Dua Tahun Kepemimpinan Abusyik-Fadhlullah T.M.Daud (Bagian Satu)

Kabupaten Pidie, dari Meusigrak Menuju Meusilak?

Kabupaten Pidie, dari Meusigrak Menuju Meusilak?
Bupati Pidie Roni Ahmad alias Abusyik lebih banyak di kebun dari pada berdinas di kantor (Foto: Dok.MODUSACEH.CO)

Roni Ahmad alias Abusyik-Fadhlullah T.M.Daud, resmi dilantik Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, 17 Juli 2017. Kini, 17 Juli 2019, genap dua tahun kepemimpinan keduanya. Nah, adakah yang berubah?

JIKA tak elok disebut jalan ditempat, kondisinya tetap belum ada perubahaan yang berarti. Pembangunan Kabupaten Pidie sepeninggalan Sarjani Abdullah, belum ada catatan yang patut dibanggakan. Padahal, rakyat penghasil keurupuk mulieng terbesar di Aceh ini, menaruh harapan besar pada Roni Ahmad alias Abusyik-Fadhlullah T.M.Daud, sehingga menjatuhkan pilihannya pada Pilkada 2017 lalu.

Jangankan infrastruktur, sektor pelayanan publik, peningkatan ekonomi masyarakat, pertanian dan perkebunan justeru terkesan berjalan tanpa arah. Itu sebabnya, berbagai elemen rakyat Pidie berpendapat. Kabupaten ini di tangan  Abusyik-Fadhlullah T.M.Daud, tidak meusigrak (bangkit). Sebaliknya, malah meusilak (terangkat) semua persoalan secara terbuka.

Direktur Pos Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusi (PB HAM), Pidie, Said Safwatullah berpendapat. Dua tahun kepemimpinan Roni Ahmad-Fadhullah T. M.Daud,  kondisi Pidie sangat menyedihkan. “Tidak ada yang patut dibanggakan dengan Pidie saat ini. Dibalik hiruk pikuk perjalanan pemerintah dibawah komando Abusyik, justeru mulai tidak sesuai seperti yang diharapkan masyarakat,” kritik Said beberapa hari lalu pada media ini di Kota Sigli.

20190725-said

Direktur Pos Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusi (PB HAM), Pidie, Said Safwatullah (Foto: Amiruddin)

Said menilai, dua tahun kepemimpinan mereka, program pembangunan tidak fokus dan jelas. Misal, program saweu gampong (berkunjung ke desa-desa). Program tersebut tidak ada hasilnya. “Hanya untuk bersendau gurau dengan masyarakat lalu ada Geuchik yang melapor bahwa dalam kunjungan tersebut menghabiskan dana gampong meski tidak seberapa. Harusnya, manfaatkan saja birokrasi yang ada seperti Camat," ungkap Said.

Said mengaku, program pemberdayaan blang, glee, laot (sawah, gunung dan laut), justeru sama sekali tidak tersentuh. Bahkan,  pembalakan liar semakin menjadi-jadi,  tanpa adanya kepastian hukum dari pemerintah daerah.

“Saya pikir narasi besar glee, blang dan laot yang telah dituangkan dalam RPJMD Pidie 2017-2023 yang harus di implementasikan dalam RKA dan Renja SKPK, bukan agenda cet langet dan galak-galak (suka-suka),” ulas Said.

Secara pribadi, Roni Ahmad memang memiliki tipikal seorang petani yang cocok  mengelola mesin pembajak sawah, bukan pemimpin daerah. Terbukti, dia selalu membajak sawah baik secara manual maupun mesin. 

Tapi apa lacur, rakyat Pidie telah memilihnya. Dan, kemenangan Abusyik adalah bentuk dari “kekesalan” masyarakat terhadap pemimpin masa lalu,  sehingga tutup mata serta tak menjatuhkan pilihan kembali pada Sarjani Abdullah-M. Iriawan SE.

Saat musim turun ke sawah misalnya, petani tetap saja kesulitan air. Karena irigasi  induk  mengalami kerusakan di sana sini. Belum lagi kesulitan mendapatkan pupuk subsidi akibat kelangkaan pupuk. Tragisnya, kondisi hutan di Pidie belum juga sepi dari praktik pencurian kayu (ilegal logging) sehingga bila musim hujan, sebagian besar kawasan Pidie, terutama di wilayah Tangse, mengalami musibah banjir besar. Nasib nelayan juga setali tiga uang, kehidupan mereka masih jauh dari kata sejahtera.

Potret serupa juga terjadi pada galian c tanpa izin (ilegal). Menurut Said Safawatullah, fakta ini merupakan satu dari sejumlah kelemahan dari Pemerintah Pidie saat ini dalam mengatur daerahnya sendiri.***

Komentar

Loading...