Penyelesaian HGU PT. PAAL dengan Masyarakat Ricuh

Kaca Meja Ketua DPRK Aceh Barat Pecah

Kaca Meja Ketua DPRK Aceh Barat Pecah
Pjs. Kepala Desa saat dibujuk keluar dari ruang pertemuan.
Penulis
Rubrik

Meulaboh | Dipenghujung Rapat Dengar Pendapat (RDP), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat antara PT. Prima Agro Aceh Lestari (PAAL) dengan masyarakat Desa Blang Luah dan Napai, Kecamatan Woyla Barat, Aceh Barat, Selasa sore kemarin berakhir ricuh.

Akibatnya, kaca alas meja gedung dewan terlihat pecah. Sebelumnya, Pjs Kepala Desa Blang mau bicara, tiba-tiba tak sempat bicara panjang lebar, ia tertunduk sambil menanggis.

Tanganya pun digepal dengan suara tinggi seperti “kerasukan”. Beberapa masyarakat mendekatinya. Kepala Desa Blang Luah yang duduk di samping kiri pegawai dari Badan Pertanahan Nasiolan (BPN) Aceh Barat Fadhli, seketika memukul meja, beruntung tidak pecah.

Lalu beberapa masyarakat dari dua Desa Blang Luah dan Napai menggiring kepala desa tadi untuk keluar.

Saat itu suara kepala desa tadi kembali tinggi. Suara pukulan meja brak..brak pun terdengar jelas dari luar ruangan.

Penyebabnya, pertemuan penyelesaian sengketa tanah Desa Napai dan Blang Luah yang masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT. PAAL tidak ada titik temu.
Diduga, pemicunya saat Humas PT. PAAL Rudi Salim terkesan masih mempertahankan HGU yang diklim milik perusahaan itu.

Padahal, masyarakat dua desa diawal pertemuan telah menjelaskan, mereka tidak pernah melepaskan tanahnya menjadi milik HGU PT. PAAL.

Dalam sertifikat HGU PT. PAAL yang dikeluarkan tahun 2011 juga tertulis, desa yang masuk HGU PT. PAAL adalah, Desa Suak Pante Breh, Blang Cot Mameh, Blang Cot Rubek, Ie Itam Tunong, Aron Baroh.

Itu artinya, Desa Blang Luah dan Napai tidak disebut masuk dalam HGU PT. PAAL.

Nah, karena alasan itulah masyarakat bersikeras agar penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dengan PT. PAAL tidak perlu lagi turun ke lapangan untuk mengukur titik koordinat HGU PT. PAAL dengan Desa Blang Luah dan Napai, Kecamatan Woyla Barat.

Selain itu, Desa Napai dan Blang Luah dalam sertifikat HGU PT.PAAL, masyarakat juga tidak pernah melepaskan hak atas tanah mereka, meskipun pejabat perusahaan kelapa sawit itu pernah menawarkan uang Rp600 juta kepada masyarakat di sana.

Selain itu, dalam aturan yang dikeluarkan Bupati Aceh Barat Ramli MS pada periode ia menjabat, juga mengatur desa yang tidak melepaskan hak tanah mereka, untuk dikeluarkan dari HGU.

Sayangnya, Humas PT. PAAL Rudi Salim tetap bersikeras terhadap HGU PT. PAAL tersebut.

“Dalam HGU kan segampang itu, prosesnya semua melalui hukum,” ujar Rudi Salim usai rapat dengar pendapat yang berakhir ricuh itu, Selasa.

Ketua DPRK Aceh Barat usai pertemuan mengaku, Pemerintahan Aceh Barat akan menyurati kementerian terkait, jika lahan masyarakat Desa Blang Luah dan Napai masuk HGU PT. PAAL, dia minta untuk dilepaskan dari HGU perusahaan.

“Kita akan surati Kementerian,” tegas Samsi Barmi, Selasa sore.

Memang, dalam pertemuan masyarakat sempat menyampaikan sikap mereka, jika tidak dapat diselesaikan secara baik, mereka akan menjalankan hukum menurut versi sendiri.

Lagi-lagi, alasan mereka itu tadi karena tidak pernah melepaskan lahan kepada perusahaan. Kemudian masyarakat juga tidak mau kalah dari perusahaan yang disebut-sebut milik pengusaha China ini.

Pertemuan PT.PAAL dengan masyarakat Desa Blang Luah dan Desa Napai, dihadiri Plt. Sekretaris Daerah Aceh Barat Marhaban, pimpinan DPRK Aceh Barat Samsim Barmi, Ramli SE dan Kamaruddin.

Selain itu juga hadir anggota Komisi I dan II DPRK setempat serta sejumlah pejabat lain dari Pemkab Aceh Barat.***

Komentar

Loading...