Breaking News

Diduga Dana Bansos Rehab Rumah Ditilep, Kejari Subulussalam Bertindak

Kantor Dinsos Digeledah, Berharap Hukum Dapat Tegak

Kantor Dinsos Digeledah, Berharap Hukum Dapat Tegak
Penggeledahan Dinas Sosial Kota Subulussalam. (Foto: Ist)

Subulussalam | Kepala Kejaksaan Negeri Subulussalam Mayhardy Indra Putra, S.H., M.H melalui Kasi Intelijen Irfan Hasyri, S.H didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Ika Lius Nardo, S.H melakukan penggeledahan Kantor Dinas Sosial Kota Subulussalam, Rabu, 7 Juli 2021.

Penggeledahan itu menindaklanjuti Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-01/L.1.32/Fd.1/05/2021, tanggal 31 Mei 2021 dan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: PRINT-365/L.1.32/Fd.1/07/2021, tanggal 07 Juli 2021.

Alasan hukumnya, ada dugaan terjadi tindak pidana korupsi bantuan sosial rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Dinas Sosial Kota Subulussalam dengan nilai anggaran Rp4.8 miliar lebih yang bersumber dari Dana Otonomi Khsusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2019.

Dugaan penyelewengan anggaran tersebut untuk biaya pembangunan 250 unit rumah, dengan rincian anggaran masing-masing rumah Rp19 juta lebih.

Penggeledahan Dinas Sosial Kota Subulussalam. (Foto: Ist)

Seperti diberitakan media pers sebelumnya. Sejumlah masyarakat Desa lae mate, Kecamatan Rundeng sebagai penerima manfaat RTLH merasa kecewa adanya pengurangan dana yang dipangkas dari Rp19.350.000, menjadi Rp15.800.000.

Mahadi membenarkan adanya pemangkasan dana RTLH tersebut. "Kami tidak tahu Pak kemana uang itu, yang jelas katanya untuk kepengurusan surat,” ujarnya kepada awak media di sana.

Selanjutnya menurut Mahadi, uang yang Rp15,8 juta itu tidak sekali terima, dan ada lagi yang ditahan Rp300 ribu.

"Katanya untuk beli cat. Hal ini kami anggap sudah dipungli, karena tidak pernah melalui musyawarah dulu, seharusnya apa pun itu dimusyawarakan, kami ya merasa keberatan sempai segitu banyaknya pengurangan,” ungkap Mahadi.

Sebelumnya Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Subulussalam (AMPES), telah melakukan aksi demo di Kejari Subulussalam (2/7/2021) lalu. Mereka meminta Kejari setempat menindak tegas kasus dugaan korupsi RTLH di Dinas Sosial Kota Subulussalam dengan anggaran Rp4,8 miliar yang diduga telah merugikan negara.

Penggeledahan Dinas Sosial Kota Subulussalam. (Foto: Ist)

“Kami minta dengan tegas agar segera diungkap pelakunya, jangan hanya omongan goang saja tetapi segera ditangkap,” harap Hasbi Bancin, Ketua AMPES.

"Kita ketahui bersama kasus ini sudah lama yaitu pada tahun 2019 yang lalu dan sudah terungkap namun sampai dengan sekarang belum ada titik terang,” tambah dia.

Nah, dengan timbulnya kembali kasus ini kami berharap jangan sampai tenggelam lagi seperti sebelumnya.

“Kita berharap kepada Kejari Subulussalam yang baru saja pindah tugas ke Subulussalam ini, agar menunjukkan tinta kepercayaan kepada masyarakat terhadap penegakan hukum tentunya terkait kasus korupsi di Subulussalam,” harapnya.

Terakhir Hasbi Bancin berharap kalau kasus ini nantinya tidak lagi diusut atau pun berhenti di tengah jalan. "Jangan salahkan kami berpikir negatif kepada pihak Kejari Kota Subulussalam," tutupnya.***

Komentar

Loading...