Pelayanan Kesehatan dan Dugaan Proyek Puskesmas di Pulau Aceh Bermasalah

Kadiskes Aceh Besar Anita SKM, M.Kes: Karena Berita Media Jadi Lebay

Kadiskes Aceh Besar Anita SKM, M.Kes: Karena Berita Media Jadi Lebay
Anita (Foto: aceh.tribunnews.com)
Rubrik

Banda Aceh I Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kabupaten Aceh Besar Anita SKM, M.Kes mengaku. Sebenarnya tak ada masalah dengan proyek Puskesmas dan pelayanan kesehatan terhadap warga Pulau Aceh.

Hanya saja sebut dia, setelah adanya berbagai unggahan di media sosial (medsos) seperti facebook serta pemberitaan media online. Lalu semua menjadi lebay alias manja.

“Pelayanan kesehatan di sana bagus kok. Kalau ndak naik bot, memang ada pesawat? Selama saya kerja (Kadiskes) juga tidak ada yang meninggal dunia. Karena lebay aja sekarang,” kata Anita, menjawab konfirmasi media ini, Jumat malam kemarin.

Malah kata Anita, dengan moda transportasi laut tadi (bot) warga di sana bila hendak ke Kota Banda Aceh justeru lebih berhati-hati. 

“Karena dimasukkan ke facebook jadi ramai.  Memang Pemkab Aceh Besar sudah berjanji untuk mengadakan ambulance laut, tapi belum terpenuhi. Anggaran sudah ada dan pengadaan sudah dilakukan,” sebut dia.

Terkait adanya warga yang dirujuk ke Banda Aceh, sebut Anita karena memang di Pulau Aceh tidak ada dokter spesialis. 

“Kita punya 5 dokter umum dan 70 tenaga kesehatan di sana. Karena  itu, bila diperlukan penangganan pasien seperti jantung dan gangguan kehamilan, maka harus dibawa ke Banda Aceh,” jelas Anita.

Soal pelayanan kesehatan dan kondisi Puskesmas di Pulo Aceh sempat mengundang perhatian. Apalagi, setelah tim penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Dinkes Aceh Besar.

“Benar, bulan Februari 2021, ada tujuh yang diperiksa, termasuk saya. Ini mengenai pekerjaan Puskesmas. Tapi, semua sudah sesuai kontrak dan aturan,” kata Anita.

Sebelumnya, tim penyidik Kejati Aceh memeriksa Anita, Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Aceh, Kabid SDK (Kuasa Pengguna Anggaran, Edi Purwanto, Kabid P2P (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) atau PPTK Proyek Puskesmas Pulo Aceh, Edwar dan Kasi Sarana Prasarana Dinkes, Syahril.

Mereka dimintai keterangan di ruang Tindak Pidana Khusus Kejati Aceh sejak pukul 10.00 WIB hingga sore hari. Ini terkait dugaan proyek Puskesmas bermasalah di Pulo Nasi, Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2020.

Proyek ini dimenangkan PT Mirtada Sejahtera dengan nilai kontrak Rp 3,84 miliar dari pagu Rp 4,1 miliar. Dan, kontrak sudah ditandatangani tanggal 24 Juli 2020. Ironisnya hingga Desember 2020, proyek tersebut belum juga rampung.

Tragisnya, Dinkes Aceh Besar tidak lagi mengalokasikan anggaran pembangunan lanjutan pada tahun 2021. Nah, kondisi ini dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar Anita bahwa rekanan tak mampu merampungkan proyek itu.

Kata Anita, realisasi fisik proyek baru berkisar 20 persen, dengan realisasi keuangan sebesar 20 persen atau senilai Rp 700 juta.

"Saya rasa tidak ada menjurus ke tindak pidana korupsi. Karena kami tidak ada mengambil uang orang, cuma kontraktornya saja yang tidak bisa menyelesaikan tepat waktu," ungkap dia. 

Menurut Anita, uang sisa dari rencana pembangunan proyek tersebut masih terdapat di kas daerah. Rencananya, lanjutan proyek ini akan dianggarkan pada Perubahan APBK-2021 mendatang, usai Inspektorat Aceh Besar mereview realisasi proyek tersebut.

Lepas dari pernyataan dan janji Anita. Pendapat beda datang dari Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini justeru, mendesak Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar, selaku PA/KPA paket Pembangunan Puskesmas Pulo Nasi Tahun Anggaran 2020, untuk mengeluarkan PT. Mirtada Sejahtera.

Alasannya karena dinilai gagal mengerjakan pembangunan Puskesmas Pulo Nasi di Kabupaten Aceh Besar sampai tahun anggaran berakhir.

"Paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pulo Nasi dikerjakan PT. Mirtada Sejahtera Nomor kontrak 050.1/262/SPP/220, tanggal 20 Juli 2020. Informasi yang kami dapatkan dari berbagai sumber, paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Pulo Nasi tersebut telah dilakukan pemutusan kontrak," ungkap Koordinator LPLA, Nasruddin Bahar, Rabu lalu di Banda Aceh. 

Masih kata Nasruddin, Berdasarkan Perka LKPP Nomor 17 Tahun 2018, tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

Pada BAB III Pasal 3 huruf g sebut Nasruddin, penyedia yang tak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK/PA/KPA, disebabkan oleh kesalahan penyedia barang dan Jasa.

Jika PA/KPA tidak melakukan amanah Perka LKPP Nomor 17/2018 ini, maka pejabatnya bisa dikatagorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum dsn sanksinya wajib diterima pejabat tersebut, sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

Blacklist atau Daftar Hitam merupakan konsekwensi yang harus diterima penyedia yang tidak melaksanakan kontrak.

Selain itu, black list juga dapat menjadikan efek jera kepada pengusaha yang suka meminjamkan bendera dengan mengharapkan fee dari pihak lain dan ini lumrah dilakukan, meskipun secara aturan tidak dibenarkan menyewa bendera kecuali ada aturan khusus yang mesti dilaksanakan.

Misalnya melakukan JO Join Operasional atau sub kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anita SKM M.Kes, dilantik Bupati Aceh Besar Ir. H. Mawardi Ali sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar di Kota Jantho, 6 April 2020.

Pelantikan Anita (rri.co.id)

Sebelumnya dia dipercayakan sebagai Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Aceh Besar. Lantas, akankah semua temuan dan fakta tadi menjadi bahan dan masukan bagi penyidik Kejati Aceh untuk mengusut tuntas masalah ini? Kita tungu saja.***

Komentar

Loading...