Kasus Proyek Jalan Muara Situlen-Gelombang Masuk Kejati Aceh, Empat Tersangka Bermalam di "Hotel Prodeo" Kahju

Kasus Proyek Jalan Muara Situlen-Gelombang Masuk Kejati Aceh, Empat Tersangka Bermalam di "Hotel Prodeo" Kahju
Temu pers di Kejati Aceh (Foto: Firdaus Hasan)

Banda Aceh | Pelan tapi pasti, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh, akhirnya memenuhi harapan penegakkan hukum rakyat Aceh umumnya dan Aceh Tenggara khususnya.

Ini sejalan dengan berbagai dugaan adanya penyimpangan (korupsi)  proyek pekerjaan Jalan Muara Situlen-Gelombang di Kabupaten Aceh Tenggara, yang dananya Rp 11,6 miliar dari anggaran Otonomi Khusus (Otsus) kabupaten setempat tahun 2018 lalu.

Hasilnya, tim penyidik Kejati Aceh menahan empat tersangka yaitu J (60) pensiunan PNS Dinas PUPR Provinsi Aceh sebagai KPA. SA (43) sebagai PPTK, KN (41) Direktur Utama CV. Beru Dinam dan KI (29), Direktur Utama PT. Pemuda Aceh Kontruksi.

“Harusnya ada lima tersangka karena satu tersangka lagi sudah meninggal dunia maka kasus hukumnya gugur,” jelas Kajati Aceh Muhammad Yusuf, Senin, 15 Maret 2021 di Banda Aceh.

Pada temu pers itu, Muhammad Yusuf juga menyebut. Pihaknya telah melakukan penyidikan pada Kegiatan Peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang Cs Aceh Tenggara. Hasil ditemukan pengerjaan proyek tidak sesuai spesifikasi yang dimenangkan PT. Pemuda Aceh Konstruksi dengan nilai penawaran Rp.11,6 miliar.

Selanjutnya ada Addendum Kontrak Nomor: 12.1-AC/UPTD-V/PUPR/APBA/2018, tanggal 19 Oktober 2018, dengan item pekerjaan yang mengalami perubahan sama dengan penambahan pekerjaan yaitu Rp.4,4 miliar lebih.

Perubahan kontrak tersebut telah melebihi 10 persen dari keseluruhan pekerjaan utama yaitu 41,61 persen.

Setelah dilakukan rekayasa lapangan, maka jumlah total harga pekerjaan masing-masing terjadi perubahan yaitu; untuk kegiatan peningkatan jalan Muara Situlen-Gelombang jumlah total harga pekerjaan awalnya Rp10 miliar, berubah atau berkurang Rp2,1 miliar lebih.

Lalu untuk kegiatan peningkatan jalan Kuta Batu-Kuta Cingkam II jumlah total harga pekerjaan awalnya Rp1,6 miliar lebih berubah atau meningkat menjadi Rp9,5 miliar lebih, ungkap Muhammad Yusuf.

Dia menambahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan ahli teknis, ditemukan jumlah total harga berdasarkan hasil perhitungan volume terpasang serta mutu yang sesuai persyaratan kontrak dan spesifikasi umum Bina Marga sebesar Rp6,3 miliar lebih dari nilai kontrak Rp11,6 miliar. “Mengenai kerugian keuangan Negara kita masih menunggu perhitungan dari auditor BPKP Perwakilan Aceh,” sebut Muhammad Yusuf.

Lebih lanjut Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh itu mengatakan, keempat tersangka dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan)  Kahju, Aceh Besar selama 20 hari kedepan. Terhitung sejak hari ini.

“Perbuata tersangka diancam dengan ketentuan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Subsidair Pasal 3 Jo.Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” tegas Muhammad Yusuf.

20210315-situlen3

Tersangka dibawa ke "Hotel Prodeo" Rutan Kahju, Aceh Besar (Foto: Ist)

Sementara itu Aspidsus R Raharjo Yusuf mengatakan. Tidak menutup kemungkin dalam kasus ini akan ada penambahan tersangka baru,sepanjang ditemukan fakta-fakta terkait calon tersangka baru.

"Kami tidak membatasi empat atau lima, yang kami lakukan penahanan sampai saat ini perintah Kajati kepada kami  jelas, siapa pun yang terlibat dalam kasus ini akan kami kejar kemana pun, sepanjang sampai terpeunuhi semua alat bukti,” sebut dia.

Mengenai penahanan tersangka, itu ada alasan subyektif atau terletak pada tim penyidik. Sementara alasan obejekti agar tersangka tidak melarikan diri dan mehilangkan alat bukti.***

Komentar

Loading...