Breaking News

Hindari Klaim dan Persiapan Aksi 25 November 2016

KAHMI Bentuk Kesatuan Aksi Keluarga Besar HMI

KAHMI Bentuk Kesatuan Aksi Keluarga Besar HMI
SIKAP HMI-KAHMI: Presidium KAHMI MS Kaban (ketiga dari kiri) didampingi Sekjen Soebandryo (ketiga dari kanan) dan Ketua Umum PB HMI Mulyadi P Tamsir (kedua dari kanan), Sekjen PB HMI Ami Jaya (kanan) ketika memberikan pernyataan sikap di KAHMI Center, Jakarta Selatan, Senin (14/11/2016). foto: ali rahman/indopos.co.id
Sumber
berbagai sumber

 

Jakarta | Kesabaran kader dan Koprs Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), agaknya sudah sampai ke ubun-ubun. Ini terkait proses hukum terhadap calon petahana Gubernur DKI, Jakarta Basuki Tjahya Purnama (Ahok). Apalagi, sejumlah pengurus PB HMI ditangkap Polda Metro Jaya, usai mengelar aksi demontrasi Bela Quran, 4 November 2016 lalu di Jakarta. Itu sebabnya, Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) bersama dengan Pengurus Besar HMI, menginstruksikan kepada seluruh kader untuk melakukan konsolidasi dan persiapan untuk gerakan bela Islam. Instruksi ini dijabarkan melalui perluasan pembentukan Kesatuan Aksi Keluarga Besar HMI di seluruh wilayah dan daerah.

Seperti termaktub dalam keputusan rapat Majelis Nasional (MN) KAHMI, Majelis Wilayah (MW) KAHMI, Pengurus Besar (PB) HMI, dan eksponen alumni HMI pada Minggu (13/11). Instruksi ini dimaksudkan untuk menghindari berbagai klaim atas nama HMI dan KAHMI. “Pembentukan ini sebagai tindak lanjut pembentukan di tingkat nasional pada 8 November 2016, guna ikut mengawal, mencermati, dan mengantisipasi dinamika perkembangan sosial, politik, dan hukum bersama-sama dengan elemen ummat dan bangsa yang lain,” ujar Anggota Presidium MN KAHMI, MS Kaban saat membacakan pernyataan sikap KAHMI dan HMI itu di KAHMI Center, Jalan Turi 1 Nomor 14, Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/11).

Pembentukan Kesatuan Aksi KB HMI hingga ke tingkat daerah, lanjut Kaban, dilakukan untuk menghindari adanya klaim pihak tertentu yang menggunakan atribut HMI saat unjuk rasa terkait aksi menuntuk percepatan proses hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas dugaan kasus penistaan agama. “Jadi tidak ada pihak manapun, baik perorangan atau kelompok, yang mengatasnamakan atau menggunakan nama atau simbol KAHMI dan HMI dalam menyikapi agenda terkait aksi bela Islam,” ungkap mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu.

Terkait proses hukum terhadap Ahok, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dilakukan secara cepat, obyektif dan menjunjung rasa keadilan masyarakat. “KAHMI dan HMI terus mendesak agar proses hukum terhadap Basuki Tjahaya Purnama yang telah menistakan Al Qur’an dilakukan secara cepat, objektif, dan diputuskan demi menjunjung rasa keadilan,” tegas Anggota Presidium Majelis Nasional KAHMI MS Kaban di KAHMI Center, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ‎Senin (14/11).

Proses hukum terhadap Ahok dengan cepat, obyektif dan berkeadilan, kata dia, merupakan hasil kesepakatan dan menjadi instruksi Majelis Nasional KAHMI bersama Pengurus Besar HMI melalui Rapat Besar, Minggu (13/11) lalu. Rapat diikuti Majelis Nasional (MN) KAHMI, Majelis Wilayah (MW) KAHMI, Pengurus Besar (PB) HMI, dan eksponen alumni HMI.***

Komentar

Loading...