Dibalik Penolakan Tes Kesehatan Kepala Daerah

Kenapa Rekam Medis Tidak Diserahkan Pada Bakal Calon? (Selesai)

Kenapa Rekam Medis Tidak Diserahkan Pada Bakal Calon? (Selesai)
analisadaily.com
Kesimpulan penilaian kesehatan dikelompokkan dalam dua kategori yaitu, jika pada bakal calon tidak ditemukan disabilitas, maka dia dinyatakan memenuhi syarat secara kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah. Sebaliknya, jika pada bakal calon ditemukan salah satu disabilitas, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat secara kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah.

Dan satu hal yang patut dicatat adalah: keterangan hasil penilaian kesehatan merupakan pendapat dari tim penilaian kesehatan yang disampaikan kepada KIP Aceh untuk dijadikan bahan pertimbangan guna mengambil keputusan. Karena itu, surat hasil tes kesehatan yang dikeluarkan Direktur RSUZA Banda Aceh, dr. Fahcrul Jaman dengan hasil: tidak atau memenuhi syarat secara jasmani dan psikologis janggal serta cacat hukum. “Mereka itu statusnya masih bakal calon, karena itu dasar surat tadi hanya sebagai bahan pertimbangan, bukan vonis bersifat final. Maka yang berhak memutuskan memenuhi atau tidak memenuhi syarat adalah KIP Aceh, bukan Direktur RSUZA,” ungkap Teuku Husein Banta, Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Aceh pada media ini, Rabu petang.

Dalam kaitannya dengan rahasia kedokteran, rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan (medical record) menjadi milik tim penilai kesehatan, IDI Aceh, BNN Provinsi Aceh dan Himpsi Aceh serta disimpan di rumah sakit tempat pemeriksaan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik bakal calon. “Kami tidak diberikan dan mendapatkan itu seperti keputusan KIP Aceh. Hanya selembar surat ‘vonis’ dari Direktur RSUZA Banda Aceh,” ungkap Haji Sulaiman Ibrahim, salah satu balon Bupati Aceh Utara. Selanjutnya, keterangan hasil pemeriksaan lengkap dikirimkan kepada KIP Aceh dan menjadi tanggung jawab KIP Aceh.***

Komentar

Loading...