Terkait Dugaan Pembangunan Jaringan Air Bersih di Pulau Breuh Bermasalah

Kasi Penkum dan Humas Kejati Aceh: Betul, Statusnya Masih Penyelidikan

Kasi Penkum dan Humas Kejati Aceh: Betul, Statusnya Masih Penyelidikan
Sayed Fadhil, Fajri dan Harri (Dok.MODUSACEH.CO)

Banda Aceh | Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh Munawal Hadi, membenarkan pihaknya sudah melayangkan surat panggilan kepada sejumlah pejabat dan mantan Kepala BPKS Sabang.

“Benar, mereka kita minta keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan pembangunan jaringan air bersih di Pulo Breuh,” kata Munawal yang dikonfirmasi media ini, Selasa siang di Banda Aceh.

Kata Munawal, itu sebabnya kasus ini masih berstatus penyelidikan. Dan, tidak tertutup kemungkinan akan ditingkatkan pada  tahap penyidikan.

“Untuk sementara hanya enam 6 orang dulu yang kita panggil untuk dimintai keterangannya. Bukan tak mungkin, ada nama lain,” ungkap dia.

Mencuatnya kasus ini tak lepas dari dugaan bahwa, pembangunan jaringan air bersih di Pulau Breuh, Kabupaten Aceh Besar, tahun anggaran 2017 dan 2018 lalu sarat bermasalah.

20200915-munawal

Kasi Penkum dan Humas Kejati Aceh (Foto: Dok.MODUSACEH.CO)

Itu sebabnya, penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh kabarnya mulai memanggil dan meminta keterangan dari sejumlah pejabat dan mantan Kepala BPKS.

Sumber di jajaran BPKS Sabang mengungkap. Selain mantan Kepala BPKS Sayed Fadhil juga tersebut nama Fajri (mantan Plt Kepala BPKS) Sabang.

Selain itu, ada nama Yudi Saputra (PPK tahun anggaran 2018), T.Harri Kurniansyah (PPK perencanaan dan pembebasan lahan), Makimuddin Asmar (PPK Pulo Aceh tahun anggaran 2017) serta Zaldi (KPA tahun anggaran 2018).

Jaringan pipa air bersih Lapeng Lampuyang terbakar karena tidak ditanam dan masuk dalam area kebun milik warga.

Kata dia, masuknya laporan tadi pada aparat penegak hukum, diduga karena adanya laporan masyarakat Sabang dan Pulau Aceh.

Data yang diperoleh media ini menyebut, pemanggilan itu berdasarkan surat Kejati Aceh, Nomor: 2968/LI5/Fd.I/09/2010, tanggal 10 September 2020 yang ditujukan kepada Kepala BPKS.

Isinya menyebut, sehubungan dengan penyelidikan dugaan penyimpangan anggaran pembangunan jaringan air bersih di Pulau Breuh, BPKS Sabang, tahun anggaran 2017-2018.

Surat ini ditanda tangani Asisten Tindak Pidana Khusus, Kejati Aceh, R.Raharjo Yusuf Wibisono.

“Kalau tidak salah, mereka diminta datang dan dimintai keterangan di Gedung Kejati Aceh tanggal, 18 September 2020 mendatang,” ungkap seorang staf BPKS di Sabang.

Nah, data yang dimiliki media menyebutkan. Proyek pembangunan jaringan air bersih di Pulo Breuh telah dimulai tahun anggaran 2017 dan dilanjutkan tahun anggaran 2018 dengan alokasi anggaran Rp6 miliar. Dan untuk biaya pengawasan (2018), Rp190 juta.

Proyek ini (2018) dikerjakan PT. Lubuk Indah dibawah pengawasan Yudi Saputra (PPK tahun 2018). Dan tahun 2019, juga dilanjutkan pembangunannya.***

Komentar

Loading...