!
Portalsatu.com
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Dugaan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pada Badan Dayah Aceh, sepertinya menuai kebenaran. Lihatlah, rancangan draf Qanun Aceh tentang penyelenggara Badan Dayah Aceh, ternyata hanya disalin atau copy paste dari Qanun Pendidikan Aceh.

Pengakuan tak elok itu disampaikan Kepala Badan Dayah Aceh,  Dr Bustami Usman SH SAP Msi. Dia membenarkan jika tim dari Badan Dayah Aceh yang bertugas menyusun draf qanun Aceh tentang penyelenggara Badan Dayah Aceh, telah melakukan copypaste (contoh) qanun tentang penyelenggaraan Dinas Pendidikan Aceh yang telah dilembarqanunkan. Akibatnya, muncul pasal atau kalimat yang menyebutkan adanya Dayah Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, dan Khongfuchu.  ”Karena tim ini banyak anggotanya, mungkin bagian itu tidak dilihat,” jelas Bustami pada media ini, ketika dihubungi melalui telpon, Sabtu, (20/1/18).

Namun, kata Bustami, masyarakat tidak perlu khawatir, sebab proses untuk menjadikan qanun masih sangat panjang. Karena, dalam membahas qanun tersebut DPR Aceh akan memanggil semua unsur melalui sidang. ”Tidak mungkin kita sengaja memasukkan itu, karena ini sangat sensitif. Bagi kita mayoritas beragama Islam,” ujar Bustami.

Padahal, setelah diambil copypaste pada Dinas Pendidikan Aceh, draf tersebut telah dikirim pada Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh untuk dipelajari. Berdasarkan, hasil tersebut draf langsung diberikan pada DPR Aceh untuk masuk Prolega 2018. ”Saya berjanji Senin (22/1), draf ini akan dibahas lagi dengan Unsyiah. Hasilnya nanti akan saya beritahu, saya juga mengucapkan terimasih pada masyarakat atas perhatiannya. Sehingga akan melahirkan qanun yang berkualitas, ” Ucap Bustami penjelasannya.  

Sebelumnya, Draf qanun tentang penyelenggaraan pendidikan dayah masuk Program Legeslasi (Prolega) DPR Aceh tahun 2018. Draf qanun tersebut telah diajukan Pemerintah Aceh melalui Badan Dayah Aceh sejak Juli 2017.

Menariknya, pada bagian ke satu pasal 38 dalam draf qanun itu disebutkan: Pendidikan Dayah Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf b meliputi pendidikan dayah keagamaan, yaitu Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, dan Khongfuchu. ”Kalau ini menjadi qanun, maka petaka bagi kita semua. Maka, saya mempertanyakan maksud Badan Dayah Aceh mengajukan draf seperti ini,” kata Marsyuddin, Ketua Sentral Aktivis Dayah Peduli Rakyat (SADAR), pada media ini, di Banda Aceh, Sabtu (20/1/18).

Marsyuddin memahami, setelah draf qanun tersebut dibahas dan dilembarqanunkan DPR Aceh. Maka, dimungkinkan dayah yang mengajari pendidikan agama Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, dan Khongfuchu, bernaung dibawah Badan Dayah Aceh, selain dayah agama Islam. ”Kalau bukan disengaja tidak mungkin, karena draf ini sudah ada Naskah Akademik (NA), pasti telah dilakukan research  (penelitian) mendalam,” kata Mursyuddin, menduga.

Memang katanya, di Indonesia telah diakui 6 agama secara resmi, termasuk di Aceh. Namun, untuk mengurusi bidang agama tersebut berada dibawah Kanwil Deperteman Agama (Depag) Aceh. Bukan justru dilindungi dan bernaung di bawah Badan Dayah Aceh. Sebab, setahunya, Badan Dayah Aceh yang dilahirkan melalui qanun khusus mengurusi pendidikan dayah, beragama Islam di Aceh.

Itu sebabnya, selain mempertanyakan ihwal draf tersebut, Marsyuddin juga mengecam Kepala Badan Pendidikan Dayah Aceh, Dr Bustami Usman SH SAP Msi, yang tega meluluskan draf qanun tersebut. ”Kami meminta Pak Bustami menjelaskan ini semua. Kalau tidak, kami sudah siap mengepung Kantor Badan Dayah Aceh, dan semua santri di Aceh telah siap menuju ke Banda Aceh. Tinggal tunggu perintah,” tegasnya.

Terlebih sebut Marsyuddin, draf qanun yang diajukan Badan Dayah Aceh, tidak jauh beda dengan lembaran qanun Aceh tentang penyelenggaraan Dinas Pendidikan Aceh. Jika dicocokkan, 99 persen memiliki kemiripan, yang beda hanya dalam qanun Dinas Pendidikan Aceh disebutkan nasional, maka dalam draf qanun Badan Dayah Aceh disebut Aceh. Selanjutnya, bila dalam qanun Dinas Pendidikan Aceh disebutkan sekolah umum, dalam draf qanun Badan Dayah Aceh disebut sekolah dayah. ”Memang sangat mirip. Saya sudah baca semua, dan saya menduga draf ini dicopypaste (contoh), punya Dinas Pendidikan Aceh,” kata Mursyiddin.

Jika, draf tersebut di copypaste sebut Mursyiddin. Lantas apa yang dikerjakan tim pembahas draf tersebut. Sebab, seingatnya tim yang merumuskan draf qanun ini telah dianggarkan dananya tersendiri. ”Makan gaji buta. Itu sebabnya, kami juga meminta DPR Aceh menunda pembahasan draf qanun tersebut, sampai mendapatkan penjelasan dari Badan Dayah Aceh.” Harap Mursyuddin.***  

 

Komentar

Loading...