Terkait Sejumlah Proyek Penimbunan Dinas PUPR Lhokseumawe

Kajari Lhokseumawe: Ini Bukan Delik Aduan, Jika Ada Unsur Pidana Kami Proses!

Kajari Lhokseumawe: Ini Bukan Delik Aduan, Jika Ada Unsur Pidana Kami Proses!
Kajari Lhokseumawe Muhammad Ali Akbar SH. M.Hum (Foto: Ist)

Lhokseumawe | Dugaan adanya praktik pat gulipat pada sejumlah proyek penimbunan di bawah Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, akhirnya menyita perhatian penyidik dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Lhokseumawe.

Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Muhammad Ali Akbar SH. M.Hum yang dikonfirmasi media ini, Jumat malam mengaku. Pihaknya menaruh perhatian serius terhadap masalah ini. Itu sebabnya, mereka menyurati Dinas PUPR Kota Lhokseumawe.

Tujuannya, meminta klarifikasi secara tertulis terkait kegiatan pekerjaan penimbunan serta paket PL lainnya yang diduga dikerjakan tidak sesuai perencanaan.

“Ini bukan kasus delik aduan dan sudah mencuat ke publik melalui media pers. Karena itu, kami berkewajiban untuk menindaklanjutinya secara hukum,” tegas Muhammad Ali Akbar SH. M.Hum.

Begitupun, pihaknya tetap menganut azas praduga tak bersalah. “Karena itu, saya sudah perintahkan Kepala Seksi Intelijen Miftahuddin S.H, melayangkan surat kepada Dinas terkait PUPR Lhokseumawe, itu langkah pertama yang kita lakukan, setelah adanya informasi dari media pers," sebutnya.

Menurut Muhammad Ali Akbar, pihaknya mengaku sengaja meminta klarifikasi dari dinas itu secara tertulis, untuk melihat dan memastikan dokumen serta nilai kontrak kegiatan pekerjaan tersebut.

"Untuk itu mohon kesabaran teman-teman media. Kami masih menunggu laporan sebagai karifikasi dari dinas tersebut,” harap Muhammad Ali Akbar.

Seperti diberitakan media ini sebelumnya. Diduga, ada 12 paket Penunjukkan  Langsung (PL) untuk proyek penimbunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Lhokseumawe, terindikasi mark up dan kurang volume. Bahkan, tidak sesuai bestek.

Data yang diperoleh dan hasil penelusuran media ini antara lain. Lanjutan penimbunan di Desa Blang Crum, Kecamatan Muara Dua (Rp 48.093.00), penimbunan samping kuburan Putroe Neng, Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu (Rp 144.657.000).

“Nah, dalam perencanaannya sedalam 4 meter, tapi ada dugaan hanya satu meter,” ungkap soerang sumber.

Tak hanya itu, juga penimbunan kuburan Desa Blang Pulo (Rp 192.877.000). Penimbunan lapangan bola voli Desa Meunasah Dayah, Kecamatan  Muara Satu  (Rp 96.888.000). Penimbunan Lapangan  Desa Blang Weu Panjoe. Kecamatan Blang Mangat (Rp 135.014.000) serta  penimbunan lapangan bola voli Desa Paloh Punti, Kecamtan Muara Satu (Rp 96.188.000).

Ada lagi, penimbunan tanah kuburan Lorong Lampoh Kuta Desa Mesjid Peunteut, Kecamatan Blang Mangat (Rp 36.565.000), penimbunan lapangan bola Desa Tunong, Kecamatan Blang Mangat (Rp 141.657.000), penimbunan lapangan voli Desa Rayeuk Kareung, Kecamatan Blang Mangat (Rp 137.075.000).

Termasuk penimbunan tanah Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua (Rp 189.877.000), penimbunan lapangan bola kaki Peudage Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua (Rp 144.657.000), penimbunan lapangan bola Desa Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti (Rp96.950.000), penimbunan Yayasan Umul Qur'an Desa Uteunkot, Kecamatan Mura Dua (Rp 192.877.000).

Termasuk penimbunan Dayah Darul Fallah Desa Jeulikat, Kecamatan Blang Mangat (Rp. 192.877.000) dan penimbunan Pesantren Raudhatul Saudah Desa Seuneubok, Kecamatan Blang Mangat (Rp 192.877.000).

Sumber tadi mengungkapkan, seluruh PL itu diduga terindikasi tindakan korupsi lantaran penimbunan kurang volume dan sarat dugaan perbuatan mark up. Belasan paket penimbunan pada Dinas PUPR Kota Lhokseumawe ini, berada dibawah kendali Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Wilayah, Misran.

Sementara itu, Kadis PUPR Kota Lhokseumawe Dedi Irfansyah melalui Kabid Perkim Misran membenarkan ada belasan paket PL penimbunan dibawah pengawasannya.

Misran mengaku, dari informasi 15 paket PL penimbunan itu, ada tiga paket diantaranya yang tidak dilaksanakan.Misal, penimbunan Pesantren Raudhatul Saudah Desa Seuneubok, Kecamatan Blang Mangat (Rp 192.877.000). Penimbunan Lapangan  Desa Blang Weu Panjoe, Kecamatan Blang Mangat (Rp 135.014.000) dan Penimbunan Lapangan Bola Desa Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti (Rp96.950.000).

"Saya juga ada menerima informasi yang beredar itu.  Datanya ada yang salah, seperti penimbunan lapangan di Desa Uteun Bayi, itu sudah dibatalkan Pak Walikota. Jadi, itu data lama dalam Dipa," tuturnya.

20191129-ali-akbar2

Salah satu dari 12 paket penimbunan tahun 2019 oleh Dinas PUPR Kota Lhokseumawe senilai Rp144.657.000 di Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu (Foto: Dok. MODUSACEH.CO)

Sedangkan data  12 paket PL lainnya, diakui Dedi benar adanya dan sedang dalam proses pelaksanaan di lapangan.  Misran juga membantah tudingan terindikasi korupsi dengan kurang volume dan mark up. Menurut Misran, informasi sengaja disebarkan pihak yang tidak bertanggung jawab, karena dirinya merupakan pejabat baru pindahan dari Dinas PUPR Aceh Utara. Sehingga masih ada oknum-oknum yang tidak senang dengan kehadiran pejabat yang baru pindah.

"Saya baru pindah dari Kabupaten Aceh Utara dan menjabat sebagai Kabid sejak awal tahun 2019. Jadi, info itu dari orang yang tidak senang dengan saya,” duga dia. Itu sebabnya, Misran meminta wartawan tidak menulis berita ini karena akan menjadi polemik di media dan akan mengganggu pelaksanaan tugasnya.

Misran menjelaskan, menyikapi informasi itu, dirinya akan mengadakan rapat dan turun ke lapangan untuk mengecek kondisi 12 paket PL tersebut. Misran berjanji usai ke lapangan nanti akan kembali memberi keterangan pers. “Sabar ya, saya turun ke lapangan dulu,” jelas Misran.***

Komentar

Loading...