Penilaian Dewan Pers Terkait Laporan Akrim Cs Terhadap MODUSACEH.CO

Junaidi SH: Kami Hormati dan Siap Layani Hak Jawab

Junaidi SH: Kami Hormati dan Siap Layani Hak Jawab
Junaidi SH, kuasa hukum MODUSACEH.CO (Foto: Ist)
Penulis
Rubrik
Sumber
Umar Hakim (Reporter Banda Aceh)

Banda Aceh | Kuasa Hukum Tabloid Berita MODUS ACEH dan Media Siber MODUSACEH.CO (teradu), Junaidi SH (teradu) menyatakan. Pihaknya siap menjalankan putusan Dewan Pers, terkait laporan Akrim, Fitriadi dan Zahidin (pengadu).

“Ya, Dewan Pers meminta kami untuk melaksanakan atau memuat hak jawab dari Akrim, Fitriadi dan Zahidin dalam waktu 2X24 jam sejak hak jawab tersebut kami terima dari Akrim Cs,” kata Junaidi SH, Selasa malam di Banda Aceh.

Menurut Junaidi, penilaian tadi tertuang dalam surat Nomor: 24/PPR-DP/VI/2020, Nomor: 25/ PPR-DP/VI/2020 dan Nomor: 26/ PPR-DP/VI/2020, tanggal 23 Juni 2020. “Kami baru menerimanya hari ini,”  jelas Junaidi.

Dewan Pers dalam putusannya merekomendasikan bahwa, teradu wajib melayani hak jawab dari pengadu (Akrim, Fitriadi dan Zahidin) secara proposional disertai permintaan maaf kepada pengadu dan masyarakat, selambat-lambatnya 2 X 24 jam, setelah hak jawab diterima dan dimuat di media siber dan cetak teradu.

Kedua, teradu diwajibkan memuat catatan di bagian bawah berita yang diadukan dan menjelaskan, berita bersangkutan dinilai Dewan Pers melanggar Kode Etik Jurnalistik, dengan menyertakan tautan berisi hak jawab dari pengadu.

Ketiga, pengadu memberi hak jawab selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah menerima PPR ini.

Keempat, dengan pedoman pemberitaan media siber (peraturan Dewan Pers Nomor: 1/2012), pemuatan hak jawab dari pengadu di media siber teradu harus ditautkan dengan berita yang diadukan.

Kelima, teradu wajib melaksanakan isi dan memuat PPR ini di medianya, sesuai Pasal 12 Ayat (2) dan (3) Peraturan Dewan Pers Nomor:3/Peraturan-DP/VII/2017, tentang prosedur pengaduan ke Dewan Pers.

Keenam, teradu wajib melaporkan bukti tindak lanjut PPR ini ke Dewan Pers selambat-lambatnya 3 X 34 jam setelah hak jawab diunggah.

“Apabila pengadu tidak memberikan hak jawab dalam waktu yang ditentukan, maka teradu tidak wajib untuk memuat hak jawab,” tulis surat Dewan Pers yang ditandatangani Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh.

Nah, atas penilaian ini, Junaidi menegaskan. Sebagai media pers cetak dan siber berbadan hukum dan telah terverifikasi administrasi maupun faktual dari Dewan Pers. Pihaknya akan menjalankan putusan tersebut.

“Kami tetap profesional, bertanggungjawab serta taat azas, sesuai aturan yang berlaku. Tidak ada khilafiah terhadap penilaian yang disampaikan Dewan Pers,” tegas Junaidi.

Menurut Junaidi, langkah yang dilakukan Akrim, Fitriadi serta Zahidin, melaporkan MODUSACEH.CO ke Dewan Pers, terkait sengketa pemberitaan, patut diberi apresiasi. Soal kasus ini kemudian bergulir ke ranah pidana melalui proses peradilan, itu masalah lain.

“Jadi, harus kita pilah. Bukan sebaliknya, melakukan dan menyelesaikan dengan cara-cara yang tidak patut, apalagi mengarah pada perbuatan kekerasan terhadap insan pers dan media.

Junaidi juga menghormati penilaian Dewan Pers, setelah melakukan mediasi antar para pihak. “Kami menilai, inilah putusan yang tepat, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki Dewan Pers,” sebut Junaidi.***

Komentar

Loading...