Breaking News

Terkait Status Yunita Arafah Sebagai Istri Kedua Nova Iriansyah

KAPRa: Rektor USK Harus Berani Ambil Langkah Hukum 

KAPRa: Rektor USK Harus Berani Ambil Langkah Hukum 
Arief dan Erlizar (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)

Banda Aceh I Dua advokat atau praktisi hukum yaitu, Erlizar Rusli, SH.,MH dan M. Arief Hamdani, SH., C.L.A dari Kelompok Advokasi Pembela Rakyat (KAPRa), meminta Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, berani mengambil langkah hukum terhadap Yunita Arafah (Yuyun), seorang akademisi USK, terkait dugaan pemalsuan dokumen administrasi kependudukan.

“Dalam PP 45/1990, tentang perubahan PP 10/1983, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasal 4  menyatakan; dengan jelas. Pertama, Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat atau atasannya,” kata M. Arief Hamdani, SH., C.L.A, didampinggi Erlizar Rusli, SH.,MH pada media ini, Selasa pagi di Banda Aceh.

Yuyun bersama Ibu dan Nova Iriansyah (Foto: Dok.MODUSACEH.CO)

Kedua, Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil dan ketiga, Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.

Selanjutnya atau keempat, permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis, dan kelima, dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap dan mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.

“Maka, Pasal 4 tersebut menjelaskan dengan tegas ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi PNS,” tegas Erlizar Rusli yang dibenarkan Arief.

“Yang menjadi pertanyaan publik adalah, sejauhmana Rektor USK Banda Aceh, selaku atasan langsung dari ASN perempuan tersebut (Yunita Afarah), yang berstatus isteri kedua pejabat Aceh ini, berani bersikap dan mengambil langkah hukum terhadap bawahannya yang secara jelas sudah melanggar aturan tentang kewajibannnya sebagai ASN,” ujar Erlizar.

Menurut dia, bila ASN perempuan yang menjadi istri kedua pejabat, maka ASN perempuan tersebut, sebelum menjadi istri kedua pajabat harus mendapatkan izin dari atasan ASN perempuan yang bersangkutan.

“Kami contohkan kalau ASN perempuan tersebut bertugas sebagai USK Banda Aceh, maka izin menikah untuk menjadi istri kedua harus dari atasanya dalam hal ini Rektor USK. Ini berdasarkan Pasal 1 huruf b PP 10/1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pertanyaannya, apakah Rektor USK ada mengeluarkan izin. Ini yang perlu disampaikan kepada publik,” sambung Arief dari Kelompok Advokasi Pembela Rakyat (KAPRa) Aceh.

Nah, yang dikatakan pejabat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Pimpinan Bank milik Negara, Pimpinan Badan Usaha milik Negara, Pimpinan Bank milik Daerah dan Pimpinan Badan Usaha milik Daerah.

“Karena itu, apabila ASN wanita dilarang untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dan apabila terjadi, namun perkawainan tersebut tidak dilaporkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan dilangsungkan. Maka berdasarkan Pasal 15 PP 45/1990 dapat dijatuhi salah satu hukumannya adalah disiplin berat”.

Tegas Erlizar dan Arief, ini berdasarkan Pasal 7 Ayat 4 PP 53/2012, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Mulai dari, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan bahkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Lantas, sebagai atasan langsuung dari Yunita Arafah, apakah Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng bisa dilaporkan ke ranah hukum? “Ya bisa saja. Sebab, apabila dia mengetahui tapi tidak mengambil langkah hukum apapun. Ini sama artinya menyembunyikan sesuatu informasi penting,” tegas Erlizar. (baca: Menyoal Status Pernikahan Yuyun Menimbang Nyali Rektor USK).

Itu sebabnya sebut Erlizar, untuk memberi kepastian hukum bagi publik serta Yunita Arafah, pihaknya akan meminta klarifikasi dari Rektor USK. “Ya, kami dari Kelompok Advokasi Pembela Rakyat (KAPRa) akan mengirim surat secepatnya. Ini menjadi penting sehingga tidak berlarut-larut,” ujar dia.***

Komentar

Loading...