Hampir Sebulan, 33 Nelayan Asal Aceh Timur Masih Ditahan di Thailand

Kadinsos Aceh Harap Adanya Sosialisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

Kadinsos Aceh Harap Adanya Sosialisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Hampir satu bulan, 33 nelayan asal Aceh Timur masih ditahan otoritas Kerajaan Thailand. Kepala Dinas Sosial Aceh, Drs H Alhudri MM menjelaskan hal itu, saat dijumpai wartawan di kantornya, Senin, 24 Februari 2020.

Berdasarkan laporan,  21 Januari 2020, Royal Thai Navy (RTN) melakukan penangkapan terhadap dua kapal berbendera Indonesia, yaitu KM Perkasa dan KM Mahesa yang terdapat 33 warga negara Indonesia (WNI).

Dari 33 nelayan tersebut, 30 merupakan orang dewasa, sedangkan tiga lainnya merupakan anak di bawah umur. Setelah penangkapan dilakukan, kedua kapal tersebut ditarik ke Markas RTN di pangkalan Thap Lamu, Provinsi Phang Ngah, sekitar 9 jam perjalanan dari KRI Songkhla.

“Kasus masih berada dalam proses sidik di polisi Phang Ngah dan belum dilimpahkan ke jaksa setempat. Masa sidik akan memakan waktu 48 hari dan dapat diperpanjang. Terkait dengan jadwal sidang, Otoritas Thailand akan menginfokan KRI Songkhla 1 minggu sebelum sidang dilakukan,” jelas Kadis.

Dalam kasus ini, tuduhan yang dijatuhkan ialah pelanggaran undang undang perikanan. Karena kapal dilengkapi alat pencarian ikan berupa trawl, alat navigasi dan sejumlah besar awak kapal untuk ukuran kapal nelayan tradisional sehingga ditemukan bukti kuat adanya pencurian ikan di ZEE Thailand.

“KRI Songkhla telah memberangkatkan Tim Konsuler ke Phang Nga guna memastikan adanya bantuan kekonsuleran terhadap 33 WNI tersebut pada Kamis, 23 Januari 2020 pagi. Tim Konsuler KRI Songkhla telah tiba di pangkalan Royal Thai Navy untuk menyambut ke-33 WNI tersebut bahkan sebelum proses penarikan kapal selesai dilakukan,” ungkapnya.

Bantuan kekonsuleran diberikan meliputi tenaga penerjemah, bimbingan untuk pemahaman proses hukum yang akan dihadapi di Thailand, penelusuran dokumen WNI dan mengantisipasi pengambilan data bio metrik untuk keperluan dokumen perjalanan RI bagi WNI yang tidak memiliki paspor, pemantauan kondisi kesehatan ke-33 WNI serta memfasilitasi komunikasi dengan keluarga yang bersangkutan di tanah air.

“KRI Songkhla telah memfasilitasi pemilik kapal untuk bertemu dengan seluruh WNI yang berada dalam kapal tersebut dan telah meminta pemilik kapal untuk mengayomi keluarga seluruh WNI tersebut di Indonesia.

KRI Songkhla juga telah menginformasikan kepada Gubernur Aceh mengenai perkembangan dan penanganan yang telah dilakukan terkait kasus tersebut,” kata Alhudri.

Saat ini, ke-33 nelayan asal Aceh yang telah ditemui Tim Konsuler berada dalam kondisi sehat. 30 orang nelayan dewasa tersebut ditempatkan di penjara Phang Nga, sedangkan 3 anak di bawah umur ditempatkan di rumah penitipan anak di Phuket.

Sayangnya, nelayan yang ditangkap dalam kedua kapal tersebut berasal dari Aceh Timur dan dari Tekong pernah melakukan pelanggaran yang sama pada tahun 2019 lalu sebanyak 11 orang.

Dinas Sosial Aceh, Kementerian Luar Negeri dan KRI Songkhla akan terus memantau proses sidik pertama selama 48 hari dan pelimpahan kasus daripolisi ke jaksa. Kemlu dan KRI Songkhla siapkan pendampingan hukum jika kasus ini sudah dilimpahkan ke pengadilan.

Alhudri berharap kasus penangkapan nelayan Aceh diperairan tak terulang lagi. Sebab itu dia menghimbau kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh untuk memberikan sosalisasi dan arahan kepada para nelayan.

“Dinas Sosial Aceh dalam hal ini cuma bisa memfasilitasi pemulangan nelayan. Namun yang memiliki ranah sosialisasi terhadap nelayan itu merupakan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Jadi, jangan bosan-bosan memberi arahan,” harapnya.***

Komentar

Loading...