Terkait Intervensi HRW

KAMMI Aceh Minta Asing Jangan Campuri Penegakan Syariat Islam di Aceh

KAMMI Aceh Minta Asing Jangan Campuri Penegakan Syariat Islam di Aceh
IST
Penulis
Rubrik
Banda Aceh | Ketua Umum Pengurus Wilayah (PW) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh, Tuanku Muhammad mengecam keras intervensi dari lembaga asing Human Right Watch (HRW), terhadap kasus dugaan homoseksual (Liwath) yang terjadi di Aceh. "Aceh sudah memiliki Qanun Jinayah yang melarang homoseksual, siapa saja yang melakukan homoseksual maka harus diproses dengan Qanun Nomor 6 tahun 2014, dengan ancaman 100 kali cambuk," ujar Tuanku Muhammad pada MODUSACEH.CO di Banda Aceh, Rabu petang, (26/04/17).
 
Menurut Tuanku Muhammad, tidak ada urusan lembaga asing mencampuri urusan Aceh, apalagi mencampuri urusan penegakan hukum sesuai syariat Islam. Katanya, Aceh sudah memiliki produk hukum yang harus dipatuhi seluruh masyarakat Aceh.
 
"Saya melihat ada unsur teroganisir yang dilakukan HRW dalam mengintervensi penyidikan dugaan homoseksual ini," ungkap Tuanku Muhammad.
 
Tuanku Muhammad juga meminta HRW menghentikan upaya-upaya provokasi, yang dapat menekan mental penyidik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh dalam mengungkap kasus ini seadil-adilnya.
 
"Kalau memang HRW ada kantor di Aceh, kami minta untuk diusir saja, mengingat sudah terlalu jauh mencampuri urusan yang menjadi hukum kearifan lokal Aceh," minta Tuanku Muhammad.
 
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh, untuk mengawal kasus dugaan homoseksual itu hingga disidangkan. Bahkan ia mengapresiasi sikap penyidik Satpol PP dan WH Aceh, karena tidak mengubris permintaan lembaga HRW,  yang meminta untuk tidak memperkarakan kasus ini.
 
"KAMMI Aceh siap turun untuk mengawal kasus ini agar diproses sesuai dengan ketentuan Qanun Jinayah. Kita tidak ingin Aceh, dikotori dengan homoseksual.  Jangan sampai generasi Aceh selanjutnya melakukan perbuatan tercela ini. Kalau terbukti terapkan hukum seberat-beratnya," harap Tuanku Muhammad.
 
Diberitakan sebelumnya, penyidik Satpol PP dan WH Aceh, Marzuki, S.Sos mengaku telah diminta HRW  untuk menghentikan kasus yang sedang ditanganinya, yaitu kasus dugaan homoseksual. Selain HRW, diakui Marzuki masih banyak lembaga asing yang meminta kasus homoseksual dihentikan. Namun pemintaan itu tidak satu pun ditanggapi Marzuki. Sekedar informasi, HRW adalah lembaga non pemerintah yang berkantor New York, Amerika Serikat, dengan mandat melakukan penelitian dan pembelaan terhadap pelanggaran HAM di seluruh dunia.***

Komentar

Loading...