Dibalik Keppres Pemberhentian Irwandi Yusuf

Kegaduhan dan Kepanikan Dahlan di Pentas "One Man Show"

Kegaduhan dan Kepanikan Dahlan di Pentas "One Man Show"
Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin (Foto: Dok.MODUSACEH.CO)

Pemberhentian Irwandi Yusuf dan pengangkatan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh, sebenarnya hal biasa. Namun, menjadi  luar biasa ketika Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin mensikapinya dengan “panik”. Buah dari sikap "one man show" selama ini?

MODUSACEH.CO I Membuat kegaduhan! Itu dua kata bercabang yang keluar dari mulut Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin, mensikapi desas desus soal Surat Keputusan (SK) Presiden RI Joko Widodo, yang memberhentikan Irwandi Yusuf dari kursi Gubernur Aceh.

Selanjutnya, mengangkat Plt. Gubernur Aceh (sebelumnya Wagub Aceh) sebagai Gubernur Aceh definitif, mengantikan Irwandi yang terjerat kasus korupsi dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap (incrah) dari Mahkamah Agung (MA).

Dahlan Jamaluddin menilai, kabar tersebut hanya sebatas isu, yang sengaja dimainkan pihak-pihak tertentu untuk membuat gaduh.

Padahal, menurut Dahlan, sesuai regulasi, pengangkatan Gubernur Aceh definitif harus berdasarkan usulan DPRA kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Seperti diwartakan Serambinews.com, Kamis, 15 Oktober 2020. Dahlan berpendapat, harusnya yang paling penting dipikirkan eksekutif saat ini adalah, bagaimana menekan laju kasus, meningkatkan angka kesembuhan, dan mengurangi jumlah warga yang meninggal akibat terinfeksi virus Corona (Covid-19).

“Apa skema dan action yang sudah dilakukan Pemerintah Aceh? Kemana angka 2,5 triliun rupiah dana refocusing APBA 2020? Apa yang kurang dalam konteks penanganan kesehatan? Apa yang bermasalah dalam konteks sosial dan ekonomi? Seharusnya isu-isu seperti itu yang perlu dipertimbangkan,” ungkap Dahlan.

Masih kata Dahlan, bila SK pemberhentian Gubernur Aceh sudah turun, maka langkah lanjutan adalah, DPRA akan membawanya dalam rapat untuk mengusulkan pejabat definitif. Ini sesuai Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Ungkap Dahlan, pada Bab VII Bagian Kedua UUPA diatur tentang Tugas dan Wewenang DPRA dan DPRK.

Pasal 23 ayat (1) huruf (d) misalnya, DPRA mempunyai tugas dan wewenang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Menurut Dahlan, isu tersebut sengaja diembuskan di tengah masa penanganan pandemi.

Di sisi lain, tambahnya, DPRA secara kelembagaan juga sedang fokus pada agenda penyampaian hak interpelasi dan kini berlanjut pada penyampaian hak menyatakan pendapat terhadap Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT.

“Masalah ini sedang berproses di DPRA. Saat ini, sudah puluhan anggota DPRA menandatangani persetujuan hak menyatakan pendapat terhadap Plt Gubernur Aceh. Hampir dari semua fraksi, tapi belum dilaporkan kepada kami. Jika sudah disampaikan para inisator, baru kita tindak lanjuti,” ungkap Dahlan.

Sesuai regulasi, tambah Dahlan Jamaluddin, hak menyatakan pendapat bisa diajukan jika ditandatangani minimal 20 anggota dewan. Sebutnya, para insiator akan menyampaikan kepada pimpinan DPRA sebelum dibawa ke rapat badan musyawarah untuk diambil sikap dalam paripurna.

Nah, apa yang disebut dan uraikan Dahlan tentu tak ada yang keliru. Tapi, memunculkan berbagai pertanyaan berikutnya. Misal, benarkah Dahlan tak tahu adanya surat Presiden melalui Mendagri, terkait pemberhentian Irwandi dan pengangkatan Nova Iriansyah?

Jika benar, mengapa Dahlan tidak membawanya dalam rapat Bamus atau fraksi di DPRA. Termasuk membahasnya pada tataran pimpinan partai politik anggota Koalisi Aceh Bermartabat atau KAB?

Inilah yang dipertanyakan dan persoalankan Dalimi, Wakil Pimpinan DPRA.

"Ya, seperti penjelasan saya sebelumnya pada media pers. Saya sudah melihatnya secara langsung di ruangan Wakil Ketua III. Kebetulan pada saat itu saya ikut menghadiri rapat dengan Tim TAPA di ruangan Safaruddin, karena beliau Nota Dinas (ND). Dan langsung saya foto Keppres tersebut," ungkap Dalimi, saat dikonfirmasi media ini, Kamis sore di Banda Aceh.

Menurut Dalimi, Sekretariat Negara melalui Deputi bidang Administrasi Aparatur Kemensesneg, Setya Utama  telah menyampaikan salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres),  Nomor: B -175 /Kemenseneg/D-3 /AN. 00.001/07/2020, tanggal 20 Juli 2020.

20201015-dalimi

Wakil Ketua I DPR Aceh Dalimi (Foto: Dok.MODUSACEH.CO)

Isinya tentang penetapan atau pengesahan pemberhentian Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh masa jabatan tahun 2017-2022 dan penunjukan Nova Iriansyah, wakil Gubernur Aceh Plt Gubernur sebagai Pelaksanaan tugas  (Plt) Gubernur Aceh. 

“Seharusnya surat tersebut sudah bisa menjadi dasar bagi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), untuk segera memproses penetapan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh defenitif untuk sisa masa jabatan 2017-2020,” ungkap Dalimi. 

Namun sebut dia sudah lebih dua bulan berlalu sejak surat itu dikirim pada tanggal 20 Juli 2020 lalu, DPR Aceh seperti belum bereaksi terhadap surat tersebut. 

"Itu yang sama pertanyakan, kenapa Ketua DPRA belum pernah mengajak saya dan juga mungkin kawan-kawan pimpinan lainnya untuk mengagendakan jadwal rapat Badan Musyawarah (Banmus) terhadap hal ini," gugat Dalimi.

Menurut Dalimi, secara pribadi dirinya berpendapat bahwa pengesahan dan penetapan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh defenitif harus segera dilakukan.

Alasannya, pengesahan dan pengangkatan tersebut sesuai dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Apabila dalam UUPA tidak diatur secara detail terhadap hal pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur menjadi Gubernur. Maka kata Dalimi, legislatif bisa berpedoman atau merujuk ke Pasal 173 UU No.10 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor: 1 Tahun 2014, tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota menjadi undang-undang.

"Harus segera dilakukan penetapan pengangkatan Wakil Gubernur menjadi Gubernur sesuai dengan Pasal 54 UUPA, dan harus ditindaklanjuti sesuai dengan Pasal 173 UU No. 10 Tahun 2016," kritik Dalimi.

Penjelasan mendetail justeru disampaikan Wakil Ketua III DPR Aceh Safaruddin. Diakuinya ada menerima Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres), tentang pemberhentian Irwandi Yusuf dari Gubernur Aceh periode 2017-2022.

“Ya, surat itu saya terima Agustus 2020 dan diserahkan kepada Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin. Namun, karena tanggal surat akhir Juli 2020, saya kira tidak dapat diproses lagi oleh DPRA. Karena surat tersebut sudah melewati waktu yang ditentukan Kementerian Dalam Negeri,” jelas Safaruddin.

Sebab, dalam Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016, pasal 173 dijelaskan. Surat Keppres pemberhentian Irwandi Yusuf diserahkan kepada DPRA dan diberikan waktu selama 10 hari untuk memproses melalui rapat paripurna dan memberikan usulan untuk mendefinitifkan Wakil Gubernur menjadi Gubernur Aceh.

"Keppresnya memang bulan Agustus 2020 diberikan kepada DPRA, Keppres sudah diteruskan ke Pimpinan DPRA, jika Keppres tidak dibahas dalam waktu 10 hari maka kewenangan tidak ada lagi di DPRA untuk memprosesnya," sebut Safaruddin.

20201015-safar

Wakil Ketua III DPR Aceh Safaruddin (Foto: Ist)

Karena itu ucap Safaruddin, DPR Aceh saat ini dalam  posisi menunggu regulasi berikutnya. “Ya, kita tunggu langkah dan kebijakan berikutnya,” jelas politisi Partai Gerindra ini.

Selain itu, menurut Safar, begitu dia akrab disapa. DPR Aceh saat ini hanya menunggu Keppres dari Presiden.

"Berdasarkan informasi Mendagri tidak perlu diproses lagi, karena pengangkatan Nova Iriansyah hanya menunggu Keppres sebagai Gubernur definitif," ucap Safaruddin.

Itu sebabnya, dari penjelasan Dalimi dan Safaruddin jelaslah sudah. Sebenarnya, tak ada kegaduhan seperti diucapkan Dahlan Jamaluddin, andai politisi Partai Aceh (PA) ini, tidak menyimpan surat tadi dalam laci kerjanya.

Kedua, andai Dahlan membangun komunikasi antra fraksi, terkait surat tadi, tentu tak sampai membuatnya panik seperti saat ini.

Ketiga, “serangan balik” Dahlan bahwa, muncul SK Presiden terkait pemberhentian Irwandi Yusuf dan pengangkatan Nova Iriansyah, yang kemudian dikaitkan dengan soal penangganan Covid-19 oleh Pemerintah Aceh, justeru semakin memberi isyarat bahwa dia ingin mengalihkan isu alias mencari kambing hitam baru.

Padahal kalau mau jujur, anggota DPR Aceh khususnya dari Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) justeru berbisik bahwa Dahlan sedang asyik memainkan “dagelan politik” di Pentas "One Man Show". Karena alasan tidak etis, anggota DPR Aceh itu minta namanya tidak ditulis.

“Kami sudah sarankan jauh hari, apa pun itu, harus dikomunikasi ke bawah. Setidaknya pada tingkat ketua fraksi. Bukan dia pendam sendiri,” ungkap seorang anggota DPR Aceh dari KAB.

Nah, pengakuan ini semakin mensahihkan pengakuan Dalimi bahwa Dahlan Jamaluddin, belum pernah mengajak  dirinya dan wakil pimpinan lainnya untuk mengagendakan jadwal rapat Badan Musyawarah (Banmus) terhadap hal ini," gugat Dalimi.***

Komentar

Loading...