Kasus Penyegelan Kantor Desa

Kades Tak Diakui Lagi, Masyarakat Datangi DPMD Simeulue

Kades Tak Diakui Lagi, Masyarakat Datangi DPMD Simeulue
Proses mediasi masyarakat Lakubang dengan DPMD Simeulue.

Simeulue | Krisis kepercayaan dari masyarakat pada pimpinan Desa Lakubang, Kecamatan Simeulue Tengah, Simeulue, berbuntut panjang.

Itu dapat dilihat dari kurang lebih 50 orang masyarakat desa itu mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Simeulue, guna menyampaikan kehendak mereka untuk secepatnya memberhentikan Buyung Amin sebagai kepala desa, karena dianggap tidak transparan terkait dengan dana desa, serta dianggap arogan.

"Kami menyampaikan kepada DPMD Simeulue, tidak mengakui dan tidak bersedia lagi kades kami masih dijabat oleh saudara Buyung Amin, yang datang ini ada sekitar 50 orang dari unsur tokoh masyarakat, pemuda termasuk kaum ibu," ucap Janhar, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lakubang, pada MODUSACEH.CO, Senin, 09/09/2019.

Masih menurut Janhar, pihak DPMD Simeulue telah menampung aspirasi yang disampaikan pada saat pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat desa. Namun tidak dapat melakukan proses lebih lanjut, sebab disarankan untuk melampirkan surat rekomendasi dari BPD Desa Lakubang, untuk mencopot jabatan Buyung Amin sebagai Kepala Desa.

"Untuk sementara laporan kami belum bisa diteruskan, menunggu surat rekomendasi dari pihak BPD desa," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya. Untuk sementara waktu kami minta roda pemerintahan dalam desa, baik itu untuk urusan administrasi kebutuhan warga Desa Lakubang yang dihuni 360 jiwa atau 109 Kepala Keluarga (KK), menjadi tanggungjawab pihak BPD setempat.

"Kami tidak mengakui lagi Buyung Amin sebagai Kades, dan kami minta BPD harus ambil alih urusan pemerintahan dalam desa kami. Dan soal kades ini harus segera secepatnya dituntaskan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue, sebab nanti akan menimbulkan dampak yang tidak baik," jelasnya.

Sementara Husin Ali, Kepala Dinas DPMD Kabupaten Simeulue mengatakan. Pihaknya sebatas hanya menampung dan tidak dapat menerapkan tindakan, sebab masih belum lengkap persyaratan dalam penyampaian warga Desa itu.

"Kita tidak bisa mengikuti apa yang warga itu diinginkan, terkait tuntutan memberhentikan kades itu, sebab masih ada persyaratan mutlak yang harus ada, misal rekomendasi dari BPD. Sehingga atas dasar itu, kita baru ada sikap dan saya tidak mau gegabah nanti melanggar aturan yang berlaku," papar Husin Alim.

Dikatakannya, meskipun kantor Desa Lakubang itu telah disegel oleh masyarakat dan pemuda, pada Jumat 06/09/2019 lalu dan tidak mengakui Buyung Amin sebagai Kades setempat, ia meminta pelayanan pemerintahan dalam desa tetap harus beraktifitas dan tidak berhenti.

"Pemerintahan di desa harus berjalan aktif, kalau kadesnya tidak bisa ke kantor desa karena masih dipalang, Kades harus melayani kepentingan warganya, berkantor di rumah kades pun tidak masalah," jelasnya.

Sebelumnya Kantor Pemerintahan Desa Lakubang, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue, dipalang atau disegel oleh massa dari unsur pemuda dan masyarakat setempat.

Setelah segel dan pasang palang di pintu dan jendela kantor Desa Lakubang itu, puluhan warga itu, menuju Kantor Camat Kecamatan Simeulue Tengah, untuk menyampaikan dan menyerahkan tuntutannya.

Dalam tuntutan dan pernyataan sikap yang dtandangani lebih dari 115 orang itu, bahwa Pemuda dan Masyarakat Desa Lakubang tidak mau dan tidak mengakui lagi saudara Buyung Amin Sebagai Kepala Desa Lakubang, Kecamatan Simeulue Tengah, dengan berbagai alasan, salahsatunya kades desa itu tidak transparan terkait penggunaan dana desa, ia juga dianggap arogan sebagai pemimpin dalam masyarakat.***

Komentar

Loading...