Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Karena Dianggap Mahal, GeMPAR Minta Bupati Cabut Perbup Tarif Air PDAM

Karena Dianggap Mahal, GeMPAR Minta Bupati Cabut Perbup Tarif Air PDAM

Aceh Timur | Ketua LSM Gerakan Masyarakat Partisipatif (GeMPAR) Aceh Auzir Fahlevi meminta Bupati Aceh Timur Hasballah HM Thaib agar segera mencabut Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2018, tentang Pemberlakuan Tarif Air PDAM Tirta Peusada Aceh Timur.

Alasannya, Perbup tersebut menurut Auzir telah menetapkan besaran tarif air PDAM yang sangat mencekik leher sebagian besar masyarakat Aceh Timur. Berdasarkan Surat Edaran Direktur PDAM Aceh Timur Tertanggal 3 Januari Tahun 2018 Nomor 10/IV/17/1/2018. Besaran tarif air per meter kubiknya untuk rumah tangga sesuai kategorinya Rp 3.600,- dan Rp 4.450. Sedangkan untuk biaya administrasinya (beban) ditetapkan biaya Rp 8.500.

"Nah dalam aturan baru yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Aceh Timur, tanggal 20 Desember 2018 Nomor 92 Tahun 2018 itu, biaya tarif air untuk rumah tangga sangat bervariasi dan meningkat tajam. Tarif golongan 1 ditetapkan Rp 4.340, dengan rincian hitungannya dari pemakaian 6 hingga 10 meter kubik, sedangkan hitungan diatas 10 meter kubik menjadi Rp 6.325, kemudian untuk rumah tangga golongan II ditetapkan Rp 5.200 dan Rp 7.500 untuk pemakaian diatas 10 meter kubik," sebut Auzir dalam dalam rilis yang diterima MODUSACEH.CO.

Tambahnya, untuk rumah tangga golongan III ditetapkan tarif Rp 6.000, dan untuk pemakaian diatas 10 meter kubik ditetapkan biaya Rp 8.800, dan untuk rumah tangga golongan IV ditetapkan biaya Rp 6.900. Untuk pemakaian diatas 10 meter kubik Rp 10.100, sedangkan biaya administrasi (beban tetap) untuk rumah tangga Gol 1 Rp 31.700,Gol II Rp 38.400, Gol III Rp. 44.300, dan Gol IV Rp 50.700 per bulannya.

"Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2018 itu mesti dicabut karena menimbulkan beban ekonomi yang sangat tinggi bagi masyarakat Aceh Timur. Seharusnya disesuaikan dengan keadaan ekonomi masyarakat yang saat ini berada pada kondisi morat marit, sampai saat ini pun kursi Direktur PDAM Tirta Peusada Aceh Timur masih kosong alias belum ditetapkan Bupati Aceh Timur," ujarnya.

Masih menurut Auzir, jika merujuk kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016, tentang perhitungan dan besaran tarif air minum, maka peraturan Bupati Aceh Timur itu sama sekali bertentangan, karena dalam Pasal 3 Permendagri itu disebutkan, penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi, serta tidak melampaui 4% (empat persen) dari pendapatan masyarakat pelanggan.

Sedangkan penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberlakukan tarif setinggi-tingginya sama dengan tarif rendah. Lalu, pada pasal 25 juga disebutkan, kepala daerah dalam hal ini bupati menetapkan tarif air minum paling lambat bulan November setiap tahunnya, bukan bulan Desember. Penetapan tarif air minum juga disampaikan kepada menteri bahkan sebelum ditetapkan, harus  disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat, sebutnya.

"Jadi seorang Bupati itu tidak boleh sembarangan dalam mengeluarkan peraturan karena manajemen BUMD seperti PDAM ini punya Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas jadi tidak serta dapat diambil alih Bupati. Mekanisme penetapan tarif air minum itu sudah sangat jelas dijabarkan di dalam pasal 22 sampai dengan 28, Permendagri Nomor 71 Tahun 2016," tegas Auzir Fahlevi, Sabtu (23/2/2019).***

Komentar

Loading...