Setelah 100 Hari Lebih Putusan MA

Kabar Kabur Gubernur Aceh Definitif

Kabar Kabur Gubernur Aceh Definitif
Nova Iriansyah (Foto: Humas Pemerintah Aceh

Hingga kini, belum bergema tentang kursi Gubernur Aceh definitif. Padahal, Mahkamah Agung (MA) sudah 100 hari lebih menolak kasasi Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf. Benarkah DPR Aceh pasif dan terkesan menunggu bola dari Jakarta? Wartawan MODUSACEH.CO Juli Saidi menulisnya  untuk Fokus pekan ini.

Rapat khusus, membicarakan hal ini memang belum dilakukan para wakil rakyat di Parlemen Aceh (DPRA). Tapi, usulan untuk dibawa dalam rapat pimpinan DPRA, diakui Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Aceh Muchlis Zulkifli, memang ada.

"Tapi dalam pertemuan ketua fraksi dan pimpinan DPRA pernah saya usulkan," ungkap Muchlis Zulkifli, Jumat, 12 Juni 2020 di Banda Aceh.

Harusnya, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memang sudah harus membahas masalah ini. Setidaknya, menyurati Presiden RI Joko Widodo melalui Kemendagri di Jakarta.

Sebab, sudah 100 hari lebih sejak Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Gubernur nonaktif Irwandi Yusuf (12 Februari-12 Juni 2020).

20200613-dpra

Entah itu sebabnya, banyak pihak termasuk di internal DPRA menilai. Proses tersebut terkesan lambat.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Aceh Muchlis Zulkifli melalui WhatsApp mengaku, hingga kini rapat usulan Gubernur Aceh definitif belum pernah dilakukan pimpinan DPR Aceh. "Belum Bang," ujar mantan DPRK  Aceh Besar itu.

Itu sebabnya, Selasa, 9 Juni 2020 lalu, Muchlis Zulkifli mengaku telah mengusulkan pada pimpinan agar membuat rapat, membahas masalah ini.

Tapi, usulan itu direspon dingin Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin. "Saya usulkan untuk membahas Gubernur Aceh, tapi kata Pak Ketua akan dibicarakan pada rapat selanjutnya," sebut Ketua Fraksi PAN ini.

Pengakuan sama juga disampaikan Safrizal atau akrab disapa Gam-Gam, Ketua Fraksi Partai Nanggroe Aceh (PNA), DPR Aceh. Katanya, sejauh ini belum ada rapat resmi, membahas usulan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh defitinit. "Belum, wacana ada tapi belum pasti kapan waktunya," jelas Safrizal, melalui WhatsApp, Jumat lalu.

Syahdan, pengakuan sebelumnya justru disampaikan Wakil Ketua DPR Aceh Dalimi (Partai Demokrat) kepada media ini  melalui sambungan telpon, Jumat kemarin.

Dia mengungkap, belum ada rapat yang membahas soal tadi. "Menurut saya dipimpinan belum ada,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Pidie dan Pidie Jaya itu.

Bahkan, hingga kini Dalimi  mengaku tidak tahu sama sekali bagaimana proses usulan untuk mendefinitifkan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Maklum sebut Dalimi, antar pimpinan DPR Aceh juga jarang duduk bersama.  “Jarang sekali duduk,” sebut Dalimi membuka hubungan kerja pimpinan di lembaga terhormat ini.

Makanya, sebagai pimpinan DPR Aceh, Dalimi mengaku bingung. Padahal kepemimpinan wakil rakyat adalah  kolektif kolegial. “Saya agak bingung, harusnya kolektif kalegial. Tapi sepertinya saya agak ditinggalkan,” jelas Dalimi, buka kartu.

Menurut Dalimi, mestinya antar pimpinan dewan minimal melakukan komunikasi dan harus duduk bersama. “Pimpinan DPRA ada empat orang, menurut saya kelihatannya main jalan-jalan sendiri,” jelas Dalimi.

Padahal harap Dalimi, setelah selesai masalah alat kelengkapan dewan (AKD), semua masalah selesai dan dapat dijalankan dengan baik. “Demokrat sudah mau mengalah, seharusnya tidak jalan sendiri-sendiri,” papar wakil Ketua DPR Aceh itu.

Masih kata Dalimi. “Harusnya pimpinan duduk bersama dan membahas berbagai persoalan yang ada. Walau kondisi saat ini wabah corona dan harus mengikuti protokol kesehatan. Tapi semua ada jalan, kita bisa berkomunikasi secara langsung dengan Jakarta, dimana macetnya,” ajak Dalimi.

Dalimi kembali berharap, eksekutif-legislatif sama-sama bekerja untuk percepatan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah menjadi Gubernur Aceh. Bahkan, Dalimi mengaku, ada banyak tempat untuk duduk bersama dan membahasnya.

“Paling tidak, dasar dari salinan putusan MA dapat menjadi konsideran bagi DPR Aceh untuk meminta penjelasan kepada Presiden melalui Kemendagri,” ulas dia.

Sayangnya ungkap Dalimi, DPR Aceh tidak proaktif mencari salinan putusan tersebut. “Sudah inkrah, karena itu mau ditunggu apa lagi. Jadi saya pikir pemerintahan bukan hanya eksekutif, jadi legislatif. Karena itu, mari jalan bersama-sama, jangan saling curiga dan tidak percaya. Mari sama-sama kita bekerja untuk Aceh,” kata Dalimi.

Begitupun sebut Dalimi, peran awal DPR Aceh hanya sebatas meminta kejelasan dari Jakarta. Artinya, belum bisa mengusulkan,” ujar Dalimi.

Penjelasan Dalimi ada benarnya. Sebab, setelah turun putusan dari Presiden RI yang memberhentikan Irwandi Yusuf. DPRA membawanya dalam sidang paripurna. Lalu, mengangkat Plt. Gubernur Aceh sebagai Gubernur Aceh definitif. “Begitu kira-kira aturan dan mekanismenya,” kata Dalimi.***

 

Komentar

Loading...