Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Terkait Bukti Pisik Surat Pembatalan Qanun Bendera Aceh

Kapuspen Mendagri Memilih “Tutup Mulut”

Kapuspen Mendagri Memilih “Tutup Mulut”
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mendagri Bahtiar (Foto: Ist)
Rubrik

Azhari Cage terus menelusuri keabsahan surat Mendagri RI, tentang pembatalan Bendera Aceh. Diakui benar, namun tak mampu menunjukkan bukti pisik.

Banda Aceh | TaK ada kata akhir. Begitulah sikap dan komitmen yang ditunjukkan Azhari Cage, Ketua Komisi I DPR Aceh, terkait “misteri” surat Mendagri RI yang membatalkan Qanun No 3 tahun 2016, tentang Bendera Aceh.

Walau statusnya sebagai anggota DPR Aceh tinggal menghitung hari. Namun, politisi Partai Aceh (PA) ini tak mau menyerah dengan kondisi yang ada.

Lihatlah, Selasa, 17 September 2019 lalu, secara khusus dia menjumpai  Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Tujuannya, meminta klarifikasi terhadap surat Mendagri tentang Pembatalan Qanun Bendera No 3 tahun 2016.

Azhari Cage memang tidak sendiri, dia ditemani rekan seprofesi yaitu, Asip Amin, Tgk. Abdullah Saleh, Iskandar Usman Al-Farlaky dan HM Saleh.

Delegasi Parlemen Aceh itu diterima Kuswanto, Kepala Seksi Otsus Aceh, Roni Saragih,  Kasubdit Produk Hukum Daerah Wilayah 1 Aceh, Agus Rohmanto, Kasubdit Wilayah 4 Produk Hukum Daerah.

Ironisnya, pejabat Kemendagri tersebut mengakui bahwa surat Kemendagri, Nomor: 188.34/2723/SJ, tanggal  26 Juli 2016, tentang pembatalkan Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, benar adanya.

“Tapi saat kami minta bukti fisik dan administrasi tentang surat tersebut, pejabat Kemendagri itu tidak mampu memperlihatkannya,” ungkap Azhari Cage, serius.

Sebaliknya, diakui Cage begitu dia akrab disapa, DPR Aceh, khususnya Komisi I, hingga saat ini juga tidak pernah menerima surat tersebut.

"Karena itu, secara hukum dan aturan administrasi, kami berpendapat qanun bendera dan lambang masih sah secara hukum," tegas Azhari, saat dihubungi media ini, Rabu pagi.

Penetapan dan pengakuan status hukum ini menjadi penting. Karena, dapat mambuat kegaduhan sosial dan politik di Aceh. Apalagi, isi surat dimaksud terkesan sangat menjebak.

“Disebutkan, apabila gubernur dan DPRA keberatan dengan pembatalan ini, maka bisa mengajukan protes ke Presiden selama 14 hari sejak surat ini diterima. Padahal, kami tidak menerima surat tersebut,” terang Azhari Cage.

Sekedar mengulang, sejak dua bulan terakhir, selembar surat yang tertulis atas nama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beredar di dunia maya. Surat Nomor: 188.34/2723/SJ itu dikeluarkan 26 Juli 2016 ini menyatakan, membatalkan Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Sementara itu, Plt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Drs Akmal Malik MSi menegaskan. Keputusan Mendagri tentang pembatalan beberapa pasal dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013, tentang Bendera dan Lambang Aceh sudah terbit lama sekali pada tahun 2016.

Penegasan itu sampaikan kepada media pers di Jakarta, 1 Agustus 2019 lalu. "Itu produk lama, kenapa kok muncul sekarang ini. Itu sudah selesai," kata Akmal Malik saat itu.

Bahkan, dia menyatakan bahwa keputusan Mendagri soal pembatalan beberapa butir dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013 itu sudah disampaikan kepada Gubernur Aceh dan DPRA Aceh pada masa itu.

Begitupun, terkait tuntutan Ketua Komisi I DPR Aceh, Azhari Cage, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mendagri Bahtiar, enggan berkomentar. Dia lebih memilih “tutup mulut” saat dua kali dikonfirmasi media ini melalui pesang WhatsApp (WA). Termasuk Kamis siang.

Berbeda dengan sebelumnya, Bahtiar cepat merespon dan menjawab berbagai konfirmasi media ini. Termasuk mengirim siaran pers tentang kegiatan Mendagri serta staf Kemendagri RI lainnya. Ada apa?***

Komentar

Loading...