LHP BPK Terhadap Pemerintah Aceh Besar TA 2020

Kadis Sosial Kurang Cermat, Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Pro Abes Belum Tertib

Kadis Sosial Kurang Cermat, Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Pro Abes Belum Tertib
Kepala Dinas Sosial Aceh Besar, Bahrul Jamil SSos MSi (Foto: Serambinews.com)
Rubrik

BPK menilai. Tim Pendampingan Pro Abes kurang optimal dalam melaksanakan fungsi  pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Aceh Besar Sejahtera dan Kepala Dinas Sosial kurang cermat dalam melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan Pro Abes.

Kota Jantho I Pemerintah Kabupaten Aceh Besar pada tahun anggaran (TA) 2020 menganggarkan Belanja Bantuan Sosial Rp29.8 miliar lebih. Dan, realisasinya sampai 31 Desember 2020, Rp28.1 miliar lebih atau setara 94,20 persen.

Nah, semua fulus itu digunakan untuk pembayaran bantuan sosial (Bansos) berupa uang pada Program Aceh Besar Sejahtera (Pro Abes), Rp8.9 miliar lebih.

Realiasi belanja sosial ini merupakan bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang dilakukan secara non tunai yaitu melalui transfer ke rekning KPM atau keluarga penerima manfaat. 

ProAbes merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Ini berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017, tentang Program Aceh Besar Sejahtera. 

Itu sebabnya, tahun 2020 Bupati Aceh Besar telah menetapkan lima Keputusan Bupati Aceh Besar untuk menunjang kegiatan tadi. Pertama, Keputusan Bupati No. 5 Tahun 2020 tentang Penetapan Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera. 

Kedua, Keputusan Bupati No. 167 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Website ProAbes. Ketiga, Keputusan Bupati No. 168 Tahun 2020, tentang Pembentukan Tim Pendamping Kecamatan ProAbes.

Keempat, Keputusan Bupati No. 169 Tahun 2020 tentang Penetapan Personalia pada Sekretariat ProAbes dan kelima Keputusan Bupati No. 411 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 168 Tahun 2020, tentang Pembentukan Tim Pendamping Kecamatan ProAbes; dan keenam, Keputusan Bupati No. 412 Tahun 2020, tentang Penetapan Biaya Verifikasi dan Validasi Data keluarga penerima manfaat (KPM) ProAbes. 

Untuk memuluskan program yang disebut-sebut sebagai bentuk “balas jasa” Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Mawardi Ali-Husaini A. Wahab terhadap “tim suksesnya” ini, Bupati Aceh Besar kemudian mengeluarkan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 271 Tahun 2020, tentang Penetapan Daftar Penerima Bansos Berupa Uang pada Program Aceh Besar Sejahtera Kabupaten Aceh Besar TA 2020. 

Jumlahnya lumayan juga. Berdasarkan Keputusan Bupati ada 5.000 KPM dan diberikan bantuan Rp1.8 juta per KPM dalam tiga tahap.

Pertama, 40 persen atau Rp720 ribu. Tahap dua 30 persen atau Rp540 ribu dan tahap ketiga 30 persen atau Rp540 ribu. 

Karena itulah, selama tahun 2020, PPKD telah mengeluarkan SP2D atas penyaluran bansos ProAbes Rp8.992.080.000,00. Lantas, bagaiman hasilnya?

 

Berdasarkan pemeriksaan atas pembayaran penyaluran Bansos ProAbes Tahap I, II dan III yang dilakukan secara uji petik  oleh BPK RI Perwakilan Aceh ditemukan. Dana Bansos Pro Abes belum seluruhnya tersalurkan ke KPM dan terdapat selisih yang belum dijelaskan.

Ini berdasarkan Laporan Transaksi Bank BRI Unit Jantho atas rekening giro dengan nomor 351801000296302 a.n. Bansos Pro Abes yang menyatakan. Terdapat saldo akhir per 31 Desember (Rp88.380.115,00). 

 

Berdasarkan keterangan Tim Pendamping Program Pro Abes (TP2) atas sebab-sebab masih adanya saldo tersebut diketahui, karena masih terdapat 170 KPM yang belum mendapat dana Bansos Pro Abes yaitu, dari 135 KPM Tahap II (Rp72.900.000,00) dan 35 KPM tahap III (Rp13.500.000,00). 

 

 

Hasil Konfirmasi secara uji petik atas KPM yang belum menerima dana Bansos Pro Abes Tahap 2 dan Tahap 3 pada Kecamatan Lhoknga dan Peukan Bada. Karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut maka terdapat selisih yang belum dijelaskan Rp1.980.115,00 (Rp88.380.115,00-Rp72.900.000,00-Rp13.500.000,00). 

TP2 menyatakan belum yakin atas data KPM yang belum mendapat dana Bansos Pro Abes.  Data tersebut merupakan identifikasi dari Tim Pendamping Kecamatan. 

Hasil pemeriksaan lebih lanjut  atas rekening giro tersebut diketahui bahwa Saldo per  tanggal 8 Februari 2021 adalah sebesar Rp0,00. Hal ini terjadi karena telah dilakukan penutupan rekening pada tanggal 8 Februari 2021. 

Berdasarkan keterangan TP2 diketahui, pihak yang melakukan penutupan adalah Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga (Kasi Jaminan Sosial) pada Dinas Sosial Aceh Besar.

Berdasarkan keterangan Kasi Jaminan Sosial diketahui, penutupan rekening dilakukan atas arahan  Kepala Dinas Sosial setelah berkonsultasi dengan BPKD. Selain itu, penutupan dilakukan karena tidak mempunyai data valid atas KPM yang belum mendapat dana Bansos Pro Abes dan tidak ada lagi bank Konvensional di Aceh. 

Masih berdasarkan keterangan TP2. Penyebab keterlambatan atau penyaluran Bansos Pro Abes diketahui, di BRI Unit Jantho, yang menangani kegiatan posting penyaluran dari rekening Bansos Pro Abes ke KPM-KPM dipegang satu orang. 

Kondisi tersebut berdampak kepada beban kerja petugas yang selain menangani penyaluran Bansos Pro Abes, juga menanganai PKH dan BST Covid sehingga posting ke KPM-KPM terlambat dan tidak terlaksana. Selain ada pula alasan lainnya.

Kondisi ini menurut BPK menggambarkan tidak adanya kendali untuk memastikan bahwa dana bansos sudah tersalurkan ke rekening KPM, sementara SSCT merupakan dokumen untuk  memastikan suksesnya penyaluran dana Bansos ke KPM. 

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan  Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 58 Tahun 2017 tentang Program Aceh Besar  Sejahtera. Pasal 12 yang menyatakan, Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Termasuk sejumlah aturan lainnya yang ditulis auditor BPK RI.  

Nah, kondisi ini disebabkan. Tim Pendampingan Pro Abes kurang optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Aceh Besar Sejahtera dan Kepala Dinas Sosial kurang cermat dalam melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan Pro Abes.

Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Sosial sependapat dengan temuan dimaksud dan akan menjadi bahan evaluasi serta tindak lanjut dalam rangka  perbaikan kinerja Tim Pendampingan ProAbes di masa dating.

BPK merekomendasikan Bupati Aceh Besar agar menginstruksikan Tim Pendampingan Program Aceh Besar Sejahtera lebih optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pro Abes; dan Kepala Dinas Sosial lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pro Abes yang menjadi tanggung jawabnya.***

Komentar

Loading...