Breaking News

Dosen Antropologi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh

Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda.

Kelompok Etnonasionalis di Belakang Sejumlah Peristiwa Penembakan Aceh

Kelompok Etnonasionalis di Belakang Sejumlah Peristiwa Penembakan Aceh
Ilustrasi MODUSACEH.CO

Ada tiga insiden penembakan yang terjadi dalam satu malam 28 Oktober 2021. Pertama, dengan menggunakan senjata laras panjang AK47, M16 dan SS1, sekitar 5 orang tak dikenal (OTK) menembaki pos polisi Panton Reu di kawasan Gampong Manggi, Panton Reu, Kabupaten Aceh Barat pada pukul 03.15 WIB. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Kedua, seorang anggota TNI yang bertugas di Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Dantim BAIS tewas tertembak menjelang maghrib.

Ketiga, hanya berselang tiga hari, 31 Oktober terjadi perampokan dengan senjata api laras pendek terjadi di Toko Amanda Jaya, Desa Arul Pinang, Peunaron, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Minggu (31/10/2021) sekitar pukul 21.45 WIB. Uang tunai sebanyak Rp 140 juta digondol oleh pelaku.

Peredaran senjata bekas konflik Aceh adalah penyebab utama serangkaian peristiwa kriminal ini. Uji balistik dan olah TKP dari satuan Inafis sangat dibutuhkan untuk mengetahui akar penyebab peristiwa ini. 

Dari ketiga peristiwa tersebut, hanya penembakan terhadap Dantim Bais Pidie yang merupakan kasus pembunuhan. Meskipun ada pernyataan bahwa peristiwa pembunuhan ini disebut oleh polisi sebagai perampokan biasa, perampokan terhadap intelijen negara harusnya dilihat sebagai sebuah hal khusus.

Ini bukan pembunuhan biasa dengan motif perampokan. Pelaku kenal dengan korban dan sudah merencanakan beberapa hari sebelumnya. Juga penggunaan senjata sangat penting untuk dilihat sebagai faktor utama, mengapa tidak menggunakan parang atau senjata generik lainnya.

Dari mana para pelaku mendapatkan senjata, jaringan pemasoknya, dan bagaimana para pelaku berani menggunakan nya untuk membunuh seorang aparat yang posisinya sangat penting di wilayah tersebut. Pasti para pelaku terkait dengan jaringan kelompok etnonasionalis di Aceh tidak semata mata untuk merampok harta korban.

Janji untuk bertemu juga perlu dilihat apakah terkait dengan tugas korban sebagai komandan intelejen. Tugas utama seorang aparat intelijen adalah menarik semua senjata yang masih disembunyikan dan undeclared weapons lainnya. Bisa jadi peristiwa ini merupakan rencana penyerahan senjata yang gagal.

Abidat atau oleh kalangan ex-napiter sering dipanggil Apadat adalah residivis senjata dan sehari-harinya berdagang peluru disamping jualan cabai. Apadat adalah etnonasionalis Aceh yang merasa terganggu livelihood nya pasca MoU Helsinki.

Baginya ada kehidupan di tengah konflik, dan ia selalu melihat suram terhadap perdamaian. Senjata yang biasa dielus-elusnya di sore hari sambil ngopi di ladangnya yang jauh di Tiro itu masih bisa dimonetisasi dengan cara barter untuk damai.

Namun ternyata nilai komersial senjata laras panjang itu tak sepanjang harapannya untuk memiliki rumah baru layak huni. Maka akhirnya ia urung menyerahkan senjata itu dan merampas uang Rp 35 juta sembari menembak kolonel Abdul Madjid.

Mungkin Apadat kecewa dengan rencana penyerahan senjata yang tidak sesuai kebutuhannya. Senjata itu dulu dibeli sangat mahal dan sudah dua kali di-peusijuk.

Saya melihat persoalan ini sangat terkait dengan situasi keamanan Aceh yang semakin tidak kondusif karena masih banyak nya kelompok kelompok yang ingin merdeka namun tak terakomodasi dalam skema program pemerintah Aceh. 

Kelompok etnonasionalis ini masih banyak di Aceh. Bahkan ada kontestasi dengan kelompok etnonasionalis di Papua dan Maluku Selatan. Aparat keamanan harus mengumpulkan data tentang kelompok-kelompok etnonasionalis yang masih ada di Aceh.

Ada 7 kelompok etnonasionalis yang aktif di Aceh. Berdasarkan hasil penelitian saya dua tahun lalu, saya menyimpulkan bahwa kelompok-kelompok etnonasionalis ini masih menyimpan dendam politik kesumat lama meskipun kondisi sudah beranjak damai.

Perdamaian 2006 berdasarkan MoU Helsinki adalah perdamaian yang semu karena tidak adanya upaya serius penguasa sipil untuk menganggarkan pembangunan rumah dhuafa korban konflik di masa lalu, tidak adanya program-program reintegrasi rehabilitasi pasca konflik dan tidak adanya upaya serius pemerintah Aceh untuk membangun kemandirian energi, pangan dan pendidikan. Maka muncullah kelompok-kelompok etnonasionalis yang masih menyimpan senjata dan mulai menggunakannya dengan semangat lama dalam situasi baru.

Dan aparat keamanan harus mewaspai jaringan mereka di wilayah mana saja berada. Pemerintah kelihatan nya tidak ingin mengaitkan dengan kelompok etnonasionalis karena dianggap akan merusak suasana damai yang sudah mulai tidak kondusif di Aceh.

Pemerintah sekarang takut dengan kelompok kelompok sipil demokratik yang sangat dominan di Indonesia sekarang. Militer sudah berada di bawah hegemoni sipil yang tidak capable. Demokrasi telah lama merusak perdamaian dan adat di Aceh saat partai-partai politik (termasuk parlok) muncul di Aceh 2006.

Gubernur, anggota parlemen, dan bupati yang terpilih dalam pemilu dengan biaya yang miliaran rupiah hanya menjadi koruptor-koruptor. Semua itu diusulkan oleh partai politik dalam sistem demokrasi pasca damai yang kini hanya menghasilkan kekacauan.

Seharusnya Aceh dulu dalam perjanjian Helsinki 2005 mengajukan sistem nomokrasi (tanpa partai politik). Namun apa boleh buat, para negosiator Aceh hanya tahu demokrasi dan tak pernah membaca tentang sistem nomokrasi. Jika dulu Aceh memilih sistem nomokrasi, maka konflik bersenjata tak akan tertransformasikan ke konflik pemilihan.

Para negosiator Aceh hanya mengubah bullet (peluru) ke ballot (kotak suara pemilu), seharusnya mereka tegas menentang demokrasi dan memakai sistem nomokrasi yang sudah menjadi adat dan syariat yang sudah mentradisi sejak lama di Aceh. 

Kini, dalam situasi damai yang semu ini, para mantan kombatan dan pejuang mulai terpinggirkan atau dijebak oleh sistem akuntansi kolonial sehingga mereka terjeblos ke penjara atau terhempas ke kebun-kebun cabai di kampung klek-klok.

Akhirnya partai nasional memegang kendali pemerintahan Aceh dan mulai secara sistematik dan massif menghapus program-program rumah dhuafa dan menggantinya dengan program mobil innova untuk mereka berdinas sambil mengorupsi uang darah syuhada Aceh.

Korupsi di berbagai lini di tubuh pemerintahan sipil Aceh telah menyebabkan terabaikannya pemeliharaan perdamaian melalui program-program rumah dhuafa, bahkan usulan untuk memulangkan meriam lada sicupak dari Amheerst, Belanda, tidak sempat terlaksanakan di tengah-tengah kesibukan pemda melaksanakan pesta pora korupsi.

Banyak kelompok etnonasionalis yang kecewa atas semua proses pembangunan yang tidak melibatkan mereka. Akhirnya mereka hanya menanam cabai--atau di sela-sela itu ada sejumput ganja ikut tertanam sebagai tanaman tumpang sari--sambil menikmati kopi pahit dan mengelus-elus bedil laras panjang yang belum diserahkan ke Ibu Pertiwi sebagai lambang ketundukan.

Ibu Pertiwi harus memanggil mereka untuk menyimpan senjata-senjata itu agar tak menjadi mainan lethal toy dan menggantinya dengan "permen" sebagai hiburan bagi anak-anak negeri yang telah terlalu lama hidup dalam perang.***

Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi!
Rubrik

Komentar

Loading...