Terkait Paket Tender SDN 44 Banda Aceh

Kabag Humas: Sudah Sesuai Prosedur

Kabag Humas: Sudah Sesuai Prosedur
Kabag Humas Pemko Banda Aceh, Taufiq Alamsyah
Rubrik

Banda Aceh | Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemko Banda Aceh, Taufiq Alamsyah menilai. Disdikbud Banda Aceh telah bekerja secara profesional dan sesuai prosedur dalam menentukan paket tender pembangunan ruang Sekolah Dasar Negeri 44 Banda Aceh.

Itu disampaikan Taufiq Alamsyah, mengklarifikasi pemberitaan di sejumlah media online yang menyebutkan proses tender paket dimaksud sarat ‘permainan’.

“Bagian Pelayanan Barang dan Jasa kita independen dan tak dapat diintervensi pihak manapun. Ada standar, mekanisme, dan aturan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan,” katanya melalui siaran pers, Sabtu petang.

Menurut dia, berdasarkan informasi yang didapat dari Kepala Bagian Pelayanan Barang dan Jasa Setdako Banda Aceh, Iqbal Rokan. Proyek di SDN 44 memang telah dilakukan proses lelang sebanyak empat kali. “Dan keempat-empatnya gagal karena sejumlah alasan teknis,” ungkapnya.

Sebelumnya, lanjutan pembangunan ruang Kelas SDN 44 Kota Banda Aceh, yang empat kali mengalami kegagalan lelang, dinilai  Koordinator Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA) Nasruddin Bahar, karena Pokja Pemilihan II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banda Aceh, bekerja akal-akalan dan tidak profesional.

Pendapat itu disampaikan Nasruddin Bahar, Koordinator Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA) melalui siaran pers kepada media ini, Jumat (13/9/2019) siang di Banda Aceh.

Lanjut  Nasruddin Bahar, Pokja Pemilihan terkesan sudah main main. "Mereka tidak takut lagi pada hukum mungkin mereka beranggapan penegak hukum bisa "dibeli", ujar Nasruddin.

(baca:  LPLA Nilai Pokja Akal-Akalan, Pembangunan Ruang Belajar SDN 44 Banda Aceh Empat Kali Gagal)

Namun, tudingan itu dibantah Taufiq Alamsyah. Jelasnya, tender pertama gagal dikarenakan tidak ada penyedia yang lulus evaluasi kualifikasi, dan yang memasukkan penawaran pun hanya satu perusahaan.

"Hal ini mengacu pada Perlem LKPP-RI Nomor 9 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa, dalam hal peserta yang lulus evaluasi dokumen kualifikasi kurang dari tiga peserta, maka pra kualifikasi dinyatakan gagal".

Sementara kali kedua, lelang juga gagal karena empat perusahaan yang masuk tidak ada yang lulus evaluasi teknis.

“Lalu lelang ketiga juga gagal karena dari tiga perusahaan yang masuk juga tidak ada yang lulus evaluasi teknis,” ungkapnya di Balai Kota, Jumat (13/9/2019).

“Terakhir, kali keempat lelang juga gagal dikarenakan dari delapan perusahaan yang ikut serta, lagi-lagi tidak ada yang lulus evaluasi teknis, dan ditambah lagi ada kesalahan metode penelitian,” ungkap Taufiq.

Lelang yang dilakukan hingga empat kali tersebut, jelasnya, dikarenakan masih cukup waktu untuk melaksanakan tender atau seleksi ulang sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat 10 poin b dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Terkait keterlambatan pengumuman, hal tersebut dikarenakan terjadi gangguan pada sistem LKPP sehingga tidak bisa diakses.

"Jadi bukan kita sengaja atau dibuat-buat,” ungkapnya lagi.

Ia menambahkan, proses selanjutnya terkait paket SD 44 tersebut, Pokja telah mengembalikan dokumen lelang ke Disdikbud.

"Masih berpedoman pada Perpres yang sama, apabila tender/seleksi gagal, maka Pokja pemilihan dapat melakukan penujukan langsung dengan persetujuan PA/KPA dengan kriteria kebutuhan tidak dapat ditunda atau tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender/seleksi ulang," jelas Taufiq.

Masih menurut Taufiq, Bagian Pelayanan Barang dan Jasa Banda Aceh saat ini telah menggunakan LPSE versi 4.3, yang juga telah disesuaikan dengan Perpres terbaru Nomor 16 tahun 2018.

"Poin pentingnya, setiap pelelangan dilakukan by sistem, sehingga kita sebagai Pokja hanya bertindak sebagai operator,” demikian Taufiq Alamsyah.***

Komentar

Loading...