LHP BPK RI Terhadap Pemerintah Aceh Besar 2020

Kadiskes Tarik 10 Kali Uang Tunai, Pengunaan BTT Covid-19 tak Sesuai Ketentuan

Kadiskes Tarik 10 Kali Uang Tunai, Pengunaan BTT Covid-19 tak Sesuai Ketentuan
Foto: Dok. MODUSACEH.CO
Rubrik

Aceh Besar I Dugaan banyak pihak tentang ada yang “tidak beres” mengenai Belanja Tak Terduga (BTT) Covid-19 pada Dinas Kesehatan Aceh Besar, ternyata benar. LHP BPR RI Perwakilan terhadap anggaran Pemerintah Aceh 2020 mengungkap. Tidak sesuai ketentuan!

Disebutkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengganggarkan Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp49 miliar dan realisasinya per 31 Desember 2020, Rp36.211.997.775,00 atau 73,9% dari APBK 2020.

Anggaran tersebut antara lain digunakan Dinas Kesehatan untuk kegiatan penyediaan APD, sarana cuci tangan serta honorarium petugas medis Rp5.7 miliar lebih dan kegiatan Belanja Operasional Penanganan Covid-19, Rp4.8 miliar lebih. Total dana BTT sebesar Rp10.6 miliar lebih. 

Selanjutnya, dana tadi di transfer ke Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar. Ini berdasarkan SP2D No. R269 SP2D/01213/PPKD/2020, tanggal 20 Mei 2020 dan SP2D No. R918 SP2D/05795/PPKD/2020, tanggal 7 Desember 2020. 

Tragisnya, hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap pertanggungjawaban Belanja Tidak  Terduga (BTT) pada Dinas Kesehatan diketahui.  Penggunaan dana BTT secara tunai. Itu 

Berdasarkan Buku Kas BTT milik Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan.

Bupati Aceh Besar Ir H Mawardi Ali menyerahkan secara simbolis vaksin sinovac kepada Kepala Puskesmas Darul Imarah, Rosa Andriani SSt, Jumat, 15 Januari 2021 (Foto: Humas Pemkab Aceh Besar)

Nah dari sanalah terungkap bahwa Kepala Dinas Kesehatan telah melakukan penarikan tunai sebanyak 10 kali. (lihat tabel).

Dari hasil wawancara auditor BPK dengan bendahara pengeluran terungkap. Kepala Dinas 

Kesehatan Aceh Besar telah meminta uang secara tunai untuk keperluan pembayaran kegiatan  dinas. Meskipun Bendahara Pengeluaran mengaku telah mengingatkannya agar melakukan transaksi secara non tunai. 

Sebab, ini tidak sejalan dengan Surat Edaran  Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 950/5751 yang menyatakan, setiap belanja barang dan jasa dengan transaksi di atas Rp1 juta, bendahara wajib melaksanakan transaksi non tunai. 

Kedua, pengadaan beberapa perlengkapan penanggulangan Covid-19 tidak didukung Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Audit Kewajaran Harga Pandemi Covid-19, sehingga telah berdampak bukan hanya pada aspek kesehatan, namun juga perekonomian negara baik dari sisi demand maupun supply. 

Permasalahan seperti kurangnya alat kesehatan, Alat Pelindung Diri (APD), serta fasilitas pendukung  lainnya dalam penanganan pandemi Covid-19, telah memicu kebutuhan yang sifatnya mendadak (urgent/emergency). 

Sebaliknya, untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien dalam keadaan tersebut, LKPP telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020, tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19. 

Kecepatan dalam mengambil  keputusan menjadi titik kritis karena pergerakannya sangat dinamis. Prinsip utama yang dikedepankan adalah efektivitas sambil tetap menjaga akuntabilitas. 

Ironisnya, hasil pemeriksaan secara uji petik atas proses pengadaan barang/jasa menggunakan dana BTT, diperoleh informasi bahwa pengadaan beberapa item barang tidak dilakukan dengan proses pengadaan sesuai ketentuan, yaitu tidak didukung Berita 

Acara Penerimaan/Pemeriksaan Barang dan bukti kewajaran harga (lihat tabel).

Atas pengadaan item-item barang yang tersaji tadi, setelah diuji dalam dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa BTT Covid-19 dan keterangan PPTK diketahui; terdapat beberapa item barang yang tidak ada  dalam berita acara penerimaan hasil pekerjaan. 

Hasil permintaan keterangan kepada PPTK diperoleh informasi bahwa, pengadaan  item-item tersebut juga tidak dilakukan audit atas kewajaran harga yang seharusnya dilakukan Aparat Pemeriksaa Internal Pemerintah (APIP). 

Selain itu PPTK juga  tidak memiliki bukti kewajaran harga dari penyedia. Kewajaran harga adalah dokumen yang menjelaskan struktur harga penawaran yang relevan pada saat  pelaksanaan pengadaan. Antara lain, bukti pembelian dari pabrikan/distributor, kontrak  yang pernah dilakukan atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Sumber: 

Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020

Bukti kewajaran harga dapat juga berupa harga yang sudah dipublikasikan.  Kondisi tersebut tidak sesuai dengan.  Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 7 tahun 2018 tentang Transaksi Non Tunai dan Konfirmasi Status Wajib Pajak pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar. 

Pada Pasal 2 poin a dinyatakan. Melaksanakan transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar.Kedia, Pasal 3 yang menyatakan Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah uang dari satu pihak yang lain dengan menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya. 

Selain itu, Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020, tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

Poin 3 yang menyatakan bahwa, PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik. 

Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan. Kecuali itu, untuk pengadaan barang, menerbitkan surat pesanan yang disetujui penyedia. Meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang; melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. 

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang  diterima (termin atau seluruhnya). Poin 5 yang menyatakan, untuk memastikan kewajaran harga setelah pembayaran, PPK meminta audit kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Badan Pengawas Keuangan dan Pemangunan.

Akibat permasalahan itu tersebut, terjadi risiko penyimpangan pada Dinas Kesehatan Aceh Besar atas penggunaan dana BTT secara tunai dan pengadaan barang yang tidak dilakukan sesuai ketentuan seperti, tidak diperoleh dokumentasi atas kewajaran harga barang hasil pengadaan BTT Rp1.725.534.000,00-.

Kondisi miris ini disebabkan. Penguna Anggaran (PA), tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam mengelola dana BTT Covid-19; dan KPA serta PPTK melaksanakan pengadaan barang untuk mendukung penanganan Covid-19 menggunakan dana BTT Covid-19 tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. 

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar menyatakan sependapat dengan hasil temuan auditor BPK RI Perwakilan Aceh. Karena itu, BPK merekomendasikan Bupati Aceh Besar untuk; menerbitkan mekanisme untuk meningkatkan pengendalian pengelolaan dana BTT  guna memastikan kepatuhan para pelaksana dan mencegah pengeluaran dana BTT yang merugikan keuangan daerah.

Kedua, menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan Aceh untuk berpedoman kepada peraturan yang berlaku dalam mengelola dana BTT Covid; dan memerintahkan KPA/PPTK untuk mempedomani peraturan yang berlaku dalam proses pengadaan menggunakan dana BTT Covid. Gawat!***

Komentar

Loading...