Terkait Pertanggungjawaban APBA 2019

Kemendagri Minta Diputuskan dengan Qanun

Kemendagri Minta Diputuskan dengan Qanun
Surat Kemendagri (Foto: Ist)
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Safaruddin, Jumat (23/10/2020) mengaku. Pihaknya belum menerima materi pertanggungjawaban APBA 2019 dari Pemerintah Aceh.

Padahal sebelumnya, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, telah mengirim surat kepada Gubernur Aceh.

“Sampai hari ini belum, justeru kami terima dari Dirjen Keuangan Daerah. Tembusannya kita dapat langsung dari Dirjen Keuangan,” ungkap Safaruddin.

Karena itulah, dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR Aceh, masalah ini sempat dipertanyakan.

Bahkan jelas Safaruddin, surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri tersebut, sudah dibalas kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah, satu bulan lebih.

“Sudah satu bulan lebih surat Gubernur Aceh dibalas kembali Dirjen Keuangan Daerah. Isinya untuk dibahas kembali bersama DPR Aceh tentang pertanggungjawaban APBA 2019, harus dengan Qanun,” sebut Safaruddin.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Sekretaris Ditjen Drs. Komedi, M. Si telah menyurati Pemerintah Aceh. Surat tanggal 15 September 2020 tersebut, ditujukan kepada Plt. Gubernur Aceh Up Sekretaris Daerah di Banda Aceh.

Isinya perihal rancangan Qanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun anggaran 2019.

Plt Gubernur Aceh dan DPRA, diminta supaya segera mengambil langkah-langkah untuk mempercepat pembahasan guna persetujuan bersama terhadap rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun anggaran 2019.

Ditegaskan, pertanggungajawaban dimaksud sesuai Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, ayat (4) dijelaskan bahwa, sesuai surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Sekretaris Ditjen Drs. Komedi, M. Si, kepala daerah, terkait rancangan Perda, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan lampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa BPK RI, paling lambat enam bulan setelah tahun berakhir.

Kemudian ayat (5), persetujuan bersama rancangan Perda (Qanun) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilakukan paling lambat tujuh bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sementara DPR Aceh telah menutup paripurna pertanggungjawaban APBA tahun anggaran 2019, pada 1 September 2020.

Penutupan tersebut tanpa ada kesepakatan bersama karena Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, setelah paripurna tadi sempat ditunda DPRA, karena Plt. Gubernur Aceh juga tidak hadir.***

Komentar

Loading...