Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Berharap Kepada Pemerintah Pusat

Kadis Pertanahan Aceh Barat Minta Percepat Pengalihan Kantor Wilayah BPN

Kadis Pertanahan Aceh Barat Minta Percepat Pengalihan Kantor Wilayah BPN
Bupati Aceh Barat menyerahkan bantuan hibah berupa 1 unit alat ukur geodetik dan 2 unit mesin antrian interaktif kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Barat, yang diterima Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Barat saat itu, Ahyar Tarfi, Kamis, 17 Oktober 2020 (Foto: Humas Pemkab Aceh Barat)
Penulis
Rubrik

Meulaboh | Awal Oktober 2020 lalu, Bupati Aceh Barat Ramli MS mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pembentukan tim fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Aceh Barat.

Kebijakan ini ada karena konflik Hak Guna Usaha (HGU) antara PT. Prima Agro Aceh Lestari dengan masyarakat Desa Napai dan Blang Luah, Kecamatan Woyla Barat.

Tim fasilitasi yang dibentuk Bupati Aceh Barat ini baru akan turun, Selasa (10/11/2020) mendatang. Itu atas kesepakatan rapat pada Kamis, 5 November 2020.

Sekretaris Dearah (Sekda) Aceh Barat Marhaban melalui sambungan telpon, Sabtu (7/11/2020) membenarkan tim tersebut turun ke dua desa: Napai dan Blang Luah. “Benar tim akan turun,” ujar Sekda.

Kepala Desa Napai M. Tamin melalui sambungan telpon, Sabtu menyambut baik rencana Pemerintah Aceh Barat tersebut untuk melihat ke lapangan persoalan sengketa HGU PT. PAAL dengan desanya.

Namun, M. Tamin berharap kepada Pemerintah Aceh Barat, jika nanti hasil turun ke lapangan lahan masyarakat masuk HGU PT. PAAL, pemerintah dapat mengeluarkan lahan masyarakat tersebut dari HGU milik perusahaan yang bercocok tanam sawit itu.

Alasan M. Tamin, masyarakat desanya tidak pernah melepaskan hak atas lahan mereka untuk HGU PT. PAAL. “Kita tidak pernah mengizinkan lahan masyarakat tersebut untuk HGU PT. PAAL, maka jika nanti hasil turun tim lahan tersebut masuk HGU, maka mohon dikeluarkan dari HGU,” ujar M. Tamin, berharap.

Kepala Dinas Pertanahan Aceh Barat M. Husin, Sabtu (7/11) mengaku. Turunnya tim pada Selasa mendatang, bukan untuk mengukur koordinat. Sebab, itu menjadi kewenangan Kanwil Badan Pertanah Nasional (BPN) Provinsi Aceh.

M. Husin mengaku sudah menyurati BPN Provinsi untuk turun, namun ia tidak tahu apa kendalanya hingga sekarang belum turun juga. Itu sebabnya, tim yang turun pada Selasa (10/11/2020) mendatang tidak mengikutsertakan utusan Kanwil BPN Provinsi Aceh.

Kecuali itu, dari BPN Kabupaten Aceh Barat yang ikut serta. “Hasil rapat bukan ukur koordinat. Turun tidaknya Kanwil BPN Provinsi, kami turun,” jelas M. Husin.

Dari pengalaman konflik lahan di Aceh Barat, Kepala Dinas Pertanahan Aceh Barat berharap pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan kantor BPN Kabupaten/kota menjadi Badan Pertanahan Aceh, bisa dilakukan pada tahun 2021 mendatang.

Alasannya, regulasi ini sesuai amanah Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 tahun 2006 yang kemudian dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2015.

Menurut M. Husin, pengalihan tersebut sangat perlu dilakukan. Salah satunya bisa menanggani secara cepat dan langsung persoalan sengketa lahan di Aceh.

“Kalau sudah dialihkan ke Aceh maka kita bisa turun untuk menyelesaikan langsung sengketa lahan di Aceh,” ungkap M. Husin.

Karena itu, M. Husin juga meminta agar Forum Bersama (Forbes) anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh, bisa melakukan pendekatan dengan Pemerintah Pusat guna mempercepat pengalihan Kantor Wilayah BPN Aceh menjadi Badan Pertanahan Aceh.

Harapan M. Husin tentu wajar karena hingga sekarang Pemerintah Pusat belum menindaklanjuti amanah Perpres Nomor 23 tahun 2015.

Padahal, sesuai Perpres tersebut, Pasal 17 menyebut. Pengalihan status kelembagaan, kepegawaian, aset, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 harus sudah selesai dilaksanakan paling lama satu tahun setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.

Tetapi hingga berakhir tahun 2020 dan periode kedua jabatan Presiden Joko Widodo berlanjut, pengalihan tersebut belum juga dilakukan.***

Komentar

Loading...