Breaking News

Proses Tender Gedung Oncologi RSUZA

Kasi Penkum dan Humas Kejati Aceh: Benar, Kami Telah Memanggil Kepala ULP Sayid Azhari

Kasi Penkum dan Humas Kejati Aceh: Benar, Kami Telah Memanggil Kepala ULP Sayid Azhari
Munawal Hadi, Kepala Seksi Penerangan Umum dan Humas Kejati Aceh (Foto: antara)

Banda Aceh | Proses lelang atau tender Gedung Oncologi Rumah Sakit Umum dr. Zainal Abidin (RSUZA) Banda Aceh, sepertinya akan berbuntut panjang. Bayangkan, setelah sempat redam dan “menghilang” karena berita wabah virus Corona (Covid-19) yang melanda dunia, Indonesia dan Aceh. Eeeh, kini mencuat kembali.

Ini sejalan dengan pemanggilan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Aceh, Sayid Azhari oleh penyidik dari Kejaksaan Tinggi Aceh untuk dimintai keterangan.

“Betul, Pak Sayed Azhari sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. Dia dipanggil karena telah menandatangani surat dan menugaskan anggota pokja untuk melakukan lelang online pembangunan gedung Oncology Centre di RSUZA,” ungkap Munawal Hadi, Kepala Seksi Penerangan Umum dan Humas Kejati Aceh, saat dikonfirmasi media ini, Kamis petang di Banda Aceh.

Selebihnya, Munawal Hadi tak bisa memberi keterangan lanjutan, karena proses sedang berjalan. “Nanti, setelah semua proses selesai, kami akan sampaikan kepada kawan-kawan media pers. Jadi, tunggu saja,” ujarnya.

Sejak akhir 2019, pembangunan Gedung Oncology Rumah sakit Umum Zainoel Abidin, Banda Aceh sudah disorot publik. Hal ini dikarenakan adanya gugatan dari sanggah banding yang diajukan oleh PT. MAM Energindo kepada RSUZA.

Informasi yang berhasil dihimpun media inidari berbagai sumber menyebutkan. Direktur RSUZA disebut-sebut telah melakukan pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) kepada PT. APG – PT. AS KSO yang diterima melalui Rekening KSO APG-AS No. 158.000.4824496 pada Bank Mandiri Kantor Pusat Banda Aceh.

Pembayaran itu dilakukan, Senin, 30 Desember 2019 dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00407/SPM-BL/1.01.02.02/2019 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00400698/LS-BL/2019 dengan nilai Rp13.5 miliar.

Nah, pembayaran uang muka tersebut berdasarkan diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Perikatan kerja dengan PT. APG – PT. AS KSO, berupa penandatanganan kontrak (surat perjanjian), Nomor: 027/12079/02.A/2019, Senin, 30 Desember 2019, dengan nilai kontrak Rp219.6 miliar lebih. Padahal, tahapan tender masih belum selesai atau  masih dalam tahapan sanggahan banding.

20200319-mukhlis-mukhtar

Mukhlis Mukhtar SH, kuasa hukum PT. MAM (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)

Mukhlis Mukhtar, kuasa hukum PT. MAM, salah satu peserta lelang mengatakan. Sanggah banding yang diajukan PT. MAM Energindo, mengungkapkan adanya kesalahan dalam melakukan evaluasi dan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen tender.

Itu sebabnya, dia mencurigai adanya persekongkolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat.

Dia menduga, Pokja pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK dan pejabat berwenang lainnya,  telah melakukan penyalahgunaan wewenang atau melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 7 Tahun 2019.

“Sanggah Banding dengan menempatkan uang jaminan senilai Rp2,37 miliar telah dilayangkan kepada Azharuddin, selaku Pengguna Anggaran (PA) RSUD dr. Zainoel Abidin,” ungkap Mukhlis Mukhtar pada media ini, Kamis petang di Banda Aceh.

Mukhlis menilai integritas dan professionalitas Pengguna Anggaran dan POKJA sangat diragukan, sehingga berdampak pada proses tender yang telah dilaksanakan cacat demi hukum. Menurutnya juga telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang berlaku oleh PA dan POKJA.

“Kami menduga telah terjadi rekayasa (konspirasi) antara PA dan Pokja, yang mengabaikan peserta tender lainnya,” ucap Mukhlis.

Lalu, apa kata Direktur RSUZA Banda Aceh Azharuddin? Kepada aceHTrend, Senin, 17 Maret 2020 dia mengaku. Pihaknya, sebelum menjawab sanggah banding, tanggal 19 Januari 2020, bersama Inspektorat Aceh, Biro Pemerintahan Aceh, ULP dan Pokja berangkat ke Jakarta. Tujuannya, meminta pendapat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai penentu berlanjut atau dihentikan tender tadi.

Hasilnya, setelah dilihat dan ditelaah LKPP, mereka mengatakan pihak Pemerintah Aceh keliru memutuskan terlalu cepat, padahal proses masa sanggah banding belum selesai.

“Harusnya masih ada waktu satu sampai tujuh hari, tapi kami putuskan di hari pertama karena memang besoknya tahun 2020. Kalau kami tunggu sampai hari ketujuh, kami tidak bisa membayar uang muka menggunakan anggaran 2019 karena masa anggarannya sudah tutup,” jelas Direktur RSUZA.

Hasil sebut Azharuddin, LKPP memutuskan bahwa kontrak awal dibatalkan, uang muka dikembalikan dan pihaknya hanya membuat kontrak baru dengan perusahaan yang sudah terpilih sebelumnya, tanpa harus melakukan tender ulang.

Ia juga menjelaskan, saat tender berlangsung, PT MAM Energindo hanya mendapat nilai 4 dan jauh sekali dengan nilai batas lulus yakni 18 poin. “Kalau dilihat dari segi pengalaman dan modal, memang PT Adhi Persada Gedung (APG) memang lebih kuat. Mereka juga BUMN,” ungkapnya.***

Komentar

Loading...