Di Balik Persetujuan Seleksi JPT Pratama Pemerintah Aceh

Kemendagri Tolak Usulan Mutasi Eselon II Kabupaten Aceh Singkil

Kemendagri Tolak Usulan Mutasi Eselon II Kabupaten Aceh Singkil
Surat Kemendagri. (IST)
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Tanggal 28 Agustus 2017, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, khususnya Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Dr. Sumarsono. MDM, menyurati Gubernur Aceh. Surat bersifat segera dengan Nomor: 800/6413/OTDA berisi penjelasan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Surat itu, sekaligus merespon surat Bupati Aceh Singkil, Nomor Peg. 821/921/2017, tanggal 7 Agustus 2017, perihal izin tertulis pergantian pejabat struktural Eselon II.b di lingkup Pemkab Aceh Singkil.

Pada angka 2 surat tadi mengatakan, terhadap usulan mutasi dari Bupati Aceh Singkil dapat dijelaskan bahwa huruf a disebutkan, dalam ketentuan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menegaskan, pejabat pembina kepegawaian dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi (JPT) selama 2 tahun. Terhitung sejak pelantikan pejabat pimpinan tinggi. "Kecuali pimpinan tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan," tulis surat tersebut.

Pada huruf b katanya, berdasarkan data dukungan pelantikan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor Peg.821.2/272/2017, tanggal 13 Juni 2017 tentang pengangkatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atas nama Ahmad Riva' I, SH yang bersangkutan belum sampai 2 tahun dalam jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil.

"Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, terhadap usulan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tidak dapat disetujui," kata Dirjen Otda pada angka 3, Jakarta, 28 Agustus 2017.

Lantas, apa bedanya dengan persetujuan Dirjen Otda untuk seleksi terbuka JPT Pratama Pemerintah Aceh? Sebab, jika Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi acuan aturan dalam melakukan pergantian JPT Pratama, maka usia pejabat eselon II Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) juga belum sampai 2 tahun seperti disyaratkan UU dimaksud. Karena pergantian terakhir SKPA yang dilakukan pada era Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah itu, dilaksanakan pada 10 Maret 2017. Artinya, 10 Maret 2018, usia SKPA tertentu baru satu tahun. Bila alasan 20 SKPA dianggap bermasalah, maka hal itu sudah ada persetujuan Menteri Dalam Negeri nomor 121/1412/SJ, Jakarta, 24 Mei 2017.

Begitupun, media ini belum mendapat penjelasan dari Dirjen Otda Dr. Sumarsono. MDM. Dikonfirmasi via pesan singkat WhatsApp, belum berbalas hingga berita ini diberitakan. Meskipun pesan WhatsApp media ini sudah dibaca.***

Komentar

Loading...