Breaking News

Di Balik Rencana Irwandi Yusuf Laksanakan DOKA

Kemendagri Menolak

Kemendagri Menolak
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Lima hari setelah Gubernur Aceh Irwandi Yusuf melakukan pertemuan dengan Bupati-Wali kota se-Aceh, 20 Maret 2018 lalu. Irwandi Yusuf mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia u.p. Dirjen Bina Keuangan Daerah.

Dalam surat Gubernur Aceh Nomor: 903/10225 sifat segera itu, perihal nya mohon arahan mengenai rencana penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Kabupaten-Kota.

Selembar surat Gubernur Aceh dengan tiga penjelasan ini mengatakan. Guna menjamin efisiensi dan efektifitas pengelalolaan Dana Otonomi Khusus alokasi kabupaten/kota yang telah dialokasikan pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), maka Pemerintah Aceh (kami) merencanakan menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK, PPK Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD kabupaten/kota.

Menjawab surat tersebut, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah membalas surat Irwandi Yusuf melalui surat Nomor: 903/1489/KEUDA, hal penjelasan tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran pada kabupaten-kota, Jakarta, 26 Maret 2018, dengan tegas menyatakan tidak boleh.

Pada poin keempat surat yang ditanda tangan a.n. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Sekretaris Ditjen, Drs. Indra Baskoro, M.Si mengatakan. Berkenaan dengan hal tersebut, rencana penunjukan kuasa pengguna anggaran, PPTK, PPK Pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD kabupaten/kota untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana otonomi khusus yang dialokasikan pada kegiatan kabupaten/kota, tidak diperkenankan karena tidak sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

“Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,” tutup surat tersebut yang ditembuskan krpada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.***

Komentar

Loading...