Kedubes Inggris Nilai, Hukum Cambuk Melanggar HAM

Kedubes Inggris Nilai, Hukum Cambuk Melanggar HAM
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris di Jakarta, diwakili Political Officer UK Embassy, Ramon Sevilla menilai. Pelaksanaan hukum cambuk di Aceh melanggar Hak Asasi manusia (HAM). Penilaian ini sejalan dengan pemberitaan media pers lokal, nasional dan internasional. Itu sebab, pihaknya datang ke Aceh dan ingin mengetahui secara lebih mendalam tentang proses hukum cambuk tersebut.

“Aceh menerapkan hukum yang melanggar aturan Hak Asasi Manusia. Itulah mengapa kami datang untuk mengetahui langsung prosesnya,” jelas Ramon saat bertemu Komisi I DPR Aceh di ruang rapat Badan Anggaran DPRA, Jalan Tgk. Daud Beureueh, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Selasa, 22 Januari 2019.

Katanya, menurut pemberitaan di Inggris dan juga di Jakarta. Qanun cambuk yang terjadi di Aceh merupakan suatu ancaman terhadap Hak Asasi Manusia yang luar biasa.

Begitupun, saat ditanya wartawan dari sisi apa dia menilai Aceh sebagai daerah pelanggaran HAM, sesuai dengan qanun cambuk? Ramon mengaku, itu bukan ranah dia untuk menjawab. Dirinya hanya diperintahkan untuk melakukan kunjungan ke Aceh.

“Itu bukan ranah saya. Saya hanya ditugaskan untuk mencari informasi yang sebenarnya tentang pemberitaan yang selama ini terjadi,” ungkapnya.

Ramon mengatakan, pihaknya akan meneliti lebih lanjut terhadap Qanun Aceh tentang hukum cambuk. “Kami akan melakukan penelitian lagi, apakah ini masuk pelanggaran HAM atau tidak. Apakah ini menyangkut kekhususan suatu daerah atau suatu kearifan daerah,” jelasnya.

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Azhari Cage sempat membantah pemberitaan tersebut. Menurutnya, mengenai hukum cambuk, sudah disepakati dalam undang-undang. Pembahasannya, melibatkan sejumlah pihak di Aceh hingga Jakarta. Mulai dari akademisi, aktivis HAM di Aceh dan Jakarta, kementerian terkait hingga Presiden RI.

“Ketika perjanjian damai MoU Helsinki terwujud, maka  masalah hukum syariat Islam telah dibahas. Saat itu melibatkan pihak Jakarta, terutama Presiden Susilo Bambang Yodhoyono (SBY) masa itu,” kata Azhari.

Menurut Azhari, Aceh adalah daerah yang diberikan hak khusus dan istimewa dalam menetapkan hukum syariat Islam. “Kalau Yogyakarta bersifat istimewa, Papua bersifat khusus. Sedangkan Aceh daerah khusus dan istimewa,” tegasnya.

Dia juga mengatakan, selama ini masyarakat Aceh tidak mempermasalahkan hukum syariat yang ditegakkan di daerahnya. Malahan, ada sebagian dari warga non muslim yang tinggal di Aceh, jika kedapatan melakukan pelanggaran syariat, mereka lebih memilih untuk meyelesaikannya dengan hukum syariat Islam (cambuk).

“Ada warga beragama kristen di Aceh, saat kedapatan melakukan pelanggaran mereka memilih dicambuk dari pada harus memilih hukuman dalam sel penjara,” tegasnya.

Sebab itu, Azhari meminta pihak Kedubes Inggris untuk menyampaikan pemberitaan dan informasi tersebut kepada sejumlah Kedutaan Besar negara sahabat di Jakarta, termasuk Inggris bahwa informasi tadi tidak benar.***

Komentar

Loading...