Pembahasan APBA-P Menunggu Evaluasi Qanun LPJ Gubernur Aceh oleh Kemendagri

Pembahasan APBA-P Menunggu Evaluasi Qanun LPJ Gubernur Aceh oleh Kemendagri
Kanalaceh.com
Rubrik
BANDA ACEH | Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) Kepala Dinas Keuangan Aceh Jamaludin mengatakan, tak kunjung dibahasnya Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh-Perubahan (RAPBA-P) Tahun Anggaran (TA) 2016, karena belum disahkannya qanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBA TA 2015.

Terkait: Sibuk Politik, APBA-Perubahan 2016 Apa Kabar?

“Sekarang sedang dievaluasi oleh Mendagri, selama 15 hari kerja, jadi kalau belum ada ini belum bisa dibahas RAPBA-P,” kata Jamaluddin saat ditemui MODUSACEH.CO di ruang kerjanya, Jumat (2/9/2016).

Menurut Jamal, tahapan yang harus dilalui untuk pembahasan  RAPBA-P terlebih dahulu adalah merubah Rencana Kerja Pemerintah Anggaran-Perubahan (RKPA-P), kemudian baru masuk ke Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA-PPAS-P), setelah itu baru  kemudian disusun RAPBA-P. 

“Syaratnya harus disahkan dulu qanun yang sedang dievaluasi oleh Kemendagri, kalau belum,  belum bisa dibahas RAPBA-P,” kata Jamal.

Terkait: Selalu Telat, Seperti Apa Sebenarnya Tahapan dan Jadwal Pembahasan APBA-Perubahan 2016?

Jamal menjelaskan, tahapan RKPA-P sampai dengan KUA-PPAS-P keputusannya ada di tim TAPA, tapi proses teknisnya ada di Bappeda, dan sampai saat ini menurut Jamal teknisnya masih dibahas di Bappeda.

Jamal memprediksi, paling tidak akhir bulan September 2016 ini RAPBA-P sudah disahkan DPRA, karena ketentuannya paling telat tiga bulan menjelang habis tahun anggran. “Kami sih berharap secepat mungkin, namun kami juga harus melihat apakah menambah anggaran atau mengurangi, kita kan harus hitung dulu bagaimana, namun prosesnya akan berjalan terus,” ujar Jamal.*

Komentar

Loading...